DENPASAR, BALIPOST.com – Realisasi investasi di Provinsi Bali hingga Semester I Tahun 2026 mencapai Rp23,77 triliun atau 49,71 persen dari target investasi tahun ini sebesar Rp47,93 triliun. Capaian tersebut menunjukkan investasi yang masuk ke Bali telah mendekati separuh target tahunan dengan dominasi masih berasal dari kawasan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan). Sementara sektor pariwisata dan jasa tetap menjadi primadona penanaman modal.
Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), total investasi tersebut berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp14,95 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp8,82 triliun.
Realisasi tersebut merupakan akumulasi investasi pada Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2026. Pada Triwulan I, investasi Bali mencapai Rp13,31 triliun atau 27,77 persen dari target tahunan. Sementara pada Triwulan II terealisasi sebesar Rp10,46 triliun atau 21,93 persen sehingga secara kumulatif mencapai hampir 50 persen dari target.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bali, I Ketut Sukra Negara, mengatakan capaian tersebut menunjukkan tren investasi yang masih positif.
“Triwulan I itu sudah investasinya kurang lebih 28 persen, Rp13 triliun. Kemudian Triwulan II investasinya Rp10 triliun. Jadi kalau kita gabung itu sudah hampir 50 persen. Investasi yang masuk Rp23 triliun lebih,” ujarnya, Kamis (6/8).
Dari sisi persebaran wilayah, Kabupaten Badung masih menjadi magnet utama investasi di Bali. Hingga Semester I 2026, Badung mencatat realisasi investasi sebesar Rp14,305 triliun atau sekitar 59 persen dari target daerah sebesar Rp24,204 triliun.
Investasi tersebut terdiri atas PMA sebesar Rp9,160 triliun yang menyerap 14.497 tenaga kerja serta PMDN sebesar Rp5,145 triliun dengan penyerapan 9.945 tenaga kerja. Secara keseluruhan, investasi di Badung mampu menciptakan 24.442 lapangan kerja.
Posisi kedua ditempati Kota Denpasar dengan realisasi investasi Rp3,364 triliun atau sekitar 30 persen dari target Rp11,140 triliun. PMA di Denpasar mencapai Rp1,772 triliun dengan penyerapan 2.900 tenaga kerja, sedangkan PMDN sebesar Rp1,592 triliun menyerap 8.887 tenaga kerja. Total tenaga kerja yang terserap mencapai 11.787 orang.
Kabupaten Gianyar berada di posisi ketiga dengan investasi Rp3,287 triliun atau sekitar 62 persen dari target Rp5,272 triliun. PMA sebesar Rp2,194 triliun menyerap 2.444 tenaga kerja, sedangkan PMDN Rp1,093 triliun menyerap 2.110 tenaga kerja atau total 4.554 tenaga kerja.
“Nomor satu pasti Badung. Badung itu ditargetkan Rp24 triliun, sampai sekarang sudah mencapai hampir 59 persen. Kemudian yang tertinggi kedua Kota Denpasar, Gianyar nomor tiga,” kata Sukra Negara.
Di luar tiga besar tersebut, Kabupaten Tabanan mencatat investasi Rp987,13 miliar atau sekitar 41 persen dari target daerah sebesar Rp2,396 triliun dengan penyerapan 1.324 tenaga kerja.
Kabupaten Klungkung membukukan investasi Rp669,22 miliar atau mencapai 56 persen dari target Rp1,198 triliun dan menyerap 869 tenaga kerja. Karangasem mencatat investasi Rp549,99 miliar atau sekitar 33 persen dari target Rp1,677 triliun dengan penyerapan 648 tenaga kerja.
Sementara itu, Kabupaten Buleleng membukukan investasi Rp434,34 miliar atau 53 persen dari target Rp814,81 miliar dengan penyerapan 1.302 tenaga kerja. Kabupaten Jembrana merealisasikan investasi Rp139,82 miliar atau sekitar 27 persen dari target Rp524,55 miliar dan menyerap 682 tenaga kerja.
Adapun Kabupaten Bangli menjadi daerah dengan realisasi investasi terendah sementara, yakni Rp36,95 miliar atau sekitar lima persen dari target Rp700,46 miliar dengan penyerapan 292 tenaga kerja.
