DENPASAR, BALIPOST.com – Realisasi investasi di Bali hingga Triwulan III 2026 mencapai Rp30,80 triliun atau 64 persen dari target sepanjang tahun sebesar Rp47,93 triliun. Di tengah capaian tersebut, investasi asing masih menunjukkan dominasi.
Prancis tercatat sebagai negara asal penanam modal asing (PMA) terbesar dengan nilai investasi mencapai Rp2,33 triliun, mengungguli Rusia sebesar Rp1,95 triliun dan Australia Rp1,94 triliun.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bali, I Ketut Sukra Negara, Selasa (3/11), mengungkapkan, dari total realisasi investasi tersebut, PMA memberikan kontribusi sekitar 58,8 persen, sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 41,2 persen. Selisih realisasi kedua jenis penanaman modal itu mencapai Rp5,44 triliun.
Besarnya kontribusi PMA menunjukkan struktur investasi Bali masih sangat bergantung pada penanam modal asing. Setelah Prancis, Rusia dan Australia, negara penyumbang investasi terbesar berikutnya adalah Singapura sebesar Rp1,69 triliun dan Amerika Serikat Rp1,24 triliun.
Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, realisasi investasi Bali sepanjang 2025 mencapai Rp42,81 triliun. Angka tersebut terdiri atas PMA sebesar Rp25,60 triliun dan PMDN Rp17,21 triliun. Sementara pada 2024, total investasi tercatat Rp36,51 triliun, terdiri atas PMA Rp24,20 triliun dan PMDN Rp12,31 triliun.
Dari sisi sektor usaha, investasi Bali juga masih terkonsentrasi pada sektor yang berkaitan erat dengan pariwisata dan properti. Hotel dan restoran menjadi penyumbang investasi terbesar dengan nilai Rp12,49 triliun. Berikutnya perumahan, kawasan industri dan perkantoran sebesar Rp9,35 triliun, jasa lainnya Rp4,22 triliun, perdagangan dan reparasi Rp1,99 triliun, serta transportasi, gudang dan telekomunikasi Rp1,43 triliun.
Dominasi tersebut semakin terlihat berdasarkan pengelompokan sektor primer, sekunder, dan tersier. Sektor tersier yang mencakup aktivitas jasa dan pariwisata mendominasi hingga 98,1 persen. Sebaliknya, sektor sekunder yang mencakup industri hanya berkontribusi 1,8 persen, sedangkan sektor primer atau pertanian dalam arti luas sebesar 0,2 persen.
Sukra Negara mengakui, struktur investasi tersebut masih memperlihatkan kesenjangan kontribusi antarsektor. Menurutnya, ketimpangan antara sektor primer, sekunder, dan tersier menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan investasi Bali.
Khusus PMA, investasi terbesar justru mengalir ke sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran dengan nilai Rp8,49 triliun. Hotel dan restoran menyusul sebesar Rp5,18 triliun, jasa lainnya Rp2,60 triliun, perdagangan dan reparasi Rp1,05 triliun, serta transportasi, gudang dan telekomunikasi Rp409,50 miliar.
Kondisi ini memperlihatkan besarnya arus modal yang masuk belum sepenuhnya mendorong penguatan sektor produktif lainnya, terutama pertanian dan industri. Padahal, pengembangan kedua sektor tersebut diperlukan untuk memperkuat struktur ekonomi Bali agar tidak terlalu bertumpu pada jasa pariwisata dan properti.
Selain ketimpangan sektoral, persebaran investasi antarwilayah juga masih menjadi pekerjaan rumah. Kawasan Sarbagita yang meliputi Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan menyerap investasi hingga Rp28,40 triliun atau sekitar 92 persen dari total investasi Bali. Sementara lima kabupaten di luar kawasan Sarbagita hanya memperoleh Rp2,40 triliun atau sekitar 8 persen.
Badung menjadi daerah dengan realisasi investasi terbesar, mencapai Rp18,22 triliun atau 75 persen dari target Rp24,20 triliun. Denpasar berada di posisi berikutnya dengan Rp4,69 triliun atau 42 persen dari target Rp11,14 triliun. Gianyar mencatat realisasi Rp4,25 triliun atau 81 persen dari target Rp5,27 triliun.
Di luar Sarbagita, realisasi investasi Buleleng mencapai Rp741,50 miliar atau 91 persen dari target. Klungkung mencatat Rp759 miliar atau 63 persen, Karangasem Rp665,93 miliar atau 40 persen, Jembrana Rp186,45 miliar atau 36 persen, dan Bangli Rp49,73 miliar atau baru 7 persen dari target.
Ketimpangan tersebut juga terlihat berdasarkan asal modal. Untuk PMA, Badung menjadi daerah penerima investasi terbesar dengan nilai Rp11,13 triliun. Gianyar menyusul Rp2,59 triliun, Denpasar Rp2,10 triliun, Tabanan Rp831,65 miliar, dan Klungkung Rp711,86 miliar.
Sementara pada PMDN, Badung kembali mendominasi dengan nilai Rp7,09 triliun. Denpasar berada di posisi kedua sebesar Rp2,58 triliun dan Gianyar Rp1,65 triliun.
Sukra Negara menyoroti masih lebarnya kesenjangan investasi antara kawasan Sarbagita dan luar Sarbagita. Menurutnya, konsentrasi penanaman modal di wilayah selatan Bali menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh kabupaten/kota.
Di sisi lain, perkembangan investasi asing juga diwarnai persoalan penggunaan nama masyarakat lokal atau praktik nominee dalam kepemilikan aset maupun kegiatan usaha. Praktik tersebut menjadi perhatian karena berpotensi menimbulkan persoalan kepatuhan terhadap ketentuan penanaman modal dan tata kelola usaha.
“Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam upaya memastikan penanaman modal berjalan sesuai ketentuan dan tidak mengurangi kesempatan masyarakat lokal untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi,” ujarnya.
Dengan capaian investasi Rp30,80 triliun hingga Triwulan III 2026, Bali masih memiliki pekerjaan besar untuk mengejar target tahunan Rp47,93 triliun. Namun, tantangan investasi ke depan bukan semata meningkatkan nilai realisasi.
Pemerataan investasi di luar Sarbagita, penguatan sektor primer dan sekunder, serta peningkatan peran investor domestik menjadi hal penting agar pertumbuhan investasi tidak hanya terkonsentrasi di kawasan selatan dan sektor pariwisata, tetapi mampu memberikan nilai tambah lebih luas bagi perekonomian masyarakat Bali. (Ketut Winata/balipost)
