hibah
Ilustrasi. (BP/dok)

GIANYAR, BALIPOST.com – Pasca beredarnya informasi penerima bantuan langsung tunai (BLT) di Kabupaten Gianyar berasal dari kalangan ekonomi berada. Lurah Beng Putu Pradana langsung melakukan pengecekan di wilayahnya. Hasilnya dipastikan seratus lebih penerima BLT di Kelurahan Beng berasal dari kalangan keluarga tidak mampu.

“Saya langsung berkordinasi dengan seluruh kepala lingkungan di Kelurahan Gianyar, dan melakukan pengecekan kembali ke rumah penerima BLT, saya pastikan di Kelurahan Beng tidak ada yang penerima BLT dari kalangan ekonomi mampu, apalagi memiliki mobil,“ ucap Lurah Beng Putu Pradana, Rabu (13/5).

Baca juga:  Dari 38 Ribu Penerima Asimilasi, Yang Kembali Lakukan Kejahatan di Bawah 0 Persen

Pradana mengatakan, sebelum bantuan dicairkan pihaknya sudah melakukan pengecekan secara detail, kondisi warga penerima BLT. Dijabarkan, awalnya pihaknya menerima data 285 KK penerima BLT. Dari jumlah itu pihaknya melakukan penyisiran dengan mengeliminasi PNS, TNI/Polri. “Hasil penyisiran kami dapati 201 warga penerima BLT, namun setelah disetor kembali, akhirnya yang menerima BLT ini hanya 163 KK, “ katanya.

Sebelumnya diberitakan pencairan BLT sebesar Rp 600 ribu banyak menuai keluhan masyarakat Gianyar. Pencairan BLT ini di nilai tidak tepat sasaran. Diketahui banyak warga dalam ekonomi mampu justru menerima BLT. Mulai dari yang memiliki mobil, sampai warga yang masih bekerja di BUMN justru menerima BLT. Bahkan keluhan ini langsung disampaikan ke DPR RI I Nyoman Parta Selasa (12/5).

Baca juga:  Taksu North Bali Kampanye Migrasi Siaran Digital

Politisi PDIP asal Desa Guwang, Kecamatan Sukawati itu mengaku menerima cukup banyak keluhan terkait pencairan BLT. Ia mendapat keluhan tersebut langsung lewat pesan WhatsApp. Dalam keluhan sumber tersebut diungkapkan penerima BLT di Gianyar dominan dari kalangan berada, memiliki mobil hingga rumah mewah.

Sumber yang mengeluhkan hal itu juga merinci nama-nama orang yang menerima BLT tersebut. Nama-nama yang dimaksud tersebut hidup berkecukupan. Petugas yang berwenang diminta agar langsung turun melihat kebenaran kelayakan untuk mendapat BLT. Sementara atas bantahan dari Lurah Beng, Nyoman Parta sendiri mengaku masih akan mengumpulkan data dan melakukan pengecekan terkait BLT. (Manik Astajaya/Balipost)

Baca juga:  Bahas RAPBN 2018, DPR Minta Pemerintah Hindari Impor Pangan
BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA *