BANGLI, BALIPOST.com – Keberadaan panggung Sasana Budaya yang telah rampung dibangun Pemkab Bangli pada tahun 2024 lalu mendapat sorotan tajam dari anggota DPRD Bangli, Ida Bagus Santosa. Pasalnya, setelah meninjau langsung ke lokasi, ia mendapati fasilitas yang menelan anggaran miliar rupiah tersebut dalam kondisi tidak terawat dan belum difungsikan hingga kini.
Ida Bagus Santosa menilai kondisi tersebut membuktikan bahwa pemerintah kabupaten Bangli kurang cermat dalam merancang kegiatan dan tidak mengacu pada skala prioritas serta kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, jika pembangunan panggung tersebut memang berangkat dari kebutuhan mendesak masyarakat, seharusnya bangunan itu langsung dimanfaatkan begitu selesai dikerjakan.
“Nah melihat fakta ini, jadi kan kami berpikir ini tidak mendesak. Kalau sesuatu itu mendesak, begitu selesai kan difungsikan. Nah, disitulah yang kami anggap pihak eksekutif di dalam merancang suatu kegiatan kurang akurat dan tidak betul-betul melihat skala prioritas dari perspektif kepentingan rakyat,” kata Santosa, Rabu (11/11).
Ia pun membandingkan keberadaan fasilitas tersebut dengan kebutuhan riil masyarakat Bangli yang jauh lebih mendesak. Seperti perbaikan 300 kilometer jalan rusak guna menunjang mobilitas dan pergerakan ekonomi rakyat serta penyediaan penerangan jalan.
Atas kondisi tersebut, Ida Bagus Santosa meminta agar dinas terkait segera memberikan penjelasan kepada masyarakat Bangli mengenai alasan panggung tersebut dibiarkan terlantar tanpa perawatan dan fungsi yang jelas selama dua tahun. Dia juga meminta agar bangunan yang didirikan menggunakan uang rakyat itu minimal dirawat dan segera difungsikan sesuai peruntukannya.
“Harapan kami jelaskan sekarang kepada masyarakat. Kan ada kuasa pengguna anggaran yang dulu menyusun perencanaannya. Nah, mereka yang sekarang menjelaskan kepada rakyat Bangli, kenapa sudah 2 tahun selesai kok belum difungsikan dan juga tidak dirawat,” ujarnya.
Wakil rakyat asal Desa Demulih, Susut itupun berharap pemerintah daerah ke depannya dapat lebih cermat menyusun perencanaan anggaran yang benar-benar berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan riil masyarakat. (Dayu Swasrina/balipost)
