MANGUPURA, BALIPOST.com – Polemik pemagaran akses warga Banjar Giri Dharma oleh manajemen Garuda Wisnu Kencana (GWK) di Desa Ungasan, Kuta Selatan, mendapatkan atensi dari Anggota Komisi X DPR RI, I Nyoman Parta.
Politisi PDI Perjuangan asal Guwang, Gianyar ini turun langsung ke lokasi pada Senin (29/9) untuk mengecek kondisi riil sekaligus mendengar keluhan warga. Setelah berdialog dengan masyarakat, bendesa adat, aparat desa, hingga BPN Badung, Parta memastikan status jalan yang dipagari tembok itu adalah milik Pemerintah Kabupaten Badung.
“Sudah ada data, jadi kita sederhanakan bahwa jalan di sebelah itu yang ditutup aksesnya yang akhirnya mengisolir warga itu adalah milik Pemerintah Badung. Datanya lengkap, data peta ada, data surat-menyuratnya ada, lengkap, jadi clear!,” tegasnya.
Parta menekankan pemerintah tidak boleh berlama-lama. Pembongkaran harus segera dilakukan agar warga kembali bisa beraktivitas normal.
“Rekomendasinya sudah benar. Jika GWK tidak melakukan pembongkaran secara mandiri, artinya dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah harus segera melakukan pembongkaran, tidak boleh ada siapa pun menutup jalan milik pemerintah,” jelasnya.
Ia menegaskan, jika dibiarkan, kasus serupa bisa menjadi preseden buruk. “Nanti kalau dibiarkan, banyak tempat akan terulang akan dicontoh bahwa menutup jalan pemerintah itu boleh. Oleh karena itu, agar contoh ini tidak dicontoh di tempat lain segera lakukan pembongkaran. Jadi Pemda Badung, DPRD Bali harus komitmen dengan apa yang direkomendasikan,” tambahnya.
Parta juga prihatin melihat langsung kondisi warga yang harus membongkar tembok penyengker sendiri hanya untuk keluar rumah. “Sangat memprihatinkan kita melihat orang memang ada dalam posisi terisolir yang sesungguhnya terisolir. Misalnya Pak Sumada harus memotong tembok penyengkernya karena jalan ke depan sudah ditembok oleh GWK. Beliau punya orangtua sakit dan ibu yang sudah tua, tentu sangat menyusahkan,” ucapnya.
Selain itu, ia juga menyaksikan seorang nenek terpaksa melewati gang sempit yang menanjak demi bisa beraktivitas. Kondisi ini, kata Parta, tidak boleh terus dibiarkan.
Sebagai wakil rakyat, Parta berkomitmen menyuarakan persoalan ini ke pusat. “Saya akan menyampaikan ini di teman-teman Komisi II berkaitan dengan persoalan pertanahan. Saya juga akan sampaikan kepada teman-teman yang membidangi masalah pariwisata di Komisi VII. Kita juga harus sampaikan ini kepada semua pihak bahwa ada persoalan di sini (GWK),” pungkasnya. (Parwata/balipost)
