DENPASAR, BALIPOST.com – Kerja sama regional Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) semakin diperkuat melalui penandatanganan lima rencana aksi kerja sama. Ketiga provinsi juga mulai mendorong sinergi antarbadan usaha milik daerah (BUMD), khususnya perusahaan penjaminan kredit, untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Penguatan kerja sama tersebut ditandai dengan Penandatanganan Lima Rencana Aksi Kerja Sama Regional Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (KRBNN), yang dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda), PT Jamkrida Nusa Tenggara Barat Syariah, dan PT Jamkrida Nusa Tenggara Timur.
Kegiatan berlangsung di Gedung Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (13/11) malam. Hadir dalam kesempatan tersebut Gubernur Bali, Wayan Koster, Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal, serta Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTT Fransiskus Sales Sodo yang mewakili Gubernur NTT.
Gubernur Koster mengatakan, penandatanganan lima rencana aksi tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) kerja sama regional yang sebelumnya telah disepakati oleh ketiga provinsi. Menurutnya, kerja sama ini menunjukkan perkembangan positif karena sudah mulai diterjemahkan menjadi program konkret oleh masing-masing perangkat daerah.
Gubernur Koster mengungkapkan, kerja sama Bali, NTB, dan NTT bahkan mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Kekompakan tiga provinsi dengan latar belakang sosial, budaya, agama, dan politik yang berbeda dinilai menjadi sesuatu yang patut diapresiasi.
Ia menegaskan, hubungan ketiga daerah memiliki akar sejarah yang panjang. Bali, NTB, dan NTT sebelumnya merupakan satu kesatuan wilayah Sunda Kecil berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958. Meskipun kini telah menjadi provinsi tersendiri dengan undang-undang masing-masing, hubungan historis tersebut harus tetap dipelihara dan dikembangkan untuk memberikan manfaat bagi kemajuan bersama.
Menurut Gubernur Koster, keberagaman menjadi salah satu kekuatan utama KRBNN. Bali dengan mayoritas penduduk beragama Hindu, NTB dengan mayoritas Islam, serta NTT dengan mayoritas Kristen mampu membangun kerja sama tanpa menjadikan perbedaan sebagai penghalang.
Begitu pula dengan latar belakang politik para pemimpinnya yang berbeda. Namun, perbedaan tersebut tidak menghambat upaya membangun kepentingan bersama.
“Jadi indah dari segi kultur, politik. Kita tidak pernah berpikir situ agamanya apa, situ partai politik apa. Yang kita pikirkan adalah kepentingan negara dan bangsa, kepentingan daerah, dan kepentingan rakyat kita semua,” tegasnya.
Gubernur Koster menyebutkan, terdapat lima bidang prioritas yang menjadi fokus rencana aksi KRBNN. Meliputi bidang pariwisata, energi dan sumber daya mineral (ESDM), perencanaan pembangunan, perhubungan, serta perindustrian dan perdagangan.
Lima rencana aksi tersebut menjadi instrumen penting untuk memastikan kerja sama tidak berhenti pada kesepakatan formal. Pelaksanaannya harus dilakukan secara sistematis dan terukur, disertai kegiatan, target, serta pembagian peran yang jelas.
Karena itu, Gubernur Koster meminta seluruh perangkat daerah terkait di tiga provinsi segera menindaklanjuti rencana aksi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Selain kerja sama antarpemerintah daerah, Gubernur Koster juga memberikan perhatian terhadap sinergi tiga perusahaan penjaminan kredit daerah. Ia berharap kolaborasi Jamkrida Bali, NTB, dan NTT mampu memperkuat peran perusahaan penjaminan dalam mendukung pengembangan UMKM di masing-masing wilayah.
“Ini bagus sekali. Mudah-mudahan kerja samanya akan semakin memperkokoh eksistensi dan peran Jamkrida dalam memberikan penjaminan terhadap UMKM kita di masing-masing wilayah, sehingga akan menjadi lebih maju,” harapnya.
Sementara itu, Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal menilai KRBNN telah berkembang menjadi perhatian di tingkat nasional. Ia mengaku sejumlah menteri yang ditemuinya turut menanyakan bagaimana tiga provinsi dengan latar belakang berbeda tersebut bisa membangun kesepakatan kerja sama regional.
Iqbal mengungkapkan, terbentuknya KRBNN tidak terlepas dari inisiatif dan dukungan kuat Gubernur Koster. Bahkan, ketika dirinya bersama Gubernur NTT mulai membicarakan kemungkinan kerja sama tiga daerah, dukungan Gubernur Koster menjadi faktor penting hingga kesepakatan tersebut terwujud.
Menurutnya, Wayan Koster memiliki semangat besar untuk menghidupkan kembali hubungan historis Bali, NTB, dan NTT. Kerja sama regional tersebut juga menjadi salah satu warisan penting yang ingin dibangun Koster pada periode kepemimpinannya yang kedua.
“Kalau periode pertama masih inward looking, fokus ke dalam, membenahi dan membangun di dalam. Periode kedua beliau sudah merentangkan sayapnya. Yang dipikirkan bukan hanya Bali, tetapi Bali dan Nusa Tenggara,” ungkap Iqbal.
Ia mencontohkan, manfaat nyata KRBNN telah terlihat ketika gempa bumi melanda wilayah Flores, NTT. Menurut Iqbal, hanya sekitar satu jam setelah gempa terjadi, ketiga gubernur sudah berkomunikasi melalui telepon untuk mengoordinasikan dukungan.
Bali dan NTB kemudian bergerak membantu masyarakat terdampak. Bahkan, pada hari ketiga, bantuan dari KRBNN menjadi salah satu yang pertama tiba di lokasi, sebelum bantuan pemerintah pusat.
