depo
Ratusan warga Kubu dari kalangan pengusaha, sopir, buruh, penyanding hingga pengungsi saat diterima Komisi III DPRD Karangasem. (BP/gik)

AMLAPURA, BALIPOST.com – Sekitar 900 warga Kecamatan Kubu mendatangi gedung DPRD Karangasem, Jumat (2/2) siang. Mereka menyerbu gedung dewan, karena tak terima dengan tuduhan adanya aksi premanisme terhadap pengusaha maupun sopir yang tidak tergabung di dalam depo. Bahkan, massa mencari-cari Nyoman Celos, pimpinan rombongan pengusaha dan sopir truk yang datang sebelumnya ke gedung dewan, dengan menuding adanya fakta-fakta tersebut.

Kedatangan massa diterima Ketua Komisi III I Gusti Agung Dwi Putra bersama anggota dan legislator lainnya di Wantilan DPRD Karangasem. Mereka terdiri dari pengusaha, sopir lokal, buruh hingga penyanding di sekitar depo. Bahkan, banyak juga di antara mereka dari pengungsi. Karena selama ini, mereka juga menerima CSR dari berdirinya depo tersebut. Sehingga pengungsi merasa ikut memiliki depo, karena mereka juga bisa bekerja disana.

Massa dipimpin langsung Ketua Paguyuban Pertiwi Agung Kubu, Nengah Subrata bersama Wakil Ketua Gede Ariana dan Sekretaris Nyoman Arya. Pengelola depo tak terima dengan berbagai tudingan kelompok di luar depo sebelumnya, khususnya tudingan adanya tindakan premanisme. “Mana orangnya yang namanya Nyoman Celos?,” teriak massa yang sudah memanas.

Nyoman Arya langsung membantah, adanya arogansi hingga aksi premanisme pengelolaan depo, terhadap pengusaha maupun sopir truk di luar depo. Dia menegaskan, depo didirikan untuk mengantisipasi dampak bencana. Belajar dari peristiwa 22 September 2017 lalu, dimana saat itu warga panik menyelamatkan diri, tetapi saat itu seluruh jalur macet karena banyaknya truk angkut galian C di jalur-jalur evakuasi.

Di tengah situasi tersebut, pembangunan di seluruh Bali juga tidak jalan. Baik proyek pemerintah maupun masyarakat umum. Karena tidak ada pasokan material pasir. Sehingga, setelah dilakukan lobi, pemerintah daerah memberikan jalan agar bisa bekerja di luar KRB atau di tempat yang aman. Kemudian, dapatlah lahan seluas 10 hektar.  Pertama, dengan membuka di Sambirenteng, tetapi biayanya tinggi. Sehingga tak jalan lebih dari sebulan. Kemudian ada saran mendirikan di Karangasem, dapat lahan di dalam Karangasem, tepatnya di Desa Tianyar Barat, seluas 2 hektar. “Cuma ini cara yang tepat sebagai jalan tengah. Agar ketika erupsi jalur evakuasi tidak dipenuhi truk. Karena dengan adanya depo, truk dari luar tinggal mengambil pasir di depo saja,” kata Nyoman Arya.

Baca juga:  Anggota DPRD Diadukan Bawa Dana Bansos Perbaikan Jalan Subak

Nengah Subrata menegaskan, selain membantah adanya premanisme, pihaknya juga membantah adanya penurunan truk. Bahkan, pihaknya sendiri langsung mengecek ke BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Karangasem, ternyata truk yang masuk ke seluruh Kubu itu ada rata-rata 350 truk per hari. Bukan, 150 truk per hari seperti yang disampaikan Nyoman Celos sebelumnya.

Jadi, tidak benar kalau karena adanya depo, terjadi penurunan PAD. Kemudian masalah harga. Sudah ada kesepakatan harga di depo seharga Rp 1,1 juta, tetapi pihaknya mempertanyakan kenapa Celos sebut pasir yang dijual di depo seharga Rp 1,3 juta. “Celos itu sudah dapat keuntungan, lagi menjelek-jelekkan orang lain. Kami tidak pernah melarang-larang truk lewat,” bantah Subrata.

Gede Ariana menilai, apa yang dilakukan dengan meributkan depo ini, justru membuka kedok sendiri. Menurutnya, truk-truk galian yang keluar dari Kubu di luar depo, justru tidak bayar faktur atau pajak. Tiap harinya ada sebanyak 70 truk per hari. Bahkan, Celos cs dinilai menuduh tanpa bukti, karena faktanya di lapangan tak demikian. “Saya akan bawa persoalan ini (truk tak bayar pajak) ke proses hukum. Bahkan, kalau kami tidak dibantu menuntaskan persoalan ini oleh pemerintah, mungkin saja kami akan boikot pajak ke pemerintah,” tegasnya.

Ketua Komisi III DPRD Karangasem I Gusti Agung Dwi Putra, meminta masyarakat di Kubu tetap tenang. Ke depan, pihaknya berharap depo ini bisa diatur dengan regulasi yang jelas dan kuat. Dia juga berjanji akan membawa persoalan ini ke dalam rapat kerja dengan eksekutif dalam waktu dekat.

Anggota DPRD Karangasem dapil Kubu Komang Sartika, juga meminta agar masalah ini ditindaklanjuti lebih jauh oleh eksekutif. Agar masalah ini di tengahi, sehingga sama-sama ada solusi, baik bagi pengusaha dan sopir serta buruh yang ada di dalam depo maupun di luar depo. “Mohon masyarakat kami di Kubu tetap tenang dulu, jangan terperovokasi oleh oknum yang menginginkan persoalan ini jadi makin keruh,” katanya. (bagiarta/balipost)

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.