SINGASANA, BALIPOST.com – DPRD Kabupaten Tabanan menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tabanan Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna dewan. Rekomendasi itu menyoroti berbagai sektor penting, mulai dari optimalisasi pendapatan daerah, penguatan tata kelola pemerintahan, penanganan persoalan sampah, hingga perbaikan puluhan gedung sekolah dasar yang rusak.
Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa menegaskan, rekomendasi yang disampaikan merupakan hasil pembahasan seluruh Komisi bersama organisasi perangkat daerah terkait.
“Rekomendasi ini menjadi bahan evaluasi dan pedoman perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan, agar pembangunan di Tabanan semakin tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujar Arnawa usai rapat paripurna.
Dalam laporan rekomendasi tersebut, DPRD mencatat realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp 2,196 triliun atau 96,18 persen dari target sebesar Rp 2,283 triliun. Meski dinilai cukup baik, dewan meminta pemerintah daerah melakukan pemutakhiran data objek pajak, khususnya sektor pariwisata dan usaha baru yang terus berkembang.
Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp 2,159 triliun atau 91,77 persen dari total anggaran Rp 2,353 triliun. Dewan memberi catatan khusus agar belanja modal tanah segera direalisasikan karena berpengaruh langsung terhadap pembangunan fasilitas publik yang membutuhkan lahan baru.
Di bidang pemerintahan, dewan menyoroti belum optimalnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Banyak aplikasi antar-OPD masih berjalan sendiri-sendiri sehingga menghambat terwujudnya konsep Satu Data Tabanan.
Arnawa menekankan, percepatan integrasi sistem informasi menjadi kebutuhan mendesak. Selain itu, pengawasan pembangunan harus diperketat, terutama terhadap bangunan tanpa izin di kawasan lahan sawah dilindungi (LSD), sempadan pantai, dan sempadan sungai.
“Pengawasan harus dilakukan secara berjenjang mulai dari kepala lingkungan, perbekel hingga camat agar potensi pelanggaran dapat dicegah sejak awal,” tegasnya.
Di sektor perekonomian dan pembangunan, DPRD memberi perhatian serius pada sektor pertanian sebagai penyangga utama ketahanan pangan Bali. Pengawasan distribusi pupuk bersubsidi dan percepatan penyusunan Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dinilai penting untuk menekan alih fungsi lahan sawah yang semakin masif.
Selain itu, sektor pariwisata juga mendapat sorotan. Meski pendapatan mencapai target, jumlah kunjungan ke daya tarik wisata unggulan seperti Tanah Lot dan Jatiluwih disebut mengalami penurunan akibat ketatnya persaingan promosi digital dan harga dengan destinasi internasional. Persoalan sampah turut menjadi perhatian serius dewan. DPRD meminta pengelolaan sampah dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan, termasuk percepatan pengadaan lahan untuk pengembangan tempat pembuangan akhir (TPA).
Pada bidang keuangan dan aset daerah, DPRD menilai perlu ada langkah cepat dalam pembenahan BUMD, termasuk segera menetapkan direktur definitif Perumda agar pengambilan kebijakan lebih efektif. Validasi objek pajak secara door-to-door dan sinkronisasi data dengan BPN juga didorong untuk meningkatkan PAD.
Sementara di bidang kesejahteraan rakyat, dewan mengungkap adanya 54 gedung sekolah dasar yang mengalami kerusakan, seperti atap bocor, pintu lapuk, dan plafon jebol, yang dinilai membahayakan keselamatan siswa. Selain itu, sektor kesehatan juga menjadi perhatian, terutama persoalan klaim BPJS dan manajemen pelayanan yang dinilai perlu segera dibenahi.
“Perbaikan gedung sekolah, penguatan pelayanan kesehatan, serta validasi data keluarga miskin agar bantuan sosial tepat sasaran harus menjadi prioritas,” pungkas Arnawa.
Terkait rekomendasi Dewan, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga mengatakan eksekutif bersiap melaksanakan rekomendasi itu. Rekomendasi ini memang harus segera diselesaikan dicarikan solusi. “Rekomendasi itu memang betul harus dikoreksi, tidak hanya dikehendaki DPRD saja, kita semua ingin seluruhnya berjalan maksimal. Apa yang kurang kita sama – sama carikan solusi,” katanya. (Puspawati/balipost)
