Wisatawan mancanegara berjumur di Pantai Semawang, Sanur. Antisipasi dampak erupsi Gunung Agung terhadap berkurangnya pendapatan dari pariwisata, DPRD Denpasar mengusulkan rasionalisasi anggaran. (BP/dok)
DENPASAR, BALIPOST.com – Kondisi erupsi Gunung Agung akan berdampak luas terhadap perekonomian Bali secara umum. Target pajak hotel dan restoran (PHR) untuk 2018 ini dipastikan akan terkoreksi, bila keadaan seperti ini berlangsung lama.

Anggota DPRD Denpasar A.A.Susruta Ngurah Putra didampingi A.A.Alit Putra dan Wayan Sugiarta, Senin (11/12), meminta agar pemerintah bisa melakukan antisipasi menangani kemungkinan ini. Dikatakan, kondisi ini akan berpengaruh terhadap pajak hotel yang dirancang dalam APBD 2018 nanti. Terutama bila tidak ada tindakan yang komprehensif untuk meyakinkan wisatawan untuk datang ke Bali.

Sebelumnya, Wali Kota Denpasar I.B.Rai Dharmawijaya Mantra dalam penyampaikan RAPBD 2018 menyatakan, akan terus melakukan optimalisasi pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Disebutkan, salah satu pendapatan daerah melalui pajak daerah juga akan dioptimalkan.

Pada APBD 2018, pajak hotel dirancang Rp 145 miliar. Bila dibandingkan tahun 2017 ini, target perolehan pajak hotel dirancang menurun 2,54 persen, karena pajak hotel tahun ini ditarget Rp 149 miliar.

Baca juga:  Pulang, Pengungsi Bingung Cari Pekerjaan

Sedangkan untuk pajak restoran, Wali Kota merancang Rp 80 miliar lebih. Pajak ini juga dirancang menurun bila dibandingkan 2017 ini yang ditarget Rp 92 miliar lebih.

Susruta menilai apa yang dirancang ini dipastikan susah direalisasikan. Karena itu, harus ada sinergi antara semua komponen masyarakat dalam memberikan informasi yang benar dan tepat kepada wisatawan yang akan datang ke Bali. “Sebaiknya lakukan event-event yang bersifat nasional di Bali. Ini perlu diterapkan dalam upaya untuk menunjukkan kepada dunia luar, bahwa Bali masih bisa dikunjungi. Tidak semua daerah terkena dampak bencana Gunung Agung,” terangnya.

Menurut Susruta, pada saat terjadi erupsi di Gunung Merapi, yang terkena dampaknya, yakni Jogyakarta. Ketika itu, pemerintah pusat memindahkan semua kegiatan yang ada di Jakarta ke Jogya. Langkah ini untuk menunjukkan bahwa tidak semua daerah rawan untuk dikunjungi. Karena itu, pemerintah berinisiatif mengadakan beberapa event di Jogya. (Asmara Putera/balipost)

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.