GIANYAR, BALIPOST.com – Tergulingnya ekskavator ke bantaran Sungai Wos yang sempat viral di media sosial menguak tak berizinnya pembangunan vila di Lodtunduh.
Menurut Plt Kasatpol PP dan Damkar Gianyar, I Made Arianta, Kamis (12/6), saat disambangi setelah peristiwa tergulingnya ekskavator, pelaksana proyek tidak bisa menunjukan izin penyelenggaraan bangunan gedung (PBG). Pihaknya pun meminta agar proyek itu ditunda pengerjaannya hingga perizinan lengkap.
Ia mengatakan sebanyak puluhan personel Satpol PP dikerahkan dalam upaya penertiban dan pendataan wajib pajak ini. Arianta menyebutkan pelaksanaan penertiban ini menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai pembangunan vila yang belum memiliki izin.
Dijelaskan Arianta, pengecekan dan penertiban pembangunan villa ini berlokasi di bantaran Sungai Wos, Desa Lodtunduh. Awalnya, kegiatan ini untuk mengecek pembangunan tidak melanggar aturan yang berlaku, khususnya terkait tata ruang dan lingkungan hidup, pascaviralnya video terkait tergulingnya ekskavator di bantaran Sungai Wos. Ternyata, pengelola atau penanggung jawab villa tersebut tidak bisa menunjukkan izin PBG.
“Pengelola telah menandatangani surat pernyataan belum bisa menunjukan izin penyelenggaraan bangunan gedung,” katanya.
Keberadaan vila tidak berizin ini melanggar Perda Kabupaten Gianyar No. 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (PBG) dan melanggar Perda Kabupaten Gianyar No. 15 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
“Sementara, proses pembangunan vila dihentikan sampai pengelola vila melengkapi perizinan,” tuturnya.
Arianta menekankan penertiban ini dilakukan untuk minimalisir keberadaan vila yang tidak berizin. “Jika tidak ditertibkan pemerintah berpotensi kehilangan pendapatan dari pajak sektor pariwisata,” tegasnya. (Wirnaya/balipost)
