Wayan Sukartini, istri Nyoman Suardana A dari Dusun/Desa Manggis Sari, Kecamatan Pekutatan Jembrana di rumah gubuk mereka yang nyaris roboh. (BP/kmb)

Oleh GPB Suka Arjawa

Kemiskinan merupakan fenomena yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sosial. Ia merupakan pembawaan dan sangat tergantung dari karakter masyarakat, keluarga, dan watak manusia. Karena itu, selalu dijumpai kemiskinan di tengah-tengah masyarakat.

Ada yang menyebutkan bahwa di Bali saat ini tidak ada yang miskin. Gelontoran pariwisata yang menjadin penopang kehidupan sosial ekonomi Bali dinilai sebagai faktor utama yang menjadi pendorong kesejahteraan.

Akan tetapi, seperti yang diutarakan di atas, kemiskinan itu pembawaan yang sangat tergantung dari karakter masyarakat dan lingkungan alamnya. Maka sesungguhnya kemiskinan tetap dijumpai di Bali. Tidak hanya di daerah pegunungan Bali tengah dijumpai kemiskinan itu, bahkan di lokasi-lokasi industri pariwisata yang paling pesat pun masih dijumpai. Bahkan, sangat ironis. Silakan jalan-jalan ke daerah Bukit dan tempat pariwisata di Bali.

Dengan demikian yang paling mungkin dilakukan pemerintah sebagai pembuat kebijakan adalah menekan jumlah kemiskinan. Cara inilah bentuk rasionalitas pemerintah untuk kebijakan politik yang dilakukan. Jadi, kalau Gubernur Bali hendak menekan kemiskinan sampai titik kisaran satu persen, karena itulah kebijakan yang paling mungkin dapat dilakukan.

Akan tetapi, yang harus diperhatikan bahwa dalam konteks kemiskinan, teori dan pola pemahaman tentang kemiskinan tersebut sering menjebak. Akibatnya, antara fakta dengan teori dan pemahaman sering kali tidak nyambung dan mengejutkan. Batasan kemiskinan sering  kabur. Misalnya secara sederhana, masyarakat miskin adalah mereka yang mempunyai rumah dengan lantai dan tembok dari tanah.

Mungkin mereka itu miskin tetapi bisa jadi mereka yang memiliki rumah seperti itu disiplin membersihkan rumah sehingga terhindar dari penyakit. Dengan definisi seperti itu, mereka yang mempunyai gubuk terbuat dari bata dan lantai dari bata dengan ukuran 6 x 5 meter misalnya, tidak masuk orang miskin. Padahal, itulah satu-satunya lahan yang dimiliki.

Termasuk juga mereka yang mempunyai atau menempati tempat tinggal di perumahan yang sangat sederhana. Banyak dari mereka yang tinggal di tempat ini berlokasi di kota dan pola hidupnya sangat semrawut.

Pengukuran kemiskinan dengan memakai asupan gizi dan kalori per hari, merupakan cara yang baik untuk melihat kondisi kemiskinan masyarakat. Miskin dapat disebabkan oleh kekurangan asupan gizi dan kalori sehingga masyarakat tidak dapat beraktivitas secara maksimal.

Maka diasumsikan jika asupan ini mencukupi, masyarakat akan dapat bekerja dengan baik dan dengan demikian akan mampu menghilangkan kemiskinannya secara mandiri. Kelemahannya, cara ini rumit dan kontinuitasnya kurang terjamin. Belum tentu asupan gizi tersebut berlangsung konstan setiap hari bahkan setiap minggu. Demikian juga dengan pengukuran kemiskinan yang didasarkan pada penghasilan bulanan.

Dengan demikian, yang diperlukan sekarang adalah justru kontinuitas observasi dan survei kemiskinan oleh cabang pemerintahan yang paling bawah, yang paling bersentuhan dengan masyarakat. Survei tahunan terhadap kemiskinan perlu dilakukan oleh pemerintah, diumumkan secara terbuka dan dengan itulah dibuat kebijakan-kebijakan baru terhadap daerah yang disurvei.

Dengan cara seperti ini akan dapat “diobati” masyarakat atau keluarga yang tetap miskin, tergelincir menjadi miskin atau bertambah miskin. Sebaliknya akan didapatkan model untuk menekan dan mencegah kemiskinan apabila dilihat anggota masyarakat yang telah mampu meningkatkan kesejahteraannya.

Di Bali, secara geografis relatif mudah melakukan survei ini karena jarak antardesa tidak terlalu jauh dari pusat pemerintahan dan juga sarana untuk mencapai rumah-rumah penduduk tersebut tidak terlalu jauh. Bandingkan dengan tempat-tempat lain di luar Bali yang posisi geografisnya sangat jauh dari pusat pemerintahan.

