BANGLI, BALIPOST.com – Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dibubarkan akhir November tahun lalu. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Bangli tidak lagi bisa meminta pengawalan pelaksanaan kegiatan pembangunan ke tim bentukan kejaksaan ini pada tahun 2020.
Menurut Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bangli Ronald Peroniko, TP4D dibubarkan oleh Kejaksaan Agung (Kejakgung). Alasan pembubaran tidak dijelaskannya. ”Untuk kegiatan 2019 yang saat itu masih berjalan, kami diminta meneruskan pendampingan sampai selesai,” terangnya, Rabu (8/1).
Jaksa yang akrab disapa Nico itu menjelaskan, TP4D dibentuk 2015 lalu. Tujuannya untuk mengawal dan mengamankan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. TP4D mengacu SOP yang ada.
Tim terlebih dahulu menilai kegiatan pembangunan yang masuk skala prioritas/strategis nasional. Kalau perlu didampingi, akan diberikan pendampingan. Salah satunya dengan ikut memonitor dan mengevaluasi kegiatan ke lapangan. “Supaya kegiatan yang dilaksanakan tepat mutu, tepat guna dan tepat sasaran,” tegasnya.
Tahun lalu sekitar 23 kegiatan pembangunan Pemkab Bangli yang diberi pendampingan oleh TP4D Kejari Bangli. Kebanyakan kegiatan yang didampingi berupa pembangunan jalan di Dinas PUPRPerkim.
Sekretaris Dinas PUPRPerkim Bangli Made Soma mengaku belum tahu soal kabar dibubarkannya TP4D. Dia menilai keberadaan TP4D selama ini cukup bermanfaat dan efektif untuk memberi pendampingan dan pengawasan jalannya kegiatan pembangunan.
Dengan sudah bubarnya TP4D, pihaknya tak menampik ada sedikit rasa khawatir dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. “Jelas ada kekhawatiran karena kami tidak tahu semua aturan. Banyak kegiatan yang kami laksanakan, sementara tidak ada pendampingan lagi, tentu kami harus lebih berhati-hati,” sebutnya. (Swasrina/balipost)
