DENPASAR, BALIPOST.com – Gubernur Bali, Wayan Koster, menyoroti operasional bus Trans Metro Dewata (TMD) yang dinilai belum optimal. Meski telah dianggarkan sekitar Rp49,7 miliar melalui skema sharing antara Pemprov Bali, Denpasar, Badung, dan Gianyar, tingkat keterisian penumpang di lapangan disebut masih rendah.
Menurut Koster, kondisi tersebut harus segera dievaluasi agar tidak membebani keuangan daerah tanpa hasil yang maksimal. “Kalau kita lihat, lalu lalang bus ini sepi, tidak banyak penumpangnya. Jadi perlu dievaluasi, daripada habis banyak uang tapi busnya kosong. Nanti efektifkan saja yang memang efektif,” tegasnya disela-sela menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 serta pidato satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali periode 20 Februari 2025–20 Februari 2026 pada Rapat Paripurna ke-28 DPRD Bali, Rabu (25/3).
Selain evaluasi TMD, Pemprov Bali juga mendorong transformasi sektor transportasi menuju sistem yang lebih ramah lingkungan. Salah satunya dengan mempercepat penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di lingkungan pemerintahan dan angkutan umum.
Tak hanya itu, studi pengembangan Autonomous Rapid Transit (ART) di kawasan Sarbagita juga dipercepat sebagai bagian dari solusi transportasi masa depan Bali.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I Kadek Mudarta, memaparkan bahwa data operasional justru menunjukkan tren peningkatan jumlah penumpang. Pada 2024, saat masih dikelola pemerintah pusat, rata-rata transaksi harian berada di kisaran 4.400 penumpang.
“Di tahun 2025 ketika sudah dikelola oleh Pemprov Bali dengan penganggaran bersama, rata-rata tapping harian mencapai sekitar 4.700. Jadi ada peningkatan hampir 7 persen,” ujarnya.
Meski demikian, pihaknya akan kembali melakukan evaluasi menyeluruh terhadap data terbaru, khususnya setelah layanan berjalan dua bulan pada 2026. Ia berharap tren peningkatan jumlah penumpang terus berlanjut.
Untuk mendukung layanan, Pemprov Bali mulai merancang pembangunan halte secara bertahap pada 2026. Pembangunan ini dibiayai melalui APBD serta kerja sama dengan pihak lain. Tahun ini, baru dua unit halte yang dianggarkan, salah satunya direncanakan di depan Duta Plaza Denpasar yang dinilai memiliki aktivitas penumpang tinggi.
Satu halte lainnya masih dalam tahap kajian lokasi, dengan opsi di kawasan Jalan Thamrin dan Titi Banda. Namun khusus Titi Banda masih memerlukan koordinasi lintas instansi karena berada di jalan nasional. “Kita prioritaskan lokasi dengan kebutuhan tinggi dan koordinasi yang lebih sederhana,” jelasnya.
Saat ini, layanan TMD masih beroperasi di enam koridor, sementara Bus Trans Sarbagita difokuskan pada satu koridor menuju kawasan Bukit Jimbaran. Dishub Bali juga akan kembali mengoperasikan layanan bus ke Kampus UHN I Gusti Bagus Sugriwa di Gianyar dan Bangli mulai 1 April 2026 setelah sempat tertunda akibat proses administrasi.
Tak hanya itu, Bali juga bersiap menerima hibah 10 unit bus listrik dari Global Green Growth Institute (GGGI) yang didanai pemerintah Korea. Kendaraan tersebut saat ini masih dalam proses karoseri dan ditargetkan rampung sekitar Juli 2026.
Menanggapi anggapan bahwa bus TMD sepi atau bahkan disebut “bus hantu”, Mudarta menegaskan hal itu tidak sesuai dengan data. “Kadang bisa 5.000, kadang 4.500. Itu rata-rata dari April sampai Desember. Jadi kalau ada yang bilang bus hantu, kita kembalikan ke data saja,” tegasnya.
Ia menambahkan, pola penumpang sangat dipengaruhi jam operasional. Pada pagi hari bus cenderung penuh, sementara siang hari relatif lebih lengang. Meski ada koridor dengan keterisian rendah, layanan tetap dipertahankan karena berfungsi sebagai penghubung antarkoridor.
“Angkutan umum itu saling terhubung. Koridor yang sepi juga bisa menjadi feeder untuk koridor yang lebih ramai,” pungkasnya. (Ketut Winata/balipost)
