MANGUPURA, BALIPOST.com – Kebijakan pembatasan BBM dan penerapan WFH bagi ASN oleh pemerintah pusat mulai berdampak ke daerah. Pemkab Badung bergerak cepat menyusun strategi agar sektor pariwisata tetap bertahan di tengah ketidakpastian global. Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung langsung melakukan langkah mitigasi dengan mengevaluasi anggaran tahun 2026.
Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, mengakui bahwa kebijakan ini tidak bisa dipandang sebelah mata, terutama karena struktur ekonomi Badung yang sangat bergantung pada sektor pariwisata.
“Karena bagaimanapun juga, kami sadar bahwa Badung ini adalah pendapatan Badung bersumber dari sektor pariwisata, di mana sektor pariwisata ini sangat tergantung dari sektor eksternal ini,” ujarnya.
Menurutnya, dinamika geopolitik global saat ini menjadi faktor penting yang harus diperhitungkan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pihaknya terus memantau tren dan data serapan anggaran sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Meski demikian, ia mengungkapkan bahwa realisasi penerimaan daerah hingga triwulan pertama tahun 2026 menunjukkan tren positif dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Namun realisasi penerimaan sampai dengan satu triwulan ini sampai Maret ini, kelihatannya memang ada kenaikan jika dibandingkan pada tahun 2025,” bebernya sembari mengatakan tetapi ini kan masih sembilan bulan kan, segala sesuatu kemungkinan bisa terjadi gitu lho.
Dengan kondisi yang masih dinamis, Pemkab Badung kini tengah melakukan evaluasi terhadap berbagai program kegiatan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan efisiensi penggunaan anggaran tanpa mengganggu sektor prioritas.
“Oleh karena itulah maka pihaknya mencoba akan melihat mengevaluasi lagi anggaran-anggaran kegiatan-kegiatan yang kami lakukan 2026,” jelasnya.
Ia menegaskan, kegiatan yang dinilai belum mendesak kemungkinan akan ditunda sementara hingga situasi lebih kondusif. “Kalau memang ada kegiatan yang memang tidak terlalu urgen, ya saya kira ini bisa kita lakukan hold dulu sambil kita menunggu perkembangan-perkembangan lebih lanjut,” ucapnya.
Kendati demikian, pemerintah daerah tetap berkomitmen menjaga stabilitas belanja wajib, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat. “Terutama kebutuhan-kebutuhan mandatori ini yang perlu kita harus siapkan masalah gaji pegawai dan termasuk pendidikan, kesehatan,” imbuhnya. (Parwata/balipost)
