Penjabat Bupati Gianyar, Ketut Rochineng memberikan plakat kepada narasumber sosialisasi dana desa anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, DR. H. Harry Azhar Azis, MA dan anggota komisi XI DPR RI, I Gusti Agung Rai Wirajaya, SE., MM. (BP/ist)

GIANYAR, BALIPOST.com – Peringatan HUT ke-247 Kota Gianyar tidak hanya diisi dengan berbagai pertunjukan seni dan perlombaan. Di tengah kemeriahan perayaan HUT, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Gianyar menggelar kegiatan sosialisasi pengelolaan dana desa sesuai undang-undang nomor 6 tahun 2014 di ruang sidang kantor Bupati Gianyar, Jumat (13/4).

“Semarak peringatan hari ulang tahun Gianyar kita harapkan bergema hingga ke desa dengan dibarengi peningkatan kapasitas SDM perangkat desa,” terang Sekda Gianyar, Made Gede Wisnu Wijaya di sela-sela acara sosialisasi.

Sosialisasi dana desa menghadirkan anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, DR. H. Harry Azhar Azis, MA dan anggota komisi XI DPR RI, I Gusti Agung Rai Wirajaya, SE., MM sebagai narasumber. Hadir pula Auditor Utama Keuangan Negara VI, Dori Santosa, SE., MM., Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali, dan Tenaga Ahli Anggota VI BPK RI Abdul Rahman Farisi. Perbekel se-Kabupaten Gianyar dan jajarannya terlihat hadir mengikuti acara sosialisasi tersebut.

Penjabat Bupati Gianyar, Ketut Rochineng saat membuka acara sosialisasi mengatakan, dibutuhkan kesamaan pemahaman dari seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan dana desa, baik di tingkat pusat sampai dengan desa sebagai pelaksana. “Untuk itu saya berharap kepada seluruh Perbekel dan perangkat desa agar dapat memanfaatkan kesempatan ini, sampaikan berbagai kendala yang dihadapi selama ini dalam pengelolaan dana desa sehingga tidak terdapat keraguan dalam implementasi dana desa tersebut di maisng-masing desa,” ujar Penjabat Bupati Rochineng

Baca juga:  Soal PAW Perbekel Tulikup, Pemkab Gianyar Tunggu Ini

Anggota VI (BPK) RI Harry Azhar Azis menyampaikan permasalahan pengelolaan dana desa yang biasa ditemui BPK. Temuan pemeriksaan di Bali, diantaranya, data tidak update, penggunaan tidak sesuai prioritas, pendampingan tidak memadai, bukti SPJ tidak memadai, pembayaran tidak sesuai fisik pekerjaan, pengadaan tidak sesuai ketentuan, penatausahaan tidak tertib, serta penyaluran dan pelaporan dana desa tidak tertib. “Pengelolaan dana desa itu, 30 persen untuk operasional dan 70 persen untuk pembangunan, hal ini harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Harry Azhar Azis.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI, I Gusti Agung Rai Wirajaya mengatakan, dana desa sangat bermanfaat bagi eksistensi desa. Banyaknya aspek-aspek kehidupan yang bisa digapai dengan dana desa menyebabkan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. “Jika ini diterapkan secara bertahap, niscaya pemerataan pembangunan di segala bidang akan terwujud,” ujar Rai Wirajaya.

Salah seorang peserta sosialisasi, Nyoman Sudiana, Kasi Kesra Desa Serongga, Kecamatan Gianyar mengatakan, Program Dana Desa terkendala pada sistem pelaporan. “SPJ (surat pertanggungjawaban) sangat rumit, apalagi aturan berubah dari tahun lalu,” ujarnya. Dia berharap, dengan sosialisasi ini ada peningkatan pemahaman tentang pengelolaan dana desa sehingga tidak ada lagi kendala. (Adv/balipost)

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.