SEMARAPURA, BALIPOST.com – Evaluasi dan pemetaan kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, mendapat dukungan penuh dari DPRD Klungkung. Menurut Wakil Ketua Komisi I yang membidangi pemerintahan dan SDM, Putu Tika Winawan, Selasa (23/9), evaluasi ini menjadi momentum bagi kepala daerah untuk memilih Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang cakap dan profesional, setelah tujuh bulan menjabat. Sebab, beban pemerintahan saat ini sangat berat, dengan permasalahan pelik di sejumlah sektor.
Menurut dia, tanpa adanya dukungan Kepala OPD yang cakap, dia khawatir, program-program Bupati Klungkung yang ingin bergerak cepat menyelesaikan persoalan, akan banyak terhambat.
Contohnya, perihal pengadaan alat mesin plasma pemusnah sampah untuk mengolah sampah di TOSS Center. Opsi yang diupayakan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung dalam mengatasi sampah setelah TPA ditutup, malah gagal total. Dana BKK Provinsi Rp2,4 miliar pun tidak bisa direalisasikan untuk pengadaan alat itu, hingga berakhir putus kontrak dengan penyedia jasa.
Kegagalan dalam merealisasikan mesin yang digadang-gadang mampu mengolah sampah 50 ton per hari itu, bukan semata-mata karena kegagalan saat uji coba. Tetapi, juga karena proses perencanaan yang tidak matang pada OPD terkait. Kondisi ini jelas membuat eksekusi program program paling pelik ini, menjadi tersendat. Anggaran yang diupayakan susah payah, juga sia-sia. “Penting bagi kami untuk mengingatkan saudara bupati, agar tidak salah pilih. Kapan bertanding, kapan bersanding. Saya yakin bapak bupati bijaksana, dengan mengesampingkan irisan politik dari JPT Pratama itu dan mengutamakan kompetensinya,” katanya.
Dia juga mencontohkan tata kelola pariwisata Nusa Penida. Untuk merapikan itu agar menjadi lebih profesional, tentu memerlukan perangkat pimpinan OPD yang benar-benar cakap. Menguasai pengetahuan kepariwisataan, paham persoalan di Nusa Penida, dan punya opsi untuk melakukan apa, agar persoalan yang sama terus menerus berulang-ulang. Jika potensi pariwisata di Nusa Penida tidak terkelola dengan benar, maka nasib pariwisata Nusa Penida kian suram.
“Sampai saat ini, kami masih melihat karut marut penegakan perda, tingginya tensi konflik sosial masyarakat, kebocoran pendapatan dari pengelolaan destinasi wisata, hingga tertekannya ekonomi masyarakat Nusa Penida akibat inflasi,” imbuh Putu Tika.
Sejak dilantik dan memulai tugas sebagai Bupati Klungkung, tentu kepala daerah harus didukung dengan tim kerja baru, agar selaras dan loyal. Menurut Putu Tika, Bupati Satria harus segera mengambil langkah, untuk menyesuaikan jajaran dibawahnya, dengan indikator yang pantas. “Indikator itu setidaknya harus dilihat dari pertimbangan Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan), DUK (Daftar Urut Kepangkatan), Senioritas, Kompetensi dan Prestasi, serta loyalitas karena jabatan merupakan kepercayaan pimpinan,” katanya.
Dia menambahkan, kepala daerah saat ini harus benar-benar belajar dari pemerintahan sebelumnya, agar tidak terjadi banyak kegaduhan, sentimen negatif dan lahirnya pejabat yang tidak berkompeten. Dengan tantangan kerja pemerintahan saat ini, kepala daerah membutuhkan tim yang benar-benar paham dengan dimensi kerja dan permasalahan, serta mampu bekerja taktis untuk benar-benar bisa membantu menyelesaikan persoalan masyarakat. (Bagiarta/balipost)
