Plt. Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali Gde Sumarjaya Linggih (tengah) saat menyampaikan hasil FGD Partai Golkar Bali tentang Pembangunan di Provinsi Bali Tahun 2019 di Kantor DPD Partai Golkar Bali, Selasa (7/1). (BP/rin)

DENPASAR, BALIPOST.com – Pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 5,34 persen atau di atas capaian pertumbuhan ekonomi nasional mendapatkan apresiasi. Namun, capaian ini  belum memenuhi target dalam RPJMD 2019 sebesar 6,4 persen. Oleh karena itu, semua pihak mesti bekerja keras menggenjot pertumbuhan ekonomi agar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali.

“Di samping meningkatkan pertumbuhan ekonomi Bali, yang juga harus diperhatikan adalah memperkecil tingkat gini ratio sampai di bawah 0,35 persen,” ungkap Plt. Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali Gde Sumarjaya Linggih saat menyampaikan hasil FGD Partai Golkar Bali tentang Pembangunan di Provinsi Bali Tahun 2019 di Kantor DPD Partai Golkar Bali, Selasa (7/1).

Dengan demikian, lanjutnya, kesenjangan yang ada bisa dipersempit. Itu artinya pemerataan pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Bali.

Sesuai hasil FGD, pihaknya mengusulkan sejumlah hal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6-7% dan memperkecil tingkat gini ratio.

Salah satunya mendorong investasi di Bali Utara, Timur dan Barat. “Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali perlu membuat kebijakan moratorium investasi di Bali Selatan hingga tercapai pemerataan,” tegas pria yang akrab disapa Demer itu.

Baca juga:  108 Kios dan Los di Pasar Anyar Sari Terbakar, Pedagang akan Direlokasi

Pemprov Bali juga perlu membuat kebijakan anggaran dengan memberikan porsi lebih pada Bali Utara, Timur dan Barat. Hal ini untuk mendorong percepatan pemerataan pembangunan. Di sisi lain, investasi daerah harus didorong dan ditingkatkan secara maksimal melalui sistem pelayanan terpadu perizinan yang cepat, murah dan pelayanan profesional.

Selain itu,  memangkas birokrasi yang menghambat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta menegakkan regulasi secara konsisten dan kepastian hukum. ”Di balik keberhasilan pembangunan ekonomi dengan indikator yang melebihi keberhasilan secara nasional, terdapat persoalan menurunnya investasi sehingga perlu solusi untuk mendorong iklim investasi dengan regulasi yang sederhana yaitu melalui omnibuslaw dan memperpendek rantai birokrasi,” terangnya.

Terkait persoalan ketimpangan antarwilayah, Demer mengapresiasi terobosan yang dilakukan Gubernur Bali dengan membangun shortcut Denpasar-Singaraja. Terobosan yang sama juga mesti dilaksanakan di jalur Denpasar-Karangasem dan Denpasar-Gilimanuk demi kelancaran akses di dua jalur tersebut. (Rindra Devita/balipost)

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.