SINGASANA, BALIPOST.com – Komisi IV DPRD Tabanan menggelar rapat kerja dengan OPD pengampu, Selasa (31/3). Salah satunya menyoroti terkait dengan persoalan pemerataan guru yang dinilai masih belum optimal di Kabupaten Tabanan.
Ketua Komisi IV DPRD Tabanan, I Gusti Komang Wastana menegaskan, distribusi tenaga pendidik harus menjadi perhatian serius agar tidak terjadi kesenjangan layanan pendidikan antarwilayah. “Jangan sampai ada sekolah kelebihan guru, sementara di daerah lain justru kekurangan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti dampak rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang membuka peluang bagi tenaga pendidik dari luar daerah, bahkan luar Bali. Kondisi ini dinilai perlu diimbangi dengan penguatan kompetensi berbasis kearifan lokal. “Guru dari luar Bali perlu diberikan pembekalan terkait bahasa, adat, dan budaya lokal agar bisa beradaptasi dengan lingkungan pendidikan di Tabanan,” tegasnya.
Sementara itu, menanggapi pertanyaan dari kalangan Dewan, Kepala Dinas Pendidikan Tabanan, I Gusti Ngurah Darma Utama mengungkapkan, jumlah guru saat ini tercatat sebanyak 3.131 orang. Namun, kebutuhan ideal mencapai 3.935 orang, sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 837 tenaga pendidik.
Dimana dari data dinas pendidikan, saat ini jumlah satuan pendidikan di Tabanan terdiri dari 286 SD, 38 SMP, serta 11 TK Negeri dan swasta. Dengan komposisi guru meliputi PNS, P3K, P3K paruh waktu, P3K non paruh waktu yang terdata dalam Dapodik, serta guru pengabdi atau kontrak komite.
Lanjut dikatakan Darma Utama, upaya pemenuhan tenaga pendidik telah dilakukan melalui pengangkatan 1.996 guru P3K dan tambahan 442 guru P3K paruh waktu. Namun, jumlah tersebut belum mampu menutup kebutuhan yang ada.
Sedangkan dari sisi sebaran guru, diakuinya wilayah perkotaan seperti Kecamatan Tabanan, Kediri, Kerambitan, dan Marga relatif telah terpenuhi. Sebaliknya, wilayah pinggiran seperti Selemadeg, Pupuan, dan Baturiti masih kekurangan dan banyak bergantung pada guru kontrak komite.
Satu sisi, kondisi paling mendesak terjadi pada kebutuhan guru TK. Selama 15 tahun terakhir, hampir tidak ada pengangkatan guru TK.
Untuk mengatasi kekurangan tersebut, Disdik Tabanan akan mengusulkan tambahan formasi guru kepada Bupati melalui BKPSDM. Selain itu, data kekurangan guru juga telah diminta oleh mitra kerja Komisi X DPR RI sebagai bahan kebijakan di tingkat pusat.
Di sisi lain, Disdik Tabanan juga terus menangani persoalan anak putus sekolah. Pendampingan dilakukan terhadap anak dengan ketertinggalan belajar, disabilitas, hingga masalah sosial seperti korban KDRT dan broken home, dengan melibatkan berbagai pihak mulai dari pamong, guru, psikolog, hingga Dinas Sosial.
Dalam waktu dekat, Disdik Tabanan juga akan meluncurkan inovasi penanganan anak putus sekolah. Program ini diawali dengan pendataan, kemudian memfasilitasi anak yang telah lebih dari satu tahun tidak bersekolah ke jalur pendidikan nonformal seperti Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). (Dewi Puspawati/balipost)
