DENPASAR, BALIPOST.com – Gubernur Bali, Wayan Koster menegaskan penggunaan event organizer (EO) dalam pelaksanaan Pesta Kesenian Bali (PKB) XLVIII Tahun 2026 dilakukan untuk memperkuat tata kelola penyelenggaraan tanpa menambah anggaran kegiatan. Menurutnya, keterlibatan EO justru akan membuat pelaksanaan PKB lebih efisien dan profesional.
“(EO, red) untuk pengelolaan lebih baik, tapi tetap bersinergi dengan tim dari Dinas Kebudayaan,” ujar Koster ditemui seusai memberikan arahan dalam Rapat Pleno PKB XLVIII Tahun 2026 di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Selasa (12/5).
PKB XLVIII sendiri dijadwalkan berlangsung pada 13 Juni hingga 11 Juli 2026 di kawasan Taman Budaya Provinsi Bali dengan melibatkan lebih dari 20 ribu seniman.
Koster menepis anggapan penggunaan EO akan membebani anggaran daerah. Ia menegaskan seluruh pembiayaan tetap berjalan sesuai pagu yang telah ditetapkan pemerintah daerah. “Malah lebih efisien (menggunakan EO, red),” tegasnya.
Menurut Koster, salah satu keuntungan penggunaan EO adalah percepatan pembayaran honor bagi para seniman. Selama ini, mekanisme pencairan melalui birokrasi pemerintahan dinilai kerap memakan waktu cukup panjang. “Kalau di dinas itu (seniman, red) menunggu cair dulu lama. EO bisa nalangin dulu,” tandasnya.
Sementara itu, dalam arahannya pada rapat pleno PKB, Koster menegaskan bahwa PKB bukan sekadar agenda tahunan seni budaya, melainkan ajang strategis yang mempertaruhkan citra Bali di tingkat nasional hingga internasional.
“Ini taruhan tidak saja Bali, tapi juga Indonesia dan dunia. Selama ini kita selalu bisa mengelola Pesta Kesenian Bali dengan sangat baik,” ujarnya.
Ia juga menyinggung Kepala Dinas Kebudayaan Bali yang baru sebagai pihak yang tengah menghadapi ujian besar dalam mengelola pesta seni budaya terbesar di Pulau Dewata tersebut.
Koster mengaku memiliki kedekatan emosional dengan PKB sejak masih mahasiswa. Ia mengaku rutin mengikuti seluruh rangkaian PKB sejak muda hingga aktif di dunia politik. Dari pengalaman panjang itu, ia mempelajari berbagai aspek penyelenggaraan, mulai dari kualitas materi seni, tata kelola acara, hingga sistem pameran.
Menurutnya, sebelum dilakukan pembenahan, PKB sempat menghadapi sejumlah persoalan mendasar. Salah satunya ketidaksinkronan antara tema yang diusung dengan karya seni yang ditampilkan. “Dulu temanya bicara sendiri, karya seninya lari ke mana. Tidak nyambung,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti sistem pameran UMKM dan perajin yang sebelumnya dianggap memberatkan pelaku usaha kecil. Koster mengaku pernah menemukan biaya sewa stan mencapai jutaan rupiah, sementara keuntungan pedagang belum tentu mampu menutup biaya tersebut. “Padahal para pengrajin itu masuk kategori usaha kecil dan mikro. Ini yang dulu tidak disikapi dengan baik,” katanya.
Karena itu, Pemprov Bali kemudian memperkuat fondasi penyelenggaraan PKB melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2019. Regulasi tersebut menjadi dasar integrasi nilai-nilai kebudayaan Bali dalam seluruh konsep penyelenggaraan PKB.
Koster menjelaskan tema PKB kini berbasis konsep Sad Kerthi yang meliputi Atma Kerthi, Segara Kerthi, Danu Kerthi, Wana Kerthi, Jana Kerthi, dan Jagat Kerthi. Menurutnya, seluruh karya seni yang tampil wajib merepresentasikan tema tersebut. “Semua materi yang ditampilkan harus merepresentasikan tema itu,” tegasnya.
Ia menilai kualitas PKB terus meningkat sejak konsep berbasis Perda diterapkan pada 2019. Peningkatan terlihat dari kualitas garapan seni, tata penyajian, hingga besarnya keterlibatan seniman. “Tahun ini lebih dari 20 ribu seniman terlibat. Ini luar biasa,” ujarnya.
Koster juga menyoroti tingginya antusiasme masyarakat terhadap PKB. Berbagai panggung pertunjukan seperti drama gong dan gong kebyar disebut selalu dipenuhi penonton hingga meluber. “Ini membuktikan kebudayaan Bali tidak akan pernah redup,” katanya.
Menurutnya, keberlangsungan budaya Bali ditopang empat unsur utama, yakni pencipta karya seni, pelaku seni, partisipan, dan penonton. Jika salah satu unsur tersebut hilang, maka eksistensi budaya Bali dinilai akan terancam. “Maka tugas kita menjaga ekosistem empat unsur ini supaya Bali tetap eksis selamanya,” tandasnya.
Selain aspek substansi budaya, Koster juga memberi perhatian serius terhadap sisi teknis pelaksanaan PKB 2026. Ia meminta kebersihan arena dijaga ketat, pengelolaan sampah diperkuat, serta pengamanan pengunjung ditingkatkan melalui pengawasan terpadu dan pemasangan CCTV di kawasan Taman Budaya Bali.
Pengawasan terhadap pedagang makanan juga diminta diperketat guna mencegah persoalan kesehatan pengunjung. Sistem parkir, arus penonton, hingga sirkulasi peserta pawai pembukaan pun diminta diatur lebih tertib agar tidak terjadi penumpukan. “Tiap tahun harus ada kemajuan. Jangan malah mundur. Yang sudah baik harus makin baik,” tegasnya. (Ketut Winata/balipost)
