DENPASAR, BALIPOST.com – Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Bali memetakan potensi daerah dengan kerawanan konflik saat Hari Raya Nyepi pada 19 Maret 2026 di Bali.
“Sesuai dengan fungsi kami Badan Intelijen Negara dalam melakukan lidpangal (penyelidikan, pengamanan, dan pengalangan) di beberapa daerah, kami telah menginisiasi turunan dari kesepakatan antara provinsi dengan FKUB dan masyarakat pemeluk agama Hindu dan Islam,” kata Kabag Ops Binda Bali Teddy M Budiman dikutip dari Kantor Berita Antara, Senin (16/3).
Ia menyebut sedikitnya 3 daerah rawan konflik, yaitu Jembrana, Buleleng, dan Denpasar.
Dari beberapa potensi kerawanan saat Hari Raya Nyepi, pada daerah ini diidentifikasi potensi konflik dan isu SARA yang dapat muncul akibat kesalahpahaman aktivitas masyarakat non-Hindu saat pelaksanaan Nyepi ditambah dengan munculnya isu tersebut di media sosial.
“Di beberapa daerah, khususnya di Jembrana, Buleleng, Denpasar, kami menginisiasi kegiatan yang pada intinya membangunkan sensus antara perwakilan masyarakat Hindu dan Islam untuk sama-sama berpartisipasi dalam menjaga kekhidmatan pelaksanaan ibadah Nyepi dan malam Takbiran sesuai dengan yang telah disepakati di tingkat provinsi,” ujarnya.
Selain kerawanan konflik, Binda Bali turut mendeteksi potensi kerawanan kriminalitas akibat lonjakan mobilitas masyarakat di jalur mudik disertai timbulnya kemacetan dan kepadatan transportasi.
Atas kondisi rawan di jalur mudik sejak dua hari lalu itu, intelijen menemukan munculnya isu-isu negatif di media sosial, sehingga kerawanan siber turut menjadi ancaman.
Untuk mencegah potensi konflik yang lebih besar saat puncak Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri, Teddy menyampaikan timnya sudah melakukan upaya-upaya respons cepat terhadap akun-akun penyebar narasi negatif yang dapat memicu munculnya berita bohong dan tersebarluasnya kabar tersebut.
“Upaya yang telah dilakukan dan akan terus kami tingkatkan adalah meningkatkan kegiatan deteksi dini dan cegah dini melalui pemantauan situasi wilayah serta pengumpulan informasi oleh unsur intelijen dan aparat keamanan,” ujar Teddy.
Selain itu personel BIN juga diam-diam telah ditempatkan di sekitar kelompok-kelompok yang dinilai berpotensi menumbuhkan intoleransi.
“Kami menempatkan petugas-petugas yang disisipkan untuk bisa memonitor perkembangan dari kegiatannya, sehingga pergerakan dari kelompok-kelompok itu bisa terus kami waspadai,” ucapnya.
Selanjutnya setiap hasil pemantauan intelijen akan rutin disampaikan dalam forum Binda Bali, sambil terus berkoordinasi dengan TNI/Polri dan Pemprov Bali untuk memastikan terjaganya stabilitas keamanan di daerah rawan dan mengantisipasi penyebaran informasi provokatif maupun berita bohong yang dapat memicu konflik.
“Dan yang tidak kalah penting adalah melakukan penggalangan terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh adat dalam menjaga toleransi dan keharmonisan antar-umat beragama, melalui sinergi ini diharapkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Bali tetap terjaga,” kata Teddy. (kmb/balipost)
