Sejumlah perwakilan perbekel di Tabanan mendatangi kantor Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Kamis (7/12). (BP/dok)
TABANAN, BALIPOST.com – Pemkab Tabanan melalui Bapelitbang saat ini harus berpikir keras untuk bisa menutupi kekurangan anggaran alokasi dana desa (ADD) agar Siltap perangkat desa tidak berkurang. Hal ini merupakan tindak lanjut dari tuntutan perbekel di kabupaten Tabanan belum lama ini.

Meski dalam pertemuan sebelumnya, bertempat di museum subak Sanggulan, Kediri, DPRD Tabanan bersedia memotong perjalanan dinasnya satu kali, ternyata belum bisa menutupi kekurangan ADD yang nilainya mencapai Rp 32,9 miliar. “Pemotongan anggaran perjalanan dinas dewan sebanyak satu kali kalau dihitung masih kurang, kita perlu Rp 20 miliar lagi untuk bisa menutupi kekurangannya,” beber kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Ida bagus Wiratmaja, Selasa (12/11).

Satu-satunya jalan, lanjut dikatakan Wiratmaja, hanya dengan melakukan rasionalisasi sejumlah kegiatan yang sifatnya bukan skala prioritas. Namun tentu saja harus menunggu keluarnya hasil verifikasi ke gubernur. “Terkait apa saja programnya belum bisa saya pastikan,” tegasnya.

Baca juga:  Bendahara Desa Angkah Diadili Kasus Korupsi APBDes

Terkait hal ini, pria berkepala plontos ini juga mengaku akan melakukan koordinasi dengan pimpinan (bupati dan wakil bupati) sebelum melakukan rasionalisasi program kegiatan. Setelah selesai baru akan diketahui program kegiatan apa saja yang boleh dirasionalisasi. Disamping itu, kemungkinan untuk melakukan penundaan program yang tidak prioritas atau penundaan program dialihkan ke APBD Perubahan nantinya. “Selain menunda program, bisa saja pengalihan dari induk ke perubahan,” jelasnya.

Diakui, kebutuan desa memang harus menjadi prioritas. Pasalnya, desa kini menjadi ujung tombak pembangunan di tengah keterbatasan anggaran daerah. Pihaknya akan berupaya mencarikan anggaran dengan rasionalisasi atau penyisiran anggaran beberapa program kegiatan yang dananya atau volumenya bisa dikurangi.

Sementara itu informasi yang berhasil dihimpun, dalam penyusunan APBDes 2018, para perbekel disarankan untuk memakai pola di tahun 2017 terutama untuk besaran ADD. Apalagi ada jaminan dari pemerintah untuk menutupi kekurangan ADD tersebut. (Puspawati/balipost)

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.