DENPASAR, BALIPOST.com – Pemerintah Provinsi Bali mulai memperkuat strategi pengelolaan risiko bencana melalui pemanfaatan Dashboard Adaptive Regional Integrated System for Fiscal Resilience (Arise). Sistem berbasis data ini diharapkan mampu membantu pemerintah daerah memetakan potensi kerugian ekonomi, menghitung beban fiskal, hingga menyiapkan pembiayaan untuk menghadapi risiko bencana.
Gubernur Bali, Wayan Koster menegaskan, pemanfaatan Arise tidak boleh berhenti pada kegiatan serah terima sistem secara seremonial. Sebaliknya, perangkat daerah harus mampu mengoperasikan dan memanfaatkan hasil analisisnya secara berkelanjutan, terutama dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Koster saat membuka kegiatan Capacity Building Arise Dashboard: Strengthening Regional Fiscal Resilience to Disaster Risks di Aula Gedung Keuangan Negara, Denpasar, Selasa (10/11).
Bali menjadi daerah pertama di Indonesia yang mengimplementasikan Arise sebagai instrumen analisis untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah terhadap risiko bencana. Kegiatan peningkatan kapasitas ini merupakan tindak lanjut dari penyerahan resmi sistem Arise kepada Pemprov Bali pada 6 Oktober 2026.
Menurut Gubernur Koster, sebagai destinasi pariwisata dunia, Bali memiliki kerentanan terhadap berbagai jenis bencana alam. Dampak bencana tidak hanya menyangkut keselamatan masyarakat dan kerusakan infrastruktur, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas ekonomi, sektor pariwisata, serta kemampuan keuangan daerah.
Karena itu, kesiapsiagaan bencana tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur fisik dan kemampuan tanggap darurat. Pemerintah juga harus memiliki ketahanan fiskal agar tersedia kemampuan pembiayaan yang memadai ketika bencana terjadi.
“Melalui pemanfaatan Dashboard Arise, kita bisa memetakan, mengukur, dan mengantisipasi potensi beban fiskal serta dampak ekonomi akibat bencana secara lebih terukur,” ujar Gubernur Koster.
Ia berharap hasil analisis ARISE dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan dan diintegrasikan ke dalam siklus perencanaan pembangunan, termasuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian, pemerintah tidak hanya bergerak setelah bencana terjadi, tetapi sudah menyiapkan strategi pembiayaan dan langkah antisipasi sebelumnya.
Gubernur Koster juga mengingatkan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), pemutakhiran data secara berkala, serta konsistensi penggunaan sistem. Menurutnya, keberadaan teknologi tidak akan memberikan manfaat optimal apabila tidak diikuti kemampuan aparatur dalam mengoperasikan dan menerjemahkan hasil analisis menjadi kebijakan konkret.
Penguatan ketahanan fiskal tersebut, lanjut Koster, sejalan dengan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Era Baru 2025–2125 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari implementasi visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru yang berlandaskan kearifan lokal Sad Kerthi.
Dalam konteks tersebut, Gubernur Koster mengaitkan pengelolaan risiko bencana dengan nilai Jana Kerthi, Atma Kerthi, dan Jagat Kerthi. Ketiga nilai itu mencerminkan pentingnya menjaga keselamatan manusia, keharmonisan kehidupan, serta kelestarian alam.
Perencanaan anggaran yang adaptif terhadap risiko bencana diharapkan mampu memberikan perlindungan lebih baik kepada krama Bali maupun wisatawan. Selain itu, keberlangsungan pelayanan publik dan pembangunan juga harus tetap terjaga ketika terjadi bencana.
Untuk memastikan sistem tersebut benar-benar dimanfaatkan, Koster secara khusus menginstruksikan jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali agar mengikuti seluruh rangkaian peningkatan kapasitas secara serius.
Materi pelatihan meliputi pemahaman risiko fiskal, praktik langsung penggunaan sistem (hands-on), pembahasan studi kasus, hingga simulasi kelompok. Peserta diharapkan tidak sekadar memahami aspek teknis ARISE, tetapi juga mampu mengintegrasikan hasil analisisnya ke dalam dokumen perencanaan strategis dan penganggaran perangkat daerah.
Pada kesempatan itu, Gubernur Koster menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Keuangan RI, khususnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), Institut Teknologi Bandung (ITB), serta seluruh pihak yang mendukung pengembangan dan implementasi ARISE di Bali.
Sementara itu, Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah DJPK Kementerian Keuangan RI, Adriyanto, mengapresiasi komitmen Pemprov Bali sebagai daerah pertama di Indonesia yang mengimplementasikan Arise.
Dalam keynote speech bertajuk Strengthening Regional Fiscal Resilience through the Use of Arise, Adriyanto menyebut implementasi sistem tersebut sebagai terobosan strategis untuk mendorong pengelolaan risiko bencana yang lebih terintegrasi, khususnya dalam memperkuat kesiapan keuangan daerah.
Menurutnya, Bali memiliki arti penting sebagai lokasi implementasi awal karena ketergantungan daerah ini terhadap keberlangsungan infrastruktur, keamanan, dan aktivitas perekonomian, terutama sektor pariwisata, sangat besar.
Gangguan akibat bencana berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap pariwisata, perekonomian masyarakat, hingga kemampuan fiskal pemerintah daerah. Oleh karena itu, identifikasi risiko sejak dini diperlukan agar pemerintah dapat menyiapkan langkah antisipasi secara tepat.
Adriyanto menjelaskan, Arise dikembangkan melalui kolaborasi Kementerian Keuangan RI, ITB, dan UNDRR sebagai instrumen untuk mendukung analisis risiko fiskal akibat bencana.
Dalam implementasinya, BPBD memiliki peran strategis dalam penyediaan data dan analisis kebencanaan. Sementara itu, BPKAD berperan dalam perencanaan keuangan, pengalokasian anggaran, serta penyusunan strategi pembiayaan risiko bencana. Bappeda juga memiliki peran penting dalam mengintegrasikan hasil analisis tersebut ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
Sinergi lintas perangkat daerah tersebut dinilai menjadi kunci agar ARISE tidak hanya menjadi sistem informasi, tetapi benar-benar menghasilkan kebijakan pembangunan dan penganggaran yang lebih efektif.
Melalui peningkatan kapasitas ini, Pemprov Bali diharapkan mampu mengintegrasikan analisis risiko bencana ke dalam pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan. Langkah tersebut sekaligus diharapkan menjadi model bagi daerah lain dalam membangun ketahanan fiskal yang lebih adaptif terhadap ancaman bencana. (kmb/balipost)