Menurut Sukra Negara, investasi di Bali masih sangat terkonsentrasi di kawasan Sarbagita yang meliputi Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.
“Investasi itu masih terkonsentrasi di wilayah Sarbagita, sudah 93 persen. Sisanya tujuh persen di luar Sarbagita,” jelasnya.
Meski demikian, ia menilai sejumlah daerah di luar Sarbagita mulai menunjukkan perkembangan. Klungkung menjadi daerah dengan capaian investasi tertinggi di luar kawasan tersebut, didorong perkembangan sektor pariwisata di Nusa Penida.
“Klungkung itu bagus dia. Di wilayah luar Sarbagita dia paling tinggi,” ujarnya.
Sebaliknya, rendahnya investasi di Bangli diperkirakan dipengaruhi belum optimalnya pelaporan kegiatan investasi oleh pelaku usaha melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
“Bangli targetnya tinggi tapi capaian investasinya masih rendah. Mungkin ada yang belum laporan. Biasanya Bangli juga tinggi untuk wilayah luar Sarbagita,” katanya.
Untuk mendorong pemerataan investasi, DPMPTSP Bali terus mendorong pemerintah kabupaten/kota di luar Sarbagita mengembangkan potensi unggulan daerah dan meningkatkan promosi investasi. Namun, Sukra Negara menilai tantangan utama masih terletak pada kesiapan infrastruktur yang menjadi pertimbangan utama investor.
“Selama infrastruktur masih belum diperbaiki, saya rasa masih akan tetap seperti ini. Pelaku usaha kan tidak mau rugi,” ungkapnya.
Ia mencontohkan Kabupaten Jembrana yang memiliki potensi besar pada sektor pertanian dan perikanan, namun masih membutuhkan dukungan infrastruktur agar lebih menarik bagi investor.
“Di Jembrana itu luar biasa, terutama potensi pertanian, perikanan, itu potensial sekali. Cuma infrastrukturnya yang perlu dipikirkan,” katanya.
Dari sisi sektor usaha, investasi di Bali hingga Semester I 2026 masih didominasi sektor tersier, khususnya pariwisata dan jasa pendukung pariwisata yang berkontribusi sekitar 70 persen terhadap total investasi.
“Yang jadi primadona tetap sektor tersier, pariwisata dan jasa pariwisata. Kurang lebih 70 persen masih di sektor tersier,” ungkap Sukra Negara.
Sementara sektor primer seperti pertanian dan sektor sekunder berupa industri masih memberikan kontribusi lebih kecil. Pemerintah berharap ke depan investasi dapat lebih merata ke sektor-sektor produktif sehingga tidak hanya bertumpu pada industri pariwisata.
Selain mendorong peningkatan investasi, DPMPTSP Bali juga memperkuat pengawasan terhadap aktivitas usaha, termasuk penertiban perusahaan yang hanya menggunakan kantor virtual tanpa menjalankan kegiatan usaha secara nyata.
Sukra Negara mengatakan sebagian besar usaha yang terdampak penutupan sejumlah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) berisiko rendah dan menengah rendah merupakan perusahaan yang menggunakan kantor virtual.
“Sebagian besar itu usaha yang bergerak di kantor virtual. Banyak yang fiktif, dia menyewa gedung tapi usahanya bisa mengambil usaha lain,” jelasnya.
Bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi, DPMPTSP Bali telah melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Hasilnya, lebih dari 100 Nomor Induk Berusaha (NIB) telah dicabut karena tidak memenuhi ketentuan.
“Kita sudah mencabut NIB kantor virtual di atas 100. Bukan kami yang mencabut, tapi kementerian bekerja sama dengan kita melakukan pengawasan,” tandasnya.
Ia menegaskan pencabutan NIB dilakukan melalui tahapan pembinaan, teguran, hingga peringatan terakhir sebelum sanksi dijatuhkan.
“Kita tidak sembarang menutup. Kita lakukan pembinaan, ada teguran, sampai peringatan pertama bahkan beberapa sudah peringatan terakhir,” pungkasnya. (win)
Ket. Foto: I Ketut Sukra Negara. (win)
Dikirim dari Yahoo Mail untuk iPhone
