Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (tengah) didampingi Saan Mustopa (kanan) berdialog dengan mahasiswa pengunjuk rasa di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/6/2026). (BP/Antara)

JAKARTA, BALIPOST.com – Perwakilan mahasiswa dari sejumlah universitas diterima audiensi oleh DPR RI, Jumat (19/6). Dalam audiensi itu, mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan, dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga program makan bergizi gratis (MBG).

Dikutip dari Kantor Berita Antara, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan perwakilan mahasiswa yang mengikuti audiensi berasal dari Universitas Trisakti, Universitas Mercu Buana, Universitas Esa Unggul, serta Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

“Pada intinya mereka menyampaikan aspirasi untuk diteruskan kepada pemerintah dan kepada DPR dalam konteks tugas pengawasan DPR,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, saat bertemu dengan mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa.

 

Ia mengatakan komunikasi antara DPR dan para perwakilan mahasiswa berlangsung dengan baik dalam audiensi yang dimulai sekitar pukul 18.00 WIB dan berakhir pada pukul 19.10 WIB.

Dasco juga berkomitmen untuk membuka ruang komunikasi yang lebih luas dengan kalangan mahasiswa pada masa mendatang.

Baca juga:  OTT di Medan, KPK Amankan 6 Orang

“Kami akan lebih banyak berkomunikasi dengan mahasiswa ke depannya,” ujarnya.

​Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa merinci sejumlah poin tuntutan mahasiswa yang langsung direspons oleh pimpinan dewan dengan menghubungi pihak eksekutif terkait secara langsung di hadapan perwakilan mahasiswa.

​Terkait tuntutan stabilitas ekonomi, khususnya masalah kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan dinamika harga Pertamax, Saan menyebut DPR telah berkomunikasi langsung dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

​”Menteri ESDM berkomunikasi langsung dan berjanji akan secepatnya menyelesaikan kelangkaan BBM bersubsidi. Terkait skema penurunan harga (Pertamax) seiring perbaikan global juga akan diselesaikan dalam waktu cepat,” ujar Saan.

​Isu lain yang mengemuka dalam dialog tersebut adalah evaluasi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

​”Dari hasil evaluasi dan penyisiran ke depan, ada penghematan sekitar Rp70 triliun dari proses-proses program MBG yang dinilai tidak efisien,” tambah Saan

Baca juga:  Dipecat, Marzuki Ali dan Eks Kader Demokrat Lakukan Langkah Hukum

​Tak lama setelah Dasco dan Saan turun dari mobil komando aksi massa, sejumlah mahasiswa akhirnya membubarkan diri.

Sementara itu, Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti Dhenni Ribowo mengatakan audiensi tersebut telah memberikan jawaban atas sebagian tuntutan yang disampaikan, meski masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu diperbaiki.

Menurut dia, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain terkait kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok serta pentingnya menjaga stabilitas ekonomi.

Ia mengingatkan agar kondisi ekonomi tidak semakin membebani masyarakat karena berpotensi memicu gelombang protes yang lebih besar.

“Harapannya bisa kita tunggu janjinya beberapa waktu ke depan untuk bisa kita tuai hasilnya,” kata Dhenni.

Berdasarkan daftar kehadiran ada sekitar 50 lebih perwakilan mahasiswa aksi demonstrasi yang diterima untuk audiensi bersama DPR RI.

Baca juga:  Sekda Ungkap Alasan Pemprov Bali Tak Sambut Kedatangan Prabowo

Mereka berasal dari Universitas Trisakti, Universitas Esa Unggul, Universitas Mercubuana, hingga Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Para mahasiswa itu diterima untuk masuk ke gedung DPR sekitar pukul 17.45 WIB.

Selain pimpinan DPR, sejumlah Anggota DPR RI yang turut mendampingi antara lain Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath, hingga Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI Nazaruddin Dek Gam.

Dalam aksi demonstrasi itu, Universitas Trisakti menyampaikan tiga tuntutan yang disebut Tritura Trisakti. Tiga tuntutan itu yakni:

1. Pulihkan Ekonomi dan Politik: Mendesak penurunan harga bahan pokok & BBM, serta menghentikan segala bentuk pemborosan APBN.

2. Berantas Inkompetensi Pejabat: Menuntut evaluasi total terhadap program yang bermasalah dan memperbaiki komunikasi publik pemerintah.

3. Kembalikan Supremasi Sipil: Menolak tegas UU Polri, menghentikan represivitas aparat di ranah sipil, dan menolak PSN yang merampas hak rakyat. (kmb/balipost)

BAGIKAN