TABANAN, BALIPOST.com – Di balik suksesnya program perekaman KTP elektronik di kabupaten Tabanan, rupanya ada cerita yang memicu adrenalin dari para petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tabanan. Terutama ketika mereka bertugas menyasar kelompok rentan, seperti Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), dalam layanan jemput bola.
Proses yang terlihat sederhana bagi warga pada umumnya, berubah menjadi tantangan tersendiri saat dijalankan di lapangan. Seperti yang dialami Ni Wayan Seriasa. Ia mengaku pernah mengalami berbagai cerita menarik saat bertugas melakukan perekaman menyasar masyarakat dengan gangguan kejiwaan. Seperti yang pernah di alaminya saat bertugas perekaman di wilayah Desa Pejaten, Kediri Tabanan.
“Awalnya kami lega karena ODGJ yang kami rekam terlihat pendiam dan kooperatif. Perekaman pun berjalan lancar. Tapi saat kami bersiap berkemas usai selesai bertugas, situasi berubah. Ia mulai marah, mengumpat, melempar barang di sekitarnya, bahkan mencabut pohon dan mengejar kami,” ucapnya.
Menurut Seriasa, menghadapi ODGJ jelas membutuhkan pendekatan berbeda. Tak bisa dipaksa dan harus ada pendamping yang mengenal baik kondisi ODGJ tersebut. Di beberapa kasus, bujukan menjadi kunci. “Ada yang sulit diam, mondar-mandir terus. Kami harus pintar-pintar membujuk, kadang dibujuk dengan rokok, makanan favorit agar mau duduk tenang,” katanya.
Proses perekaman pun tak bisa disamakan dengan warga biasa yang hanya butuh waktu lima menit. “Menangani ODGJ butuh waktu dan kesabaran lebih. Satu hari, kadang hanya bisa merekam dua orang. Itu pun jika situasinya mendukung,” ujarnya.
Tak jarang, tim harus menunggu berjam-jam hingga ODGJ cukup tenang untuk diproses. Bahkan hingga saat ini, masih ada ODGJ di wilayah Kecamatan Selemadeg yang belum bisa direkam karena sangat agresif dan kerap membawa senjata tajam.
Meski penuh risiko, Seriasa dan tim lainnya tak surut nyali. “Tugas tetap tugas. Kami harus jalani, sambil terus berdoa semoga selamat dan berjalan lancar,” ucapnya.
Program jemput bola ini menjadi bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada kelompok rentan. Dengan data kependudukan yang aktif, para ODGJ dapat mengakses layanan dasar seperti pengobatan, bantuan sosial, dan jaminan kesehatan. “Itu yang menjadi motivasi kami,” pungkas Seriasa.
Meski pernah dipertemukan dengan situasi yang cukup sulit namun para petugas perekaman tetap semangat bertugas. Mereka terus bergerak dari satu desa ke desa lain, menyisir masyarakat yang terkadang luput dari pendataan, demi memastikan tak ada satu pun warga yang tertinggal dari hak layanan administrasi kependudukan.(Puspawati/Baliposwt)
