DENPASAR, BALIPOST.com – Sebagai bentuk protes kepada Pemerintah, puluhan motor cina (mocin) pengangkut sampah diparkir oleh pengendaranya di depan Kantor Gubernur Bali, Senin (4/8). Aksi ini dilakukan untuk mendapatkan solusi dari pemerintah. Sebab, sampah yang mereka angkut tidak dijinkan dibuang ke TPA Suwung.
Hal ini pun mendapatkan sorotan dari Anggota DPRD Provinsi Bali. Dewan menganggap aksi tersebut sebagai bentuk protes terhadap pengelolaan sampah yang belum ada solusi di Bali.
Ketua Fraksi Demokrat-Nasdem DPRD Bali, Dr. Somvir mengatakan aksi yang dilakukan para pengendara mocin pengangkut sampah ini merupakan sebuah protes terkait masalah sampah di Bali. Dan hal itu wajar dilakukan. Apalagi, pasca ditutupnya TPA Suwung per 1 Agustus 2025, yang tidak menerima sampah organik. Sehingga, mereka mencari solusi kepada pemerintah.
“Aksi-aksi itu memang wajar di tengah masyarakat, mereka datang, kritik dan pemerintah wajib menerima kritikan atau saran dari masyarakat, karena masyarakat adalah ‘bos’ dari pemerintah,” ujar Somvir saat ditemui di ruangannya, Senin (4/8).
Somvir mengatakan bahwa masalah sampah di Bali kini diambil alih langsung oleh pemerintah pusat yang berkoordinasi dengan Gubernur Bali. Ia berharap koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah bisa berjalan dengan baik, sehingga masalah sampah di Bali bisa segera diatasi.
Selain itu, menangani masalah sampah pemerintah Bali harus memanfaatkan teknologi yang ada yang dikembangkan oleh negara maju. Apalagi, penduduk Bali hanya 4 juta orang dengan pemasukan dari sektor pariwisata sangat tinggi. “Negara maku yang jumlah penduduknya banyak saja bisa mengelola sampah, masak Bali yang hanya 4 juta penduduk tidak bisa,” tandasnya.
Ketua Komisi I DPRD Bali, I Nyoman Budiutama juga menyoroti hal ini. Dikatakan, aksi yang dilakukan para pengendara Mocin pengangkut sampah merupakan aksi penyampaian aspirasi kepada pemerintah untuk segera dicarikan solusi terkait kemana mereka membuang sampah. Terutama pengelola sampah swadaya. Apalagi, pada penutupan TPA Suwung per 1 Agustus 2025 mereka sudah menyampaikan protes kepada Pemerintah.
Politisi PDIP ini berharap antara pengelola sampah swadaya dengan pemerintah segera temui titip terang. Sehingga, masalah sampah di Bali menemui titik terang. (Winata/Balipost)