Iqbal mengatakan, koordinasi tersebut menunjukkan bahwa KRBNN bukan sekadar gagasan atau kesepakatan di atas kertas. Kehadiran antardaerah justru sangat dibutuhkan ketika salah satu wilayah mengalami kesulitan.
“Di saat sulit, itulah saat kita membutuhkan kehadiran seorang teman. Kami berusaha Bali dan NTB hadir pertama untuk menemani NTT. Itu bukan pencitraan, karena memang kami ingin hadir,” tegasnya.
Lebih lanjut, Iqbal mengungkapkan kerja sama di bidang energi juga mulai menunjukkan perkembangan. Salah satunya melalui penyusunan feasibility study atau studi kelayakan Super Grid yang menghubungkan sistem kelistrikan Bali, NTB, dan NTT.
Ia berharap laporan studi kelayakan tersebut dapat diselesaikan pada akhir 2026 sehingga pembahasannya bisa berlanjut menuju tahapan komersial dengan melibatkan pihak swasta.
Di sektor keuangan, Iqbal juga mendorong tiga bank pembangunan daerah, yakni Bank NTB, Bank NTT, dan Bank Bali, segera memperkuat kerja sama. Salah satu gagasan yang telah dimandatkan kepada ketiga bank adalah pengembangan kartu transaksi khusus yang dapat digunakan masyarakat ketiga provinsi untuk mengakses layanan ATM lintas bank.
Dengan demikian, masyarakat Bali dapat bertransaksi melalui jaringan ATM Bank NTB maupun Bank NTT, begitu pula sebaliknya.
Iqbal menilai integrasi layanan tersebut penting untuk membangun konektivitas ekonomi antardaerah. Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh menjadi satu-satunya penggerak kerja sama regional. Keterlibatan sektor swasta justru harus diperbesar agar kolaborasi memberikan nilai tambah ekonomi secara berkelanjutan.
“Kerja sama yang baik tidak disetir oleh pemerintah. Kerja sama yang baik pasti disetir oleh swasta. Kalau pemerintah-driven, pasti tidak jalan. Tetapi kalau private sector-driven, karena urusannya ekonomi, pasti akan berjalan,” ujarnya.
Di bidang pariwisata, Iqbal juga menyampaikan rencana pengembangan konektivitas melalui penerbangan pesawat amfibi atau seaplane. Layanan tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2026 dengan rute awal Benoa menuju Mandalika.
Selanjutnya, konektivitas direncanakan diperluas menuju kawasan Sire dan Teluk Saleh sebelum dikembangkan lebih jauh untuk menghubungkan destinasi wisata lainnya di kawasan Nusa Tenggara.
Menurut Iqbal, konektivitas tersebut akan memperkuat pengembangan pariwisata berkualitas di tiga provinsi, sekaligus memudahkan wisatawan menikmati sejumlah destinasi dalam satu perjalanan.
Ia mencontohkan pola perjalanan wisatawan yang datang melalui Bali, kemudian melanjutkan perjalanan ke Lombok dan Labuan Bajo sebelum kembali ke Bali. Pola perjalanan tersebut menunjukkan bahwa secara alami Bali, NTB, dan NTT telah menjadi satu kesatuan destinasi wisata.
“Orang yang tidak paham KRBNN pun sudah melakukan perjalanan KRBNN. Mereka masuk dari Bali, ke Lombok, ke Labuan Bajo, kemudian kembali lagi. Artinya, di alam bawah sadar banyak orang sudah menganggap ini sebagai satu kesatuan,” katanya.
Iqbal menambahkan, tiga provinsi tersebut memiliki karakteristik geografis sebagai daerah kepulauan dengan banyak pulau kecil. Karena itu, laut seharusnya tidak dipandang sebagai pemisah, melainkan sebagai penghubung antardaerah.
“Kalau kita konsisten dengan semangat negara kepulauan atau archipelagic state, cara pandang kita terhadap laut bukan sebagai pemisah, tetapi justru sebagai penyatu. Lautlah yang membuat kita terkoneksi,” tandasnya.
Sementara itu, Sekda Provinsi NTT Fransiskus Sales Sodo yang hadir mewakili Gubernur NTT menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Bali atas dukungan dan kepedulian terhadap masyarakat NTT, khususnya ketika terjadi gempa di Flores.
Ia mengingat kembali kehadiran Gubernur Bali bersama jajaran di wilayah terdampak. Bahkan, menurutnya, Gubernur Koster dan rombongan tidak hanya memberikan dukungan moral, tetapi juga bantuan secara langsung kepada masyarakat.
Atas nama Pemerintah Provinsi dan masyarakat NTT, Fransiskus menyampaikan terima kasih atas solidaritas tersebut.
Terkait lima bidang kerja sama, ia menegaskan Pemerintah Provinsi NTT siap melaksanakan seluruh rencana aksi yang telah disepakati. Ia juga menyebut perkembangan KRBNN selama setahun terakhir menunjukkan kemajuan signifikan, termasuk dengan mulai melibatkan DPRD.
“Kami siap melaksanakan. Beberapa milestone sudah kita jalankan bersama. Kalau dihitung, hari ini sudah setahun sejak tanggal 3 November lalu kita duduk bersama di tempat ini. Progresnya luar biasa, sehingga hari ini kita bisa melangkah lebih maju,” ujarnya.
Dengan penandatanganan lima rencana aksi dan kerja sama tiga Jamkrida tersebut, KRBNN diharapkan semakin berkembang dari kolaborasi antarpemerintah daerah menjadi kemitraan ekonomi yang melibatkan BUMD, sektor swasta, serta masyarakat. (kmb/balipost)
