DENPASAR, BALIPOST.com – Rencana pemerintah membangun Pusat Keuangan Internasional (International Financial Center/IFC) di Bali terus memantik perhatian berbagai kalangan. Di tengah proses penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai dasar hukum proyek tersebut, Guru Besar Tata Ruang Universitas Warmadewa (Unwar), Prof. Putu Rumawan Salain, mengingatkan agar ambisi investasi tidak mengorbankan daya dukung lingkungan, tata ruang, serta keberlanjutan kehidupan masyarakat Bali di masa depan.
Menurut Prof. Rumawan Salain, setiap pembangunan berskala besar seharusnya tidak hanya diukur dari besarnya nilai investasi maupun potensi pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan. Yang jauh lebih penting, kata dia, adalah memastikan kemampuan lingkungan Bali dalam menerima tambahan tekanan pembangunan.
“Persoalannya bukan sekadar berapa besar keuntungan ekonomi yang diperoleh. Pertanyaan utamanya, berapa daya tampung Bali? Setelah itu, bagaimana daya lenting lingkungan kita untuk pulih ketika menerima tekanan pembangunan?” tegasnya, Sabtu (25/7).
Ia menilai konsep daya dukung dan daya lenting lingkungan selama ini belum benar-benar dijadikan indikator utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan di Bali. Akibatnya, berbagai aktivitas ekonomi terus berkembang tanpa disertai perhitungan menyeluruh mengenai akumulasi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan.
Menurutnya, setiap investasi baru, sekecil apa pun, akan menambah tekanan terhadap sumber daya alam apabila tidak didasarkan pada kajian ilmiah yang komprehensif.
Sebagai contoh, Prof. Rumawan menyoroti menjamurnya usaha laundry di berbagai wilayah Bali. Ia menilai persoalan tersebut terlihat sederhana, namun mencerminkan lemahnya perhatian terhadap dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi.
Menurutnya, hingga kini hampir tidak pernah terdengar adanya evaluasi menyeluruh mengenai pengelolaan limbah cair, deterjen, pewarna, maupun bahan kimia yang dihasilkan ribuan usaha laundry tersebut.
“Siapa yang menghitung limbah itu dibuang ke mana? Siapa yang mengawasi? Semua aktivitas ekonomi menambah beban lingkungan, tetapi jarang dihitung secara serius,” ujarnya.
Karena itu, ia mengingatkan pembangunan IFC harus diawali dengan kajian yang benar-benar matang mengenai konsekuensi lingkungan, termasuk tambahan kebutuhan air bersih, energi, pengelolaan limbah, hingga perubahan tata ruang yang mungkin terjadi.
Selain aspek lingkungan, Prof. Rumawan Salain juga mempertanyakan urgensi pembangunan kawasan fisik baru untuk Pusat Keuangan Internasional di tengah perkembangan teknologi digital.
Menurutnya, transaksi keuangan global saat ini sebagian besar telah berlangsung secara elektronik sehingga belum tentu membutuhkan pembangunan kawasan baru yang berpotensi mengubah bentang ruang Bali.
“Saya masih belum memahami secara utuh konsep yang akan diterapkan. Dubai berbeda, Singapura berbeda, Jakarta berbeda. Bali juga memiliki karakter yang sama sekali berbeda. Karena itu jangan terburu-buru mengambil keputusan sebelum kajiannya benar-benar matang,” katanya.
Ia menilai pemerintah perlu menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat mengenai konsep IFC yang akan dibangun, termasuk lokasi, kebutuhan lahan, bentuk pembangunan, manfaat ekonomi yang diharapkan, hingga potensi dampaknya terhadap lingkungan serta kehidupan sosial budaya masyarakat Bali.
Keterbukaan informasi tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat memberikan masukan sebelum proyek strategis tersebut direalisasikan.
Lebih jauh, Prof. Rumawan Salain mengingatkan bahwa tata ruang Bali merupakan instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keberlanjutan budaya. Oleh sebab itu, setiap kebijakan strategis tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian investasi semata.
Ia menegaskan seluruh proses pengambilan keputusan harus didasarkan pada kajian ilmiah yang objektif dengan mempertimbangkan kepentingan generasi mendatang.
“Yang paling penting adalah menjaga Bali. Alamnya harus dilindungi, budayanya harus diamankan, dan setiap pembangunan wajib berpihak pada kepentingan jangka panjang masyarakat Bali, bukan hanya kepentingan ekonomi sesaat,” pungkasnya.
Hal senada juga dikatakan Dosen Akuntansi Universitas Hindu Indonesia (Unhi), I Putu Fery Karyada, S.Pd.,MA. Menurutnya, Bali memiliki karakter berbeda dibanding pusat keuangan global lain seperti Singapura maupun Dubai. Kekuatan utama Bali justru terletak pada budaya hidup (living culture), nilai harmoni manusia dengan alam, serta pengakuan global terhadap identitas budaya dan keberlanjutannya.
“Bali tidak perlu meniru model financial center konvensional yang bertumpu pada akumulasi kapital. Bali justru bisa membangun diferensiasi sebagai pusat orkestrasi pembiayaan pembangunan berkelanjutan,” ujarnya, Sabtu (25/7).
Ketua Kerthi Bali Research Center ini menilai, konsep pusat keuangan internasional di Bali dapat diarahkan menjadi Sustainable & Cultural Financial Center yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian budaya dan lingkungan.
Dalam konteks itu, keberadaan pusat keuangan internasional disebut juga dapat mendukung pengembangan ekosistem Global Blended Finance Alliance (GBFA). Pendekatan blended finance dinilai memungkinkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga internasional, filantropi, hingga investasi swasta untuk mendukung pembiayaan sektor strategis.
Sektor-sektor yang dimaksud meliputi energi bersih, ketahanan pangan, blue economy, ekonomi kreatif, konservasi lingkungan, hingga penguatan desa adat di Bali.
Selain itu, keberadaan Business Hub di kawasan KEK Kura Kura Bali dinilai dapat diarahkan menjadi titik temu investor global, business school, lembaga riset, startup hijau, dan pelaku sustainable finance.
Dengan skema tersebut, Bali disebut tidak hanya menjadi destinasi investasi global, tetapi juga pusat pengembangan ekonomi regeneratif dan pembiayaan transformasi hijau di kawasan Asia.
Fery menambahkan, model pusat keuangan berbasis keberlanjutan juga dapat mendukung transformasi Ekonomi Kerthi Bali sekaligus memperkuat program prioritas nasional, terutama dalam percepatan kemandirian pangan dan energi.
“Tantangan Indonesia saat ini bukan hanya pada program pembangunan, tetapi bagaimana menghadirkan ekosistem pembiayaan jangka panjang yang mampu menghubungkan kebutuhan pembangunan daerah dengan arus investasi global,” katanya.
Meski demikian, ia mengingatkan pengembangan IFC di Bali harus tetap disertai tata kelola sosial dan budaya yang kuat. Masyarakat lokal serta desa adat disebut harus menjadi bagian utama dari ekosistem pembangunan agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara inklusif tanpa mengorbankan kelestarian budaya dan lingkungan Bali. (Ketut Winata/balipost)
