DENPASAR, BALIPOST.com – Pemerintah Provinsi Bali menyatakan siap mempercepat pelaksanaan program digitalisasi bantuan sosial (bansos) setelah ditunjuk sebagai salah satu daerah percontohan nasional. Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan komitmennya untuk “tancap gas” menyukseskan program tersebut usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos di 43 kabupaten/kota di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (30/6).
Rakor yang dipimpin Tito Karnavian itu juga membahas rencana kunjungan kerja Presiden RI pada Juli 2026 untuk meninjau progres pelaksanaan piloting digitalisasi bansos di Surabaya dan Bali.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah pusat yang menjadikan Bali sebagai salah satu daerah percontohan digitalisasi bantuan sosial.
“Kami memandang program ini sangat penting dan memang harus segera diterapkan untuk penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran dan akuntabel. Jadi, kami sangat mendukung program ini,” ujar Koster.
Ia mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Bali telah menyusun tahapan implementasi program tersebut. Namun, capaian pendaftaran masyarakat masih belum optimal karena dalam dua pekan terakhir aktivitas masyarakat banyak terfokus pada rangkaian hari raya di Bali.
“Sepulang dari rakor ini, kami akan tancap gas. Secara sistem, kami telah menyusun tahapan yang konkret untuk dilaksanakan,” katanya.
Koster menargetkan seluruh proses pendaftaran dapat diselesaikan paling lambat akhir Juli 2026. Menurutnya, luas wilayah Bali yang relatif kecil menjadi keunggulan untuk mempercepat pelaksanaan program.
“Bali ini kecil, jadi seharusnya bisa lebih cepat,” ujarnya.
Untuk mendukung percepatan tersebut, Koster berharap pemerintah pusat dapat menambah jumlah agen pendamping agar proses pendaftaran mampu menjangkau masyarakat hingga tingkat banjar. Ia juga memastikan Bali siap menyambut rencana kunjungan Presiden RI dalam rangka meninjau pelaksanaan program tersebut.
Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, mengapresiasi dukungan seluruh pemerintah daerah dalam menjalankan program digitalisasi bansos. Ia meminta kepala daerah di wilayah percontohan menjaga kekompakan agar target pendaftaran segera tercapai.
Secara khusus, Luhut memberikan apresiasi kepada Provinsi Bali yang dinilai serius mengawal implementasi program tersebut. Ia berharap seluruh proses pendaftaran dapat rampung paling lambat akhir Agustus 2026 sehingga peluncuran program bisa dipercepat.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menjelaskan, rakor tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung transformasi penyaluran program perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI). Perluasan piloting digitalisasi perlindungan sosial di 43 kabupaten/kota diharapkan menjadi fondasi pengembangan Government Technology (GovTech) di Indonesia.
Rakor juga dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait. (kmb/balipost)
