DENPASAR, BALIPOST.com – Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bali, I Nyoman Parta, mengungkapkan lima alasan dirinya ikut menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR RI terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut Politisi PDI Perjuangan ini, persoalan tersebut perlu disikapi melalui mekanisme konstitusional di lembaga legislatif agar tidak terus berlarut-larut dan menimbulkan kegaduhan di ruang publik.
Parta menyampaikan alasan tersebut, Rabu (11/11) malam. Ia menilai polemik ijazah Gibran yang terus bergulir telah menyita perhatian masyarakat, bahkan menguras energi bangsa.
Kondisi tersebut dinilai tidak produktif bagi pembangunan maupun pendidikan politik masyarakat.
Alasan pertama, Parta menilai polemik ijazah tersebut telah menciptakan kegaduhan berkepanjangan. Ruang publik dari hari ke hari terus dipenuhi perdebatan mengenai persoalan ijazah.
Situasi ini dianggap tidak produktif karena perhatian masyarakat seharusnya juga diarahkan pada persoalan pembangunan, pendidikan, dan kepentingan bangsa lainnya.
“Pertama, situasi polemik ijazah ini sangat gaduh. Ruang publik dari hari ke hari dipenuhi urusan ijazah. Energi bangsa terkuras oleh persoalan ini. Hal tersebut tidak produktif bagi pembangunan dan pendidikan politik,” ungkapnya.
Alasan kedua, Parta menegaskan bahwa penggunaan Hak Menyatakan Pendapat merupakan hak konstitusional anggota DPR. Karena itu, keikutsertaannya dalam menandatangani usulan HMP merupakan bagian dari pelaksanaan hak yang melekat pada kedudukannya sebagai wakil rakyat.
“HMP adalah salah satu hak yang memang dimiliki oleh anggota Dewan. Saya menggunakan hak konstitusional saya sebagai anggota DPR,” katanya.
Alasan ketiga berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Parta merujuk pada putusan MK yang dalam pemeriksaan perkara tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri Gibran yang dapat dijadikan dasar penyetaraan setingkat SMA.
Namun, MK tidak mengabulkan permohonan untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum. MK juga menilai persoalan tersebut tidak lagi tepat diselesaikan melalui mekanisme sengketa hasil pemilihan presiden karena tahapan pemilu telah berakhir.
“Ketiga, sikap kami melakukan HMP ini untuk menyikapi keputusan MK. Karena masa waktu gugatan hasil pemilu sudah lewat dari batas waktunya, MK kemudian menyatakan bukan wewenangnya lagi dan menyerahkan kepada lembaga yang berwenang, yaitu DPR,” jelasnya.
Alasan keempat, Parta merujuk pada putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan Surat Keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum. Putusan tersebut tertuang dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 yang diputus pada 30 Oktober 2026.
Dalam putusan tersebut, MA mengabulkan permohonan kasasi dan memerintahkan pihak tergugat mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
“Keempat, adanya keputusan MA yang menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum,” ujarnya.
Alasan kelima, Parta menyoroti konsekuensi hukum dari frasa batal demi hukum (null and void atau van rechtswege nietig). Menurutnya, istilah tersebut memiliki makna bahwa suatu perbuatan hukum, perjanjian, maupun dokumen dianggap tidak pernah ada dan tidak memiliki kekuatan hukum sejak awal.
“Batal demi hukum artinya suatu perbuatan hukum, perjanjian, atau dokumen dianggap tidak pernah ada dan tidak pernah memiliki kekuatan hukum sejak awal,” tegasnya.
Lebih lanjut, keikutsertaan Parta dalam usulan HMP tersebut menjadi bagian dari dinamika politik dan konstitusional di DPR RI dalam menyikapi polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran.
Berdasarkan keterangan Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa pada Rabu (11/11), usulan HMP tersebut telah ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi. Usulan itu dijadwalkan masuk dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (12/11) untuk diproses sesuai mekanisme kelembagaan.
Penggunaan HMP sendiri merupakan salah satu hak DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945. Sementara itu, Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3 mengatur hak DPR untuk menyatakan pendapat terkait dugaan pelanggaran hukum atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden. (Ketut Winata/balipost)
