DENPASAR, BALIPOST.com – Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Juli-September 2025 yang telah diground check terdapat 3.860 keluarga yang masuk ke golongan desil 1 di Denpasar.
Kepala Dinas Sosial Denpasar, IGA Laxmy Saraswaty, Jumat (22/8) mengatakan, data DTSEN dari pemerintah pusat diberikan setiap tiga bulan untuk diground check. Untuk periode Juli – September 2025 yang akan sedang proses ground check ada 188.082 keluarga dengan jumlah 697.159 jiwa.
Dari data tersebut, keluarga yang masuk desil 1, tingkat kesejahteraan paling rendah atau kerap disebut kemiskinan ekstrem jumlahnya 3.860 keluarga atau 14.618 jiwa.
Keluarga yang masuk desil 2 ada sebanyak 6.756 dengan jumlah 25.600 jiwa. Keluarga yang masuk desil 3 ada sebanyak 8.510 dengan jumlah 32.641 jiwa dan keluarga yang masuk desil 4 ada sebanyak 9.981 dengan jumlah 40.388 jiwa.
Keluarga desil 1 terbanyak ada di Denpasar Barat sebanyak 1.136 keluarga, Depasar Utara 1.082 keluarga, Denpasar Selatan sebanyak 865 keluarga dan Denpasar Timur sebanyak 777 keluarga.
Dengan proses migrasi data dan ground check ke lapangan tersebut, hingga saat ini bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) belum dikucurkan. “Belum ada penyaluran bantuan PKH tahun ini, terakhir bantuan disalurkan Januari sampai Maret,” ujarnya.
Per 18 Juni mengingat penyaluran bantuan harus menggunakan data DT SEN, maka kelanjutan penyaluran bantuan PKH menunggu dari pusat yang notabene bantuan diberikan untuk keluarga yang masuk desil 1 sampai 4.
“Tapi sekarang sedang proses ground check, ada 31.275 keluarga atau sekitar 91.922 jiwa yang belum terground check KK-nya (pemeringkatan desil). Yang meng-ground check adalah pendamping PKH dan dari Kemensos,” ujarnya.
Sesuai Permensos, bansos PKH dari APBN diberikan pada keluarga yang berada pada desil 1-4, sedangkan desil 5, hanya mendapat bantuan Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN.
“Kebetulan di Denpasar, ada 11.000 ribu jiwa yang ditanggung kementerian ditambah 4 ribu terbaru, sehingga ada 15 ribu. Karena sudah ditanggung JKN APBN, maka kuota dari APBD dialihkan untuk program yang lain,” terangnya.
Bagi yang tidak mampu ditanggung APBD tapi untuk Pekerja bukan penerima upah (PBPU). “Dan juga kemiskinan bisa menimpa kapan saja, bisa tiba- tiba berhenti kerja, tidak kerja, atau mengalami musibah, dan lain-lainnya,” ungkapnya.
Selama bansos PKH belum bergulir, maka sementara waktu pihaknya mengoptimalkan CSR yang masuk dari berbagai pihak untuk membantu warga kota yang membutuhkan.
“Seperti penyaluran beras kasih di Desa Pemecutan Kelod kemarin sebanyak 43 paket merupakan CSR, masuk bakti sosial. Bantuan dari Korea selatan juga sudah masuk sejak April dan ada lagi tambahan di Agustus ini,” ujarnya. (Citta Maya/balipost)
