Marker Banser Denpasar Utara saat menyapa membawakan mereka bingkisan sembako. (BP/May)

DENPASAR, BALIPOST.com – Sebagai wujud kepedulian terhadap dampak perkembangan COVID-19, AA. Ngurah Widiada, anggota DPRD Kota Denpasar menyerahkan sembako pada komunitas tukang sapu, tukang angkuy moci, kaling, kelian banjar, lansia di Banjar Kerta Jati, mahasiswa Islam dan Banser di Denpasar Utara, atlet pencak silat Kerta Wisesa. Penyerahan bantuan dilakukan di Puri Peguyangan, Minggu (3/5).

“Program Kami Menyapa ini hanya sebagai support dan motivasi. Mereka adalah simpul – simpul masyarakat yang selalu ada di lapangan,” ujarnya.

Melalui bantuan itu, ia juga mengajak untuk taat pada program pemerintah sesuai dengan protap medis dengan mengikuti anjuran tidak mudik, rajin cuci tangan dan menggunakan masker. Dengan disiplin menerapkan protap medis diharapkan masyarakat bisa dispilin sehingga bisa menangkal perkembangan COVID-19 ini.

Sebagai panglingsir puri sekaligus orang partai, Wakil Ketua DPW Nasdem Bali, bantuan ini diharapkan menjadi penyemangat bagi masyarakat. “Masyarakat yang kami dengarkan keluhannya, mereka membutuhkan sembako karena dampak krisis berkepanjangan,” ujarnya.

Meski tokoh masyarakat juga ikut meringankan beban pemerintah namun yang paling pertama bertanggung jawab adalah pemerintah.

Pemerintah diminta segera melakukan aktualisasi data masyarakat di Kota Denpasar baik masyarakat pendatang atau masyarakat yang datang tinggal di Bali maupun masyarakat luar. Sehingga urusan “perut” ini betul – betul menjadi keamanan bagi semua orang. “Jangan sampai masyarakat ini tidak makan,” imbuhnya.

Baca juga:  Kapolres Klungkung Kumpulkan Tokoh Muslim, Sepakat Rayakan Idul Fitri Tanpa Keramaian

Aktualisasi data perlu lebih akurat mengingat mobilitas penduduk di Kota Denpasar sangat tinggi sehingga tidak terjadi diskriminatif. “Yang dekat dengan pemerintah baik pemerintah desa, hanya itu yang dapat bantuan. Hal – hal ini harus dihindari sehingga kita membangun kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

Masyarakat yang datang ke Denpasar tidak ada pekerjaan, maka pemerintah antar dua wilayah harus menjalin komunikasi di Jawa, Nusa Tenggara atau wilayah lain. “Kalau memang tidak ada pekerjaan, ya mereka dipulangkan dengan difasilitasi oleh pemerintah,” ujarnya.

Ia melihat banyak pendatang yang tidak punya KTP, mengadu nasib di Denpasar. Tapi realitasnya karena COVID-19 ini, banyak perusahaan yang menutup peluang bekerja maupun pekerja harian sehingga berkurang.

Orang – orang tersebut tentunya tinggal di Denpasar tidak memiliki biaya, tidak terdaftar dalam penduduk kota. Maka kepala lingkungan, satgas gotong royong yang ada di desa, dengan banjar yang ada harus mengaktualisasi data.(Citta Maya/Balipost)

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.