MANGUPURA, BALIPOST.com – Rencana pengembangan water taxi dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menuju kawasan Canggu mendapat perhatian dari Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Badung, Dr. I Putu Parwata. Ia menilai transportasi laut tersebut berpotensi memberikan manfaat bagi konektivitas, namun pembangunan infrastrukturnya perlu didukung kajian yang matang.
Parwata menyebut water taxi dapat menjadi alternatif perjalanan yang lebih cepat sekaligus membantu mengurangi tekanan lalu lintas darat. Namun, menurutnya, manfaat tersebut harus dibandingkan dengan potensi perubahan terhadap kondisi pantai, ombak surfing, aktivitas nelayan, kawasan suci hingga lingkungan pesisir.
“Water taxi berpotensi memberi manfaat bagi Badung dengan menyediakan pilihan perjalanan laut yang lebih cepat dari Bandara I Gusti Ngurah Rai ke kawasan Canggu. Namun manfaat tersebut belum cukup untuk membenarkan pembangunan dermaga atau struktur laut yang dapat mengubah arus, sedimen, ombak surfing, akses nelayan, kawasan suci, dan wajah pantai,” jelas Parwata pada Kamis (8/10).
Rencana water taxi tersebut diketahui menghubungkan kawasan Bandara Ngurah Rai melalui Pantai Sekeh dengan Canggu, termasuk kawasan Berawa dan Perancak. Waktu tempuh perjalanan darat yang diperkirakan mencapai 1–2 jam dibandingkan proyeksi perjalanan laut sekitar 30 menit menjadi salah satu alasan munculnya gagasan tersebut.
Namun, Parwata mengingatkan bahwa angka tersebut masih berupa proyeksi. Perhitungan ideal, kata dia, harus melihat waktu perjalanan secara menyeluruh, mulai dari terminal, antrean, akses menuju dermaga, kondisi cuaca hingga jadwal operasional.
Perhatian juga tertuju pada desain infrastruktur. Informasi yang berkembang menyebut adanya konsep struktur yang dapat menjorok cukup jauh ke laut. Kondisi tersebut dikhawatirkan memengaruhi arus, gelombang, sedimentasi dan karakter ombak surfing.
Di sisi lain, Pemkab Badung disebut memiliki konsep penataan yang berbeda dengan pendekatan lebih dekat pantai dan muara. Sejumlah kajian sosial budaya, lingkungan, teknis serta dampak terhadap aktivitas masyarakat dan tempat suci juga masih diperlukan.
Karena itu, Parwata mendorong agar pemerintah tidak terburu-buru menetapkan konstruksi sebelum seluruh kajian selesai. “Sikap yang tepat ialah mendukung kajian dan inovasi transportasi, sementara keputusan konstruksi menunggu bukti bahwa dampak dapat diterima, manfaat kembali kepada warga Badung, dan alternatif dengan jejak fisik lebih kecil telah diuji,” ungkapnya.
Ia menekankan, keberhasilan water taxi tidak cukup diukur dari jumlah penumpang maupun besarnya nilai investasi. Pemerintah juga perlu menghitung penciptaan lapangan kerja lokal, keterlibatan UMKM dan nelayan, kontribusi terhadap pendapatan daerah, serta dampaknya terhadap lingkungan dan aktivitas surfing.
Kajian juga perlu memastikan akses masyarakat dan nelayan ke pantai tetap terbuka. Keberadaan pura dan kawasan sakral harus mendapat perlindungan, sementara risiko perubahan garis pantai, sedimentasi, kualitas air, kebisingan hingga keselamatan pelayaran harus diuji secara ilmiah.
Parwata juga mendorong adanya perbandingan beberapa alternatif lokasi dan desain, termasuk penggunaan fasilitas yang telah tersedia, dermaga dengan jejak fisik lebih kecil, kapal berkapasitas lebih rendah maupun alternatif transportasi darat massal.
Dengan demikian, rencana water taxi dapat dikembangkan secara bertahap berdasarkan data dan pemantauan. Jika kajian menunjukkan dampak besar yang tidak dapat dikendalikan atau dipulihkan, desain maupun lokasi perlu dievaluasi kembali. “Sebaliknya, apabila risiko dapat dikendalikan, pengoperasian terbatas dengan pemantauan independen dapat menjadi bagian dari tahapan sebelum pengembangan kapasitas penuh,” pungkasnya. (Parwata/balipost)
