DENPASAR, BALIPOST.com – Bali memerlukan solusi sampah komprehensif, termasuk di antaranya penggunaan teknologi yang dapat mengelola sampah menjadi energi listrik (Waste to Energy) dan koordinasi dengan provinsi pesisir selatan Jawa yang daerahnya bisa menjadi potensi asal sampah kiriman ke Pantai Kuta saat angin musim barat Desember-Maret.
Demikian disampaikan Dr. Yoga Iswara pengamat pariwisata menanggapi peringatan keras Presiden Prabowo terhadap kondisi sampah di Bali, Rabu (4/2). Menurut alumnus Doktor Pariwisata Unud ini, kritik keras Presiden Prabowo itu merupakan wake up call (lonceng membangunkan) untuk semua agar mencari tata kelola sampah yang komprehensif dan kongkret.
“Proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik harus segera dihadirkan dengan segala perencanaan yang matang dan terukur, jangan hanya menjadi retorika,” katanya.
Yoga Iswara menyampaikan, walaupun pembiayaan proyek waste to energy tidak murah, namun Bali sudah banyak berkontribusi untuk devisa nasional sehingga layak mendapat bantuan prioritas atas kontribusi yang diberikan.
Tahun 2025 Bali menyumbang devisa mencapai sekitar 46% atau setara dengan Rp 167 triliun, salah satu penyebabnya adalah lonjakan kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 7,05 juta di tahun 2025 atau meningkat sebesar 11,3% dibandingkan tahun 2024.
Lebih jauh ia menyatakan bahwa Bali sedang jujur pada dirinya, bahwa permasalahan sampah di Bali telah memasuki pada tahapan kritikal dan multidimensional. Untuk mengatasinya, diperlukan solusi yang komprehensif dan multidimensi.
Semua pihak harus berperan dalam tata kelola di semua level, baik di hulu, tengah dan hilirnya, baik sampah yang ada di Bali maupun sampah kiriman.
Yoga Iswara yang juga Vice President IHGMA Pusat ini mengatakan, perhatian Presiden Prabowo dan juga upaya keras Gubernur Bali, I Wayan Koster, patut mendapatkan apresiasi bersama. Ini menandai babak baru dalam evolusi penanganan sampah di Bali.
“Ini menjadi momentum dalam menyamakan kalibrasi dan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, stakeholder serta masyarakat Bali dalam menuntaskan isu sampah yang sudah terjadi selama 41 tahun di Bali, sekaligus menjaga pesona taksu serta keberlangsungan Pulau Seribu Pura,” ujarnya.
Khusus terkait sampah kiriman, menurut Dr. Yoga Iswara menilai, kordinasi lintas provinsi perlu dibangun agar memiliki kalibrasi yang sama khususnya dengan daerah pesisir selatan Pulau Jawa, yang berpotensi menjadi sumber dari sampah kiriman ke Bali.
Fenomena sampah kiriman musiman ini terjadi saat angin musim barat (Desember-Maret), yang membawa sampah organik (kayu/bambu) dan anorganik (plastik) ke pesisir selatan Bali.
“Kebersihan pantai di Bali adalah tanggung jawab bersama, namun jika hulunya tidak dikelola maka permasalahan ini akan terus berkelanjutan dan menjadi sorotan mata dunia international,” terangnya.
Sebagai fase transisi menuju dibangunnya proyek Waste to Energy, semua pihak wajib berperan mengelolah sampahnya berbasis sumber, melakukan pemilahan sampah, composting sampah organik semaksimalnya baik dengan teba modern atau dengan alat composter, untuk bisa mengurangi kegiatan open dumping di TPA Suwung.
Masalah sampah di Bali sangat kompleks, namun setidaknya Bali sedang jujur dengan dirinya, semua pihak harus mengambil peran solutif. “Saling menyalahkan tidak akan membawa kondisi Bali semakin baik, Bali membutuhkan solusi yang komprehensif dan tidak hanya dijadikan retorika politik,” ucapnya.
Menurut Yoga Iswara, harapan dunia terhadap Bali sangat besar, dengan segala dinamika yang dialami Bali. Pada pertengan bulan Januari 2026, patut bersyukur dan berbangga bahwa Bali kembali mengukuhkan posisinya sebagai destinasi wisata terbaik dunia dengan meraih peringkat pertama dalam “The Travelers’ Choice Awards Best of the Best Destination List 2026” versi TripAdvisor.
Sebelumnya Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali, Dr. Gusti Kade Sutawa menyebut, persoalan sampah di Kuta sebagian besar merupakan sampah kiriman yang datang dari luar Bali pada musim tertentu. Menurutnya, pemerintah seharusnya dapat belajar dari negara-negara maju dalam menangani sampah laut lintas wilayah.
“Arahan Presiden sangat bagus karena memang itu fakta di lapangan. Sampah di Kuta banyak merupakan sampah kiriman. Pemerintah bisa memasang jaring di laut atau menggunakan teknologi lain. Tinggal kemauan baik dan koordinasi dengan pemerintah pusat, karena sampah kiriman ini melibatkan beberapa provinsi, bukan hanya Bali,” ujarnya.
Ia mengingatkan, jika persoalan sampah tidak segera diselesaikan secara menyeluruh, maka dampak jangka panjangnya akan menggerus citra pariwisata Bali di mata wisatawan mancanegara. (Suardika/balipost)
