DENPASAR, BALIPOST.com – PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) membidik produksi penjaminan baru sebesar Rp1,6 triliun hingga Rp2 triliun pada 2027. Target tersebut dipasang seiring upaya perusahaan memperkuat kapasitas bisnis, memperluas kemitraan, serta mendorong pembiayaan bagi pelaku usaha lokal di Bali.
Direktur Utama Jamkrida Bali, Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana, mengatakan target tersebut merupakan nilai produksi penjaminan baru selama 2027. Sementara itu, total portofolio penjaminan aktif perusahaan hingga Oktober 2026 telah mencapai sekitar Rp12 triliun.
Ia menjelaskan, nilai portofolio aktif pada 2027 diproyeksikan berada di kisaran Rp12 triliun hingga Rp13 triliun. Proyeksi tersebut memperhitungkan tambahan produksi penjaminan baru, sekaligus pengurangan portofolio dari kredit yang telah lunas.
Besaran portofolio aktif juga akan disesuaikan dengan kapasitas ekuitas perusahaan yang saat ini sekitar Rp270 miliar.
Untuk menopang pencapaian target tersebut, Jamkrida Bali akan memfokuskan pengembangan perusahaan pada penguatan teknologi informasi (IT), peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta penguatan kerja sama penjaminan bersama atau co-guarantee dengan perusahaan penjaminan lainnya.
Menurut Adhi Ardhana, penguatan skema co-guarantee menjadi salah satu strategi penting untuk memperbesar kapasitas perusahaan dalam menjamin proyek-proyek berskala besar yang membutuhkan nilai retensi di atas kemampuan masing-masing perusahaan.
Saat ini, kemampuan retensi Jamkrida Bali berada di kisaran Rp26 miliar. Dengan kapasitas tersebut, perusahaan membutuhkan dukungan kerja sama dengan Jamkrida lainnya agar dapat mengambil bagian dalam penjaminan proyek dengan nilai lebih besar.
“Misalnya ada proyek yang membutuhkan retensi Rp100 miliar, sementara kemampuan retensi Jamkrida Bali sekitar Rp26 miliar. Dengan kerja sama antar-Jamkrida, kapasitas penjaminan bisa diperkuat sehingga proyek-proyek yang lebih besar dapat dijangkau,” ujar Adhi Ardhana saat ditemui usai penandatanganan perjanjian kerja sama antara PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda), PT Jamkrida Nusa Tenggara Barat Syariah, dan PT Jamkrida Nusa Tenggara Timur di Gedung Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (13/11) malam.
Ia mencontohkan kolaborasi dengan Jamkrida NTB dan Jamkrida NTT sebagai bentuk sinergi untuk memperbesar kapasitas penjaminan. Skema tersebut diharapkan membuka peluang bagi perusahaan untuk menjangkau proyek-proyek yang sebelumnya sulit diikuti karena keterbatasan kapasitas retensi.
Terkait peluang peningkatan transaksi pada 2027, Adhi Ardhana mengakui realisasinya sangat bergantung pada kapasitas dan ketersediaan proyek di masing-masing daerah. Karena itu, perusahaan tidak hanya mengandalkan peningkatan volume penjaminan, tetapi juga berupaya memperluas peluang kerja sama bisnis.
“Kalau transaksi biasanya tergantung kapasitas proyek-proyek di masing-masing daerah. Namun, sebelumnya karena retensi kita terbatas, Jamkrida melakukan kerja sama antar-Jamkrida untuk bisa menjamin proyek-proyek besar,” ungkapnya.
Di sisi lain, keterbatasan anggaran pemerintah daerah menjadi salah satu tantangan bagi industri penjaminan. Menurutnya, proyek-proyek daerah saat ini cenderung terbatas karena kemampuan anggaran yang juga terbatas. Sementara itu, proyek nasional memiliki mekanisme penjaminan tersendiri, termasuk melalui perusahaan penjaminan milik BUMN.
Meski demikian, Jamkrida Bali masih melihat peluang untuk bersaing, khususnya pada proyek-proyek yang berkaitan dengan kebutuhan pemerintah daerah. Salah satu strategi yang disiapkan adalah pengembangan produk penjaminan dalam bentuk bank garansi maupun counter bank guarantee melalui perbankan.
Selain itu, perusahaan berupaya memperluas kerja sama dengan bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), mengingat perbankan tersebut memiliki peran dalam pembiayaan proyek-proyek pemerintah berskala besar.
Saat ini, Jamkrida Bali telah menjalin kemitraan dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Ke depan, perusahaan berharap dapat memperluas sinergi dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali maupun perbankan lainnya.
Di tengah keterbatasan proyek daerah dan persaingan dalam penjaminan proyek nasional, Adhi Ardhana menegaskan penguatan ekonomi lokal menjadi salah satu peluang strategis yang ingin didorong Jamkrida Bali.
Langkah tersebut sejalan dengan program Gubernur Bali dalam memperkuat produk lokal dan meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat. Salah satu instrumen yang disiapkan adalah produk Invoice Finance Guarantee (IFG) yang diluncurkan saat kegiatan rebranding Jamkrida Bali.
Melalui produk tersebut, petani dan peternak lokal yang memasok kebutuhan hotel dapat memanfaatkan invoice atau tagihan pembayaran sebagai dasar untuk memperoleh dukungan pembiayaan lebih cepat.
Sehingga petani pekebun dan atau distributor tidak perlu khawatir atas tunda bayar yang biasa terjadi dalam transaksi bisnis pengadaan barang.
Dengan demikian, pemasok lokal tidak harus menunggu pembayaran dari pihak pembeli dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan dukungan likuiditas. Produk ini diharapkan dapat membantu memperlancar arus kas sekaligus memberikan perlindungan melalui skema penjaminan terhadap risiko pembayaran sesuai ketentuan produk.
“Invoice ini bisa dipakai oleh petani dan peternak yang menyuplai ke hotel. Dengan adanya invoice, sudah bisa langsung dicairkan, sehingga tidak perlu lagi khawatir terhadap pembayaran yang tidak dilakukan,” ungkapnya.
Ia berharap pengembangan IFG dapat memperkuat rantai pasok kebutuhan pariwisata, meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha lokal, sekaligus memperbesar perputaran ekonomi di Bali.
“Ke depan, di tengah keterbatasan proyek, kita berharap ekonomi bisa lebih berputar, terutama produk lokal. Dengan adanya produk ini, petani dan peternak yang memasok ke hotel bisa mendapatkan dukungan pembiayaan,” pungkas mantan Anggota DPRD Bali ini. (Ketut Winata/balipost)