Ada hal lain yang perlu diperhatikan, yang jauh lebih berbahaya dari kemiskinan itu sendiri, yaitu pemiskinan. Di Bali, pemiskinan inilah yang harus diwaspadai. Kemiskinan

Baca juga:  Masuk Kategori Kerak Kemiskinan, Bali Sulit Turunkan Angka Kemiskinan Jadi 1 Persen

adalah sebuah keadaan, kondisi di mana seseorang atau keluarga yang hidupnya berada di bawah kondisi layak menurut ukuran yang sudah ada. Tetapi pemiskinan adalah sebuah proses yang dalam hal ini adalah proses menuju miskin yang dapat dilihat dan dirasakan secara langsung atau tidak langsung.

Bahkan, pemiskinan ini dapat berlangsung secara sistematis, dapat digerakkan oleh tangan dan pikiran yang tidak kelihatan. Pemiskinan yang tidak dirasakan merupakan kondisi yang paling berbahaya.

Kemiskinan merupakan kondisi nyata yang bukan tidak mungkin telah memunculkan kesadaran kepada mereka yang miskin. Dengan adanya kesadaran, akan mudah melakukan pemberantasan kemiskinan dan mudah mengedukasi orang untuk beranjak dari kemiskinan. Akan tetapi, orang yang mengalami pemiskinan tidak mempunyai perasaan seperti itu sehingga susah sekali untuk menyadarkannya. Mereka merasa selalu mampu dengan sumber daya yang dimiliki. Padahal di sekitar dan melekat padanya, proses pemiskinan justru sedang terjdi. Ini banyak dan mungkin masif terjadi di Bali.

Penurunan jabatan pegawai pemerintah yang kedapatan korupsi dan penyitaan harta kekayaannya, tidak sekadar  sebagai bentuk penghukuman tetapi merupakan proses untuk memiskinkannya secara sistematis. Dan secara global, negara-negara yang mendapat bantuan dana dengan syarat lunak dari lembaga donor, bisa jadi juga sebuah proses pemiskinan yang tidak kelihatan karena lembaga ini berwenang mengatur pembangunan di negara bersangkutan.

Secara mikro, kita harus hati-hati juga menerima kredit apa pun yang murah dengan berbagai syarat karena berpotensi menguras sumber daya yang kita miliki. Ini merupakan proses pemiskinan tidak kelihatan.

Yang paling mengkhawatirkan di Bali adalahb penjualan tanah yang kini seolah menjadi kebiasaan. Dalam konteks pembelajaran “kaya-miskin”, hasil penjualan tanah ini benar-benar menipu. Perasaan kaya mempunyai uang tetapi sesungguhnya sumber daya utama dalam keluarga itu hilang.

Tanah bukan saja memberi penghasilan tetapi justru dapat memberi pijakan bagi manusia untuk berpikir dan mengembangkan nalar. Inilah sumber utama kehidupan itu. Penjualan tanah merupakan proses pemiskinan yang sangat kentara tetapi sangat tidak dirasakan oleh masyarakat.

Berkaitan dengan tanah tersebut, ada dua hal yang juga menjadi sumber pemiskinan sosial. Yang pertama adalah pembiaran tanah lahan. Di sebagian (besar) daerah di Bali banyak terlihat sawah dan ladang terbengkalai. Kondisinya sudah mirip belantara. Pembiaran ini adalah proses pemiskinan yang memengaruhi sikap, dan selanjutnya keturunan.

Sikap akan berubah menjadi pesimis dan akhirnya berkeinginan menjual tanah. Jika tanah terjual, sumber daya keturunan pasti berkurang. Padahal, apabila tanah diolah dengan manajemen modern, akan mempunyai pendapatan yang jauh lebih besar dibanding pegawai hotel.

Yang kedua adalah gengsi untuk bekerja mengelola tanah. Gengsi ini membuat tanah jadi terbengkalai dan dari situlah kemudian memunculkan tanah yang terbengkalai tersebut.

Jangan dilupakan, upacara besar-besaran yang hanya memamerkan simbol tanpa tahu maknanya, juga adalah proses pemiskinan.  Sejak saat ini, masyarakat harus rajin mencari makna ritual dan berani memutuskan untuk menyederhanakan ritual. Dana, tenaga, waktu yang dihabiskan untuk ritual adalah komponen pemiskinan yang paling nyata di sana.

Maka, jika ingin menekan kemiskinan di Bali, pemiskinan inilah yang harus dibenahi terlebih dahulu. Dihapus! Tanpa itu, pada masa depan akan banyak terjadi kemiskinan di Bali. Apalagi nanti satu keluarga mempunyai empat anak.

Penulis, staf pengajar Sosiologi FISIP Universitas Udayana

BAGIKAN

1 KOMENTAR

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.