BANGLI, BALIPOST.com – Pemerintah Kabupaten Bangli mengusulkan 1.764,54 hektare lahan pertanian untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Lahan pertanian tersebut tersebar di tiga kecamatan.
Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (PKP) Kabupaten Bangli I Wayan Sarma menjelaskan LP2B merupakan bidang lahan pertanian yang dilindungi dan dikembangkan secara khusus untuk menghasilkan bahan pangan pokok, utamanya padi. Sesuai ketentuan pusat, daerah diwajibkan menetapkan minimal 87 persen dari lahan baku sawah (LBS) menjadi LP2B.
Di Kabupaten Bangli, luas LBS sebagaimana yang ditetapkan kementerian ATR/BPN tahun 2024 mencapai 1.966,62 hektare. “Kalau kita berpedoman pada Lbs 1966,62 hektar, 87 persennya dari LBS adalah 1.711 hektare. Usulan awal Bangli sebenarnya sudah melebihi target, yaitu 1.734 hektare (88,20 persen). Namun, untuk memenuhi agregat provinsi, target Bangli dinaikkan menjadi 1.764,54 hektare atau 89,72 persen dari total LBS,” jelas Wayan Sarma, Jumat (24/7).
Lebih lanjut dikatakannya, lahan pertanian seluas 1.764,54 hektare yang diusulkan tersebut tersebar di tiga kecamatan. Paling luas di Kecamatan Susut 783,38 hektare. Disusul Kecamatan Tembuku 532,71 hektare dan Kecamatan Bangli 418,45 hektare.
Usulan LP2B tersebut selanjutnya akan diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Bali ke pemerintah pusat akhir bulan ini untuk diverifikasi. Setelah disetujui pusat, lahan pertanian tersebut akan ditetapkan oleh Bupati Bangli.
Dengan ditetapkan sebagai LP2B, alih fungsi lahan akan dibatasi secara ketat. Sebagai gantinya, lahan pertanian yang masuk dalam kawasan LP2B akan mendapatkan prioritas bantuan dari pemerintah seperti sarana prasarana pertanian berupa jaringan irigasi, Jalan Usaha Tani (JUT), pupuk bersubsidi, hingga bantuan benih.
“Kami juga sedang mengusulkan keringanan pajak sebagai insentif agar tidak memberatkan petani yang diminta mempertahankan sawahnya,” tambah Wayan Sarma.
Sementara itu, disinggung terkait kondisi infrastruktur pertanian di Bangli saat ini, Wayan Sarma menyampaikan bahwa Pemkab Bangli terus melakukan pembenahan, khususnya pada jaringan irigasi dan Jalan Usaha Tani. Untuk jaringan irigasi, pihak dinas mengusulkan pembenahan di 25 titik pada tahun ini.
Sementara untuk pembangunan Jalan Usaha Tani, Sarma mengakui tantangan utama di lapangan kerap terbentur masalah pembebasan lahan. Menurutnya, pemerintah siap memfasilitasi pembangunan sarana secara optimal selama status lahan pendukung tidak bermasalah. (Dayu Swasrina/balipost)
