Suasana FGD Pekan Iklim 2026 yang membahas terkait pentingnya perhatian pada perubahan iklim di Bali, Jumat (11/9). (BP/istimewa)

DENPASAR, BALIPOST.com – Perubahan iklim telah dirasakan dampaknya di Bali. Salah satunya diingatkan pada peristiwa banjir bandang 10 September 2025. Tingginya curah hujan yang berdampak pada banjir menjadi salah satu tanda adanya perubahan iklim yang harus diwaspadai. Mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim inipun membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak baik dari sisi pemerintah hingga masyarakat.

Hal tersebut terungkap pada Focus Group Discussion (FGD) Pekan Iklim 2026, di Denpasar, Jumat (11/9). Communications Specialist Koalisi Bali Emisi Nol Bersih, Aisyah Madeleine mengatakan, fenomena perubahan iklim di Bali hadir dalam berbagai bentuk persoalan lingkungan yang saling terhubung dan multisektor. Risiko iklim di Bali tidak hanya terbatas di Bali Selatan, namun semua wilayah di Bali memiliki tantangan tersendiri.

Baca juga:  Panas Ekstrem Ancam Kesehatan Miliaran Pekerja

Ia mencontohkan, dampak abrasi yang semakin parah di wilayah pesisir Desa Kusamba, Kabupaten Klungkung, yang kini mulai mengancam mata pencaharian para nelayan lokal. Sementara, di wilayah perkotaan seperti Denpasar, ancaman utama berupa banjir berkala, tumpukan sampah, kemacetan, hingga krisis cadangan air tanah. Di wilayah lain seperti Gianyar, intensitas hujan yang tinggi kerap memicu bencana tanah longsor.

Menurut Aisyah, sektor energi menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca (GRK) terbesar di Bali. Penggunaan energi bersih dan efisiensi pengelolaan lingkungan hidup perlu menjadi perhatian utama bersama. “Di Bali itu yang paling tinggi itu dari sektor energi kontribusinya emisi di sini,” ungkapnya.

Baca juga:  SIM Keliling di Bali 7 April 2026, Cek Lokasinya

Selain masalah energi, pengelolaan sampah yang belum optimal turut menyumbang emisi metana yang signifikan, terutama dari sistem open dumping. Ditambah lagi dengan isu ancaman subsidence (penurunan muka tanah) dan genangan pesisir yang diproyeksikan dapat mencapai ketinggian lebih dari 2 meter di wilayah Bali Timur jika tidak segera ditangani. Dampak kerusakan lingkungan ini juga dinilai berpotensi langsung mengancam stabilitas ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor pariwisata.

Guna mengantisipasi dampak yang lebih meluas, Koalisi Bali Emisi Nol Bersih mendorong dilakukannya kombinasi aksi mitigasi dan adaptasi iklim. Aksi mitigasi ditujukan untuk mereduksi sumber emisi seperti percepatan penggunaan kendaraan listrik, transisi energi terbarukan, dan rehabilitasi hutan.

Baca juga:  Harga Emas Galeri24 Masih Bertahan, UBS Terkoreksi di Akhir Pekan

Sementara, aksi adaptasi difokuskan pada pengurangan risiko dampak bencana, seperti penyesuaian tata ruang, penguatan ketahanan pangan, hingga penanaman mangrove. Aisyah menegaskan, penanganan iklim tidak bisa lagi dilakukan dengan pola business as usual atau sekadar berfokus pada pendekatan teknologi belaka.

“Tapi yang ingin kita dorong adalah yuk cari cara yang nggak destruktif gitu. Yuk cari cara yang nggak business as usual. Urgensinya sudah banyak dari data-data yang disampaikan tadi gitu. Sepertinya kita tidak ada ruang untuk tidak melakukan apa-apa,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa aksi iklim sejati harus mampu menyentuh perubahan perilaku dan pola hidup masyarakat. (Widiastuti/bisnisbali)

BAGIKAN