Ketua Perpadi Tabanan I Ketut Sukarta. (BP/san)

TABANAN, BALIPOST.com – Dampak penghentian dana lembaga usaha ekonomi produktif (LUEP) oleh pemerintah sudah mulai dirasakan para pemilik penggilingan Padi (perpadi) termasuk di Tabanan. Agar bisa tetap membeli gabah petani, mereka harus meminjam modal di bank.

Seperti disampaikan Ketua Perpadi Tabanan I Ketut Sukarta, dimana sejak tahun 2018 sudah tidak ada lagi bantuan dana LUEP yang diperuntukkan sebagai penambah modal pengusaha agar bisa membeli gabah petani khususnya di Tabanan. “Memang tahun ini sudah tidak ada lagi program LUEP,” ucapnya.

Meski tidak  mendapatkan kucuran dana LUEP berbunga rendah, lanjut dikatakan Sukarta tidak membuat para pengusaha penggilingan padi mengurangi kesiapan mereka membeli gabah petani. Apalagi kebanyakan pengusaha penggilingan memang sudah ada kerjasama dengan petani atau memang sudah langgana sehingga dipastikan mereka membeli atau mengambil gabah milik petani yang ada.

Dan menjaga kemampuan membeli gabah petani, para pengusaha ini mau tidak mau harus meminjam uang di bank untuk tambahan modal. “Kami pinjam di bank untuk bisa beli gabah petani,” jelasnya.

Kendati demikian ia yang juga menjabat perbekel Bongan ini mengaku tidak menjadi masalah serius. Karena sebagai pengusaha harus siap dengan dengan resiko yang dihadapi termasuk permodalan.

Beruntung kata dia, pihak bank masih percaya sehingga memberikan pinjaman cukup besar sampai ratusan juta untuk tambahan modal membeli gabah petani. “Biasa dalam dunia usaha, pinjam di bank untuk tambah modal,” sebutnya.

Terkait kemampuan membeli gabah petani, Sukarta mengaku tidak ada perubahan sejak tidak ada lagi program LUEP. Pihaknya tetap membeli gabah petani dengan harga sesuai pasar berlaku. Saat ini kata dia harga gabah kering panen di tingkat petani sekitar Rp 4.700 perkilogram. Harga ini jauh  diatsa harga pokok pembelian (HPP) yang ditetatpkan pemerintah yakni sebesa Rp 3.750 per kilogram gabah kering panen. “Kami tetap membeli gabah petani sesuai harga pasar bahkan jauh dari HPP yang ditetapkan pemerintah,” katanya.

Baca juga:  Sisa Beras Untuk Pengungsi Mulai Diserang Kutuan

Ditambahkan, untuk penjualan beras, juga diakui tidak masalah. Beras Tabanan sangat tinggi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Bali. Apalagi, pihaknya juga tetap bekerjasama dengan pemerintah daerah memasok beras untuk pegawai di lingkungan pemkab Tabanan.

“Kalau soal distribusi dan penjualan tidak masalah, beras terserap untuk kebutuhan masyarakat di Bali termasuk untuk pegawai di lingkungan Pemkab Tabanan,” imbuhnya.

Meski demikian, pihaknya berharap program LUEP nantinya dapat diteruskan. Adanya bantuan permodalan dapat membantu pengusaha untuk teta membeli gabah petani dan menyerap seluruh produksi yang ada, dengan harga yang cukup tinggi. Pihaknya juga tidak tahu alasan program ini dihentikan.

Sementara Kepala Dinas Pertanian (Distan) kabupaten tabanan I Nyoman Budana dikonfirmasi terpisah membenarkan program LUEP di tahun 2018 ini dihentikan. Sebenarnya Pemerintah provinsi Bali sudah menganggarkan dana untuk program LUEP tersebut. Namun karena terus jadi temuan dalam pemeriksaan BPK, program tersebut dihentikan dan anggarannya dikembalikan ke kas daerah. Mungkin soal payung hukum aturan yang mendasari program tersebut atau hal lainnya. “Kami tidak tahu persoalannya kenapa dihentikan, tapi infonya karena selalu jadi teuan dari pemeriksan BPK,” sebutnya.

Kemungkian ada program lain, Budana mengaku belum tahu. Mungkin Pemerintah provinsi sedang mengkaji program baru untuk menggantikan program LUEP. “Ya kita tunggu saja,” pungkasnya. (wira sanjiwani/balipost)

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.