Suasana audiensi Forum Pemerhati Pembangunan Bali (FOR HATI Bali) dengan Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali di Wantilan DPRD Bali, Rabu (3/6/2026). (BP/eka)

DENPASAR, BALIPOST.com – Rencana audiensi Forum Pemerhati Pembangunan Bali (FOR HATI Bali) dengan Gubernur Bali yang sedianya digelar di Kantor Gubernur Bali, Senin (27/7), batal terlaksana.

Penasihat For Hati Bali, dr. Wayan Sayoga, mengungkapkan alasannya. Ia mengatakan informasi yang diterimanya menyebutkan Gubernur Bali masih memiliki agenda lain sehingga audiensi belum dapat dilaksanakan.

Meski demikian, ia belum dapat memastikan kapan pertemuan akan dijadwalkan kembali.

Menurut Sayoga, audiensi tersebut sejatinya bertujuan menindaklanjuti hasil dialog FOR HATI Bali dengan Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali yang berlangsung pada 3 Juni 2026. Selain itu, forum juga ingin menyampaikan sejumlah isu baru yang berkembang di masyarakat.

“Pertama menindaklanjuti pertemuan dan dialog kami dengan Pansus TRAP. Selain itu ada beberapa hal lain yang ingin kami dialogkan dengan Bapak Gubernur, seperti persoalan bangunan setinggi 45 meter dan wacana Bali dijadikan pusat keuangan internasional,” ujar Sayoga saat dikonfirmasi, Senin (27/7) siang.

Baca juga:  Gubernur Koster Soroti Maraknya Vila dan Keramba di Danau Batur, Perintahkan Bupati untuk Dikendalikan!

Ia menilai, setelah pertemuan dengan Pansus TRAP, masyarakat masih menunggu tindak lanjut maupun sikap resmi dari pemerintah terhadap berbagai aspirasi yang telah disampaikan.

“Kami berharap ada ruang dialog sehingga masyarakat mendapatkan penjelasan langsung mengenai berbagai kebijakan yang menjadi perhatian publik,” katanya.

Sebelumnya, For Hati Bali yang beranggotakan sekitar 200 orang berencana menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Gubernur Bali setelah dua kali mengirimkan surat permohonan audiensi yang disebut belum memperoleh tanggapan.

Forum tersebut menyatakan lahir dari keprihatinan terhadap arah pembangunan Bali yang dinilai menghadapi berbagai tantangan. Dalam surat permohonan audiensi, mereka menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari tata ruang, perlindungan lingkungan hidup, pembangunan sektor pariwisata, hingga keberlangsungan kawasan suci dan kawasan ekologis yang dinilai membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

Baca juga:  Buka Kesempatan Kerja, Equity Life Gandeng PNB

Melalui tagline “Rakyat Bersama Memantau Pembangunan Bali”, For Hati Bali menyebut dirinya sebagai gerakan moral dan sosial yang bertujuan mengawal pembangunan agar tetap berlandaskan pada kelestarian alam, budaya, spiritualitas, serta kepentingan masyarakat Bali secara berkelanjutan.

Audiensi tersebut sedianya diikuti sekitar 200 peserta, jumlah yang disebut setara dengan kehadiran saat dialog bersama Pansus TRAP DPRD Bali beberapa waktu lalu. Peserta berasal dari berbagai unsur masyarakat, mulai tokoh masyarakat, akademisi, organisasi kemasyarakatan, hingga mahasiswa.

Baca juga:  Menkes Setujui PSBB di DKI Jakarta

Sejumlah tokoh yang dijadwalkan hadir antara lain mantan Anggota MPR RI Utusan Bali Jro Gede Sudibya, dr. Wayan Sayoga, Prof. Dr. Ir. Putu Rumawan Salain, M.Si., Prof. Dr. I Gede Sutarya, serta para Ketua Prajaniti Hindu Indonesia kabupaten/kota se-Bali.

Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari sejumlah perguruan tinggi di Bali juga direncanakan ikut dalam audiensi, di antaranya Universitas Udayana, Universitas Warmadewa, Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas), Universitas Ngurah Rai, Universitas Mahasaraswati, Universitas Dwijendra, UHN I Gusti Bagus Sugriwa, Universitas Hindu Indonesia, Universitas Mahadewa, dan Universitas Saraswati.

For Hati Bali dipimpin oleh Ketua I Ketut Sae Tanju dengan Sekretaris Dr. Agung Intan Dwi Mayasukma. (Ketut Winata/balipost)

BAGIKAN