Army Adrian Lubis, Deputi Direksi Wilayah Bali Nusra BPJS Kesehatan saat Media Gathering BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Bali, Nusra, Selasa (21/11). (BP/nik)
GIANYAR, BALIPOST.com – Tunggakan pembayaran klaim dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ke sejumlah rumah sakit dipastikan tidak akan berlangsung lama. Sebab pemerintah disebut sudah menyiapkan penyertaan modal untuk pembayaran itu.

“Ada namanya option penyertaan modal negara, ini sudah disetujui pemerintah melaui DPR, ini kita tunggu turunnya, hanya tinggal tunggu waktu sehingga begitu turun kita siap membayarkan kebutuhan beberapa klaim, jadi untuk rumah sakit yang tertunggak jangan khawatir pasti akan dibayarkan,” ucap Army Adrian Lubis, Deputi Direksi Wilayah Bali Nusra BPJS Kesehatan disela-sela Media Gathering BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Bali, Nusra, Selasa (21/11).

Adrian mengakui selama ini terjadi ketidakseimbangan antara biaya klaim kesehatan dengan iuran. Dikatakan biaya klaim kesehatan terus meningkat, sementara iuran tidak berdasarkan hitungan yang semestinya. “Biaya klaim kesehatan itu tiap tahun terus meningkat,” tegasnya.

Sementara itu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kedeputian Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) atau Nusra mencatat jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) mencapai 10.513.004 jiwa dari jumlah total penduduk di wilayah ini 15.163.007 jiwa. Sedangkan yang belum tercover jaminan sosial kesehatan sebanyak 4,650.003 jiwa atau 30,67 persen dari jumlah total penduduk Bali Nusra.

Baca juga:  Sistem BPJS Kesehatan Eror Lagi, Pasien Bayar Seperti Pasien Umum

Triwidhi Hastuti Puspitasari, Asisten Deputi Bidang Monitoring dan Evaluasi BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Bali Nusra menyebutkan periode Januari hingga Oktober 2017 khusus untuk wilayah Bali dari jumlah total 4.484.801 orang penduduk, hanya 3.088.984 atau 68,88 persen yang terdaftar JKN-KIS. Jumlah iuran (premi) yang telah dibayarkan peserta sebanyak Rp 776 miliar. “Hingga Oktober 2017 pelayanan yang dibayarkan untuk wilayah Bali sebesar Rp 1,57 triliun. Nilai tersebut untuk membayar total 604 fasilitas kesehatan (faskes) tingkat primer dan 46 faskes rujukan,” sebutnya.

Pihaknya mengungkapkan jumlah kepesertaan tertinggi di Bali yaitu Kabupaten Badung hingga 100 persen penduduknya sudah memiliki jaminan kesehatan (JKN-KIS). Sedangkan kabupaten dengan kepesertaan terkecil yaitu Jembrana hanya 43 persen dan Karangasem 51 persen dari jumlah penduduknya. (Manik Astajaya/balipost)

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.