MANGUPURA, BALIPOST.com – Gubernur Bali, Wayan Koster mendorong penguatan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memperkokoh perekonomian Bali. Kemudahan akses permodalan yang terjangkau, inklusif, dan berkelanjutan dinilai menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong UMKM naik kelas.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Koster saat menghadiri International Fora for Kredit Program Pemerintah 2026 di Grand Ballroom, The Mulia Hotel, Nusa Dua, Badung, Kamis (29/10). Forum internasional yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI ini mengusung tema “Strengthening Government Kredit Programs: Advancing Inclusive and Sustainable MSME Financing”.
Gubernur Koster mengapresiasi dipilihnya Bali sebagai lokasi penyelenggaraan forum tersebut. Ia berharap pertemuan ini menjadi momentum untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, khususnya di Bali, sekaligus memperkuat peran sektor usaha tersebut sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah.
Menurut Koster, UMKM memiliki posisi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Selain menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja lokal, UMKM berkontribusi dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, serta menjaga keberlanjutan kearifan lokal Bali.
“UMKM bukan sekadar sektor usaha, melainkan motor penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat serta pelestari kearifan lokal di Provinsi Bali. Kita semua menyadari bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah adalah tulang punggung perekonomian, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global,” ujar Koster.
Meski memiliki peran penting, Gubernur Koster mengakui keterbatasan akses permodalan masih menjadi salah satu tantangan yang dihadapi pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha. Karena itu, penguatan kredit program pemerintah perlu dibarengi kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, perbankan, dan dunia usaha agar pembiayaan dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha secara tepat sasaran.
Gubernur Koster juga memaparkan bahwa sejumlah indikator makro pembangunan Bali secara umum berada di atas rata-rata nasional. Capaian tersebut, menurutnya, perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui perencanaan pembangunan yang lebih akurat, terukur, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks, ia menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dengan dunia usaha serta berbagai pemangku kepentingan. Arah pembangunan Bali juga harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang mengusung visi “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045” melalui delapan misi Asta Cita.
Menyongsong 2027, Koster menyebut Bali perlu mengantisipasi dinamika ekonomi global dan nasional dengan memperkuat daya tahan perekonomian daerah. Pemprov Bali mengarahkan kebijakan pembangunan pada empat langkah strategis, yakni transformasi struktur ekonomi melalui Transformasi Ekonomi Kerthi Bali, penguatan ekosistem investasi satu pintu dan akselerasi digital, peningkatan kolaborasi dengan instansi vertikal di Bali, serta pemetaan peluang dan potensi investasi prioritas.
Sektor yang menjadi prioritas investasi meliputi pertanian organik, energi bersih dan kemandirian energi, industri berbasis budaya dan jenama Bali, ekonomi digital dan kreatif, serta pariwisata budaya dan wisata kebugaran atau wellness tourism.
Pengembangan sektor-sektor tersebut diharapkan membuka peluang usaha baru sekaligus memperkuat daya saing UMKM lokal. Khusus ekonomi kreatif dan digital, Pemprov Bali berkomitmen membangun ekosistem usaha yang kondusif, meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar, serta memperbesar kontribusinya terhadap perekonomian daerah.
Gubernur Koster menegaskan, dukungan pembiayaan harus berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas dan kualitas usaha. Optimalisasi kredit program pemerintah diharapkan tidak hanya memperluas akses permodalan, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
Ia berharap forum internasional tersebut menghasilkan gagasan inovatif dan kerja sama strategis untuk membangun sistem pembiayaan UMKM yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, manfaat pembangunan ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat Bali.
Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah RI Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah terus mengonsolidasikan dan mengoordinasikan berbagai institusi pembiayaan, baik di dalam negeri maupun internasional. Langkah ini dilakukan untuk membangun kepercayaan lembaga pembiayaan sekaligus memperluas akses permodalan bagi pelaku UMKM.
Maman menegaskan, peningkatan penyaluran pembiayaan harus memperhatikan aspek kuantitas dan kualitas. Perluasan akses permodalan harus diimbangi dengan penyaluran yang tepat sasaran sehingga memberikan dampak nyata terhadap produktivitas usaha dan penciptaan lapangan kerja.
Ia memaparkan, pembiayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit non-KUR secara keseluruhan mencapai sekitar Rp1.500 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas sekitar Rp300 triliun melalui KUR dan Rp1.200 triliun melalui kredit non-KUR.
Berdasarkan data yang disampaikan Maman, hingga 21 Oktober 2026, porsi penyaluran KUR pada sektor produksi mencapai 65,9 persen. Penguatan pembiayaan sektor produksi diharapkan mendorong peningkatan kapasitas usaha dan memperluas kesempatan kerja.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto menjelaskan, forum internasional ini bertujuan mempertemukan para pemangku kepentingan, termasuk mitra internasional, untuk memperkuat sinergi dan memperluas akses pembiayaan produktif.
Kredit program pemerintah diarahkan untuk mendukung berbagai sektor strategis, antara lain pertanian, industri, industri padat karya, perumahan, serta pemberdayaan kelompok rentan, khususnya perempuan prasejahtera.
Airlangga menyebutkan, hingga Oktober 2026, penyaluran kredit program pemerintah mencapai sekitar Rp294,6 triliun dengan jumlah penerima manfaat yang disebut mencapai 4,27 juta debitur. Pemerintah juga terus mendorong peningkatan pembiayaan sektor produktif dengan tetap menjaga kualitas kredit. Rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) disebut berada pada kisaran 2,13 persen.
Ke depan, pemerintah pusat akan memperkuat konektivitas pembiayaan dan sinergi dengan pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kolaborasi tersebut diharapkan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, menjaga stabilitas perekonomian, dan mengendalikan inflasi.
Rangkaian kegiatan forum juga diisi penyaluran simbolis kredit program pemerintah kepada debitur KUR, Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (KUA), Kredit Industri Padat Karya (KIPK), Kredit Program Perumahan (KPP), serta calon debitur Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS).
Melalui forum ini, pemerintah berharap kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, dan mitra internasional semakin kuat. Perluasan akses permodalan yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan menjadi salah satu fondasi bagi UMKM untuk berkembang, meningkatkan daya saing, dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian Bali maupun nasional. (kmb/balipost)
