Pembukaan Kongres V PDI Perjuangan ditandai pemukulan kulkul oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri bersama Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin, dan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto. (BP/rin)

DENPASAR, BALIPOST.com – Indonesia kini tengah mengalami gejala akan karamnya semangat toleransi. Padahal, toleransilah yang selama ini menjelma sebagai demokrasi. Namun, saat Pemilu Serentak 2019 lalu, pembukaan Konjustru memperlihatkan adanya fenomena disintegrasi yang muncul secara sistematis. Hal tersebut tampak pada hasil kajian Pusat Analisa dan Pengendali Situasi Partai PDI Perjuangan yang disampaikan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dalam pembukaan Kongres V PDI Perjuangan di Inna Grand Bali Beach, Sanur, Denpasar, Kamis (8/8).

“Fenomena tersebut hampir saja mengoyak persatuan dan kesatuan bangsa. Bagi PDI Perjuangan, hal ini merupakan suatu isu serius yang tidak bisa dipungkiri dan tidak boleh diabaikan,” ujar Megawati dalam pidato politiknya.

Menurut Presiden ke-5 RI ini, persatuan dan kesatuan adalah syarat mutlak bagi sebuah bangsa. Jika sampai terjadi perpecahan atau “perang saudara”, tidak ada satu pun kebaikan yang dapat dicapai. Itu sebabnya, ia memutuskan agar Kongres PDI Perjuangan dipercepat karena sikap politik, langkah, dan strategi partai untuk mencegah disintegrasi bangsa harus diputuskan dalam rapat tertinggi partai tersebut. “Saya secara pribadi pun melakukan perenungan yang dalam atas fenomena disintegrasi pada Pemilu 2019,” imbuhnya.

Megawati mengingat pesan sang ayah, Ir. Soekarno, dalam amanat 17 Agustus 1954 menjelang pemilu pertama tahun 1955. Bung Karno kala itu berkali-kali mengingatkan agar pemilu jangan dijadikan arena pertempuran politik hingga membahayakan keutuhan bangsa. Tanpa toleransi, demokrasi akan karam. Seluruh kader PDI Perjuangan diminta meresapi kata-kata Bung Karno, bahwa toleransi dan demokrasi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam berpolitik. “Jika sikap perilaku intoleransi digunakan dalam kampanye pemilu, demokrasi Pancasila yang dicita-citakan akan musnah,” jelasnya.

Ditambahkannya, kemusnahan juga akan terjadi pada persatuan bangsa, kekuatan bangsa, serta kejayaan semangat gotong royong. Sementara yang tersisa hanya teror dan anarki, kekacauan, dan kepedihan. Di sini, bukan kaum elite yang menderita melainkan rakyat. Sementara dalam demokrasi Pancasila, demokrasi mestinya dijadikan alat untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Sementara pemilu adalah alat untuk menyempurnakan demokrasi itu. Jangan sampai pemilu malah dijadikan alat untuk menyeret bangsa ini meninggalkan Pancasila.

Baca juga:  Ekonomi dan Budaya dalam Pariwisata Bali

Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo mengatakan, PDI Perjuangan merupakan partai pelopor yang matang secara ideologi. Ini lantaran di bawah kepemimpinan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, PDI Perjuangan dua kali berturut-turut menjadi pemenang pemilu, masing-masing tahun 2014 dan 2019. Secara khusus, Jokowi mengucapkan terima kasih atas dukungan partai terhadap kepemimpinannya selama lima tahun terakhir. Sekaligus mengharapkan kerja sama untuk lima tahun ke depan setelah ia kembali terpilih menjadi Presiden bersama Wakil Presiden terpilih, Ma’ruf Amin.

“Pada periode yang kedua ini, pekerjaan dan tantangan yang kita hadapi akan bertambah berat. Isu intoleransi, radikalisme menjadi kekhawatiran. Ekonomi global mengalami pelambatan, termasuk perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok, serta revolusi industri 4.0,” ujarnya.

Setelah fokus pada pembangunan infrastruktur, Jokowi mengaku akan fokus pada pembangunan SDM dalam 5 tahun ke depan. Kualitas SDM harus mulai dibangun sejak dalam kandungan, sehingga tidak boleh lagi ada stunting. Kualitas pendidikan dasar hingga perguruan tinggi juga harus ditingkatkan. Bukan hanya untuk melahirkan generasi muda yang pintar dan mampu berkarya, tapi juga generasi yang Pancasilais, toleran, dan kokoh. “Dengan dunia yang serba cepat, kita juga perlu menterjemahkan nilai-nilai dasar bangsa kita, nilai-nilai dasar ideologi kita, nasionalisme dalam konteks kekinian,” ungkapnya.

Ketua Panitia Pelaksana Kongres V PDI Perjuangan Wayan Koster menyatakan, penyelenggaraan kongres memakai tata laksana yang bersumber dari kearifan lokal masyarakat Bali. Yakni, sagilik saguluk paras paros salunglung sabayantaka sarpanaya yang artinya mengedepankan semangat kebersamaan, saling menghormati, musyawarah mufakat, rendah hati, dan penuh suka cita.

Ketua DPD PDI Perjuangan Bali ini menambahkan, rangkaian kongres telah diawali dengan malam budaya, Rabu (7/8). Kongres juga menerapkan Pergub Bali tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai serta Pergub tentang hari penggunaan busana adat Bali.

Selain 1.671 utusan dan 255 peninjau, pembukaan Kongres V PDI Perjuangan juga dihadiri Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden terpilih Ma’ruf Amin, sejumlah menteri Kabinet Kerja, serta pimpinan partai politik termasuk Prabowo Subianto. Tak ketinggalan kader baru seperti Basuki Tjahaja Purnama dan mantan Ketua KPK Antasari Azhar. (Rindra/balipost)

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.