DENPASAR, BALIPOST.com – Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, didampingi Wakil Gubernur I Nyoman Giri Prasta dan Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara, Jumat (12/9) mengunjungi pengungsi akibat korban banjir bandang di Balai Banjar Tohpati, Denpasar Timur.
Sebelum menyerahkan bantuan pada korban, termasuk hadir seorang tokoh agama juga tampak ikut sebagai korban menerima bantuan, terlebih dahulu Wapres Gibran berdialog dengan warga setempat.
Pascabanjir ini, ia berharap agar pemerintah tak mudah melakukan alih fungsi lahan. “Saya titip, jangan mudah melakukan alih fungsi lahan. Kalau saya ke sini (Bali) lagi, bukan karena (melihat) banjir, tapi hal lain seperti event atau pariwisata,” jelas ucap Wapres Gibran.
Wapres Gibran menilai pembangunan di Bali sangat masif. Wapres meminta agar drainase, sanitasi, dan tempat resapan air perlu diperhatikan oleh pemerintah di Bali, sehingga tidak terjadi banjir seperti ini lagi. “Drainase, sanitasi, tempat serapan diperhatikan agar tiap tahun tidak terjadi banjir seperti ini,” pinta Wapres Gibran.
Dalam dialog, warga menjelaskan penyebab utama banjir diduga karena air deras dan drainase tidak berfungsi dengan baik. Saat peristiwa banjir bandang terjadi, ada sebuah mobil masuk gorong-gorong sehingga got tersumbat. “Ini yang bikin mampet Bapak Wapres,” kata salah satu warga.
Air pun meluber karena kontur jalan di Tohpati menurun.
Warga mengutarakan drainase di Jalan Siulan dan Tohpati sampai tiga kali diperbaiki oleh pemerintah. Namun yang mesti diperhatikan adalah sumber air atau kedatangan air dari hulu mesti ada pemecahannya.
“Nah persoalannya kadang ada pengembang (developer) yang justru menutup aliran air. Kami masyarakat minta tolong, supaya ini diperhatikan. Kebetulan ini terjadi di Denpasar, mohon Pak Walikota memperhatikan kondisi ini,” pinta warga di hadapan Wapres yang didampingi Wali Kota Denpasar, Jaya Negara.
Wapres pun minta pemerintah di Bali memperhatikan keluhan tersebut. Setelah dialog, puluhan warga dari Tohpati dan Siulan kemudian menerima bantuan dari pemerintah. (Miasa/balipost)
