DENPASAR, BALIPOST.com – Meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang melibatkan Amerika (AS) Serikat-Israel dengan Iran turut menjadi perhatian pemerintah daerah. Pemerintah Kota Denpasar memastikan, hingga Februari 2026 tidak ada penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) asal Denpasar ke Iran.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi (DTKSK) Kota Denpasar, I Gusti Ayu Ngurah Raini saat diwawancarai, Selasa (3/3). Ia mengaku telah melakukan koordinasi dengan BP3MI Bali terkait data penempatan PMI.
“Untuk periode Januari sampai Februari 2026 tidak ada penempatan ke Iran dari Kota Denpasar. Data yang tercatat pada kami juga tidak menunjukkan adanya pengiriman PMI ke negara tersebut,” ujarnya.
Berdasarkan data DTKSK Denpasar, penempatan PMI pada periode tersebut tercatat ke sejumlah negara dengan jumlah terbatas. Ke Rusia terdapat 5 orang penempatan mandiri serta 5 orang re-entry. Ke Persatuan Emirat Arab tercatat 12 orang melalui skema mandiri. Sementara, ke Arab Saudi sebanyak 4 orang mandiri, dan ke Qatar masing-masing 1 orang melalui P3MI dan mandiri.
Dikatakannya, di tengah dinamika kawasan, sejumlah perwakilan RI di Timur Tengah mengeluarkan imbauan kewaspadaan kepada WNI. KBRI Abu Dhabi dan KJRI Dubai mengingatkan WNI di Persatuan Emirat Arab agar meningkatkan kewaspadaan menyusul laporan suara dentuman di Abu Dhabi, namun tetap menjalankan aktivitas seperti biasa dan menghindari lokasi berisiko.
Imbauan serupa disampaikan KBRI Amman kepada WNI di Yordania untuk memperhatikan keselamatan, mematuhi arahan otoritas setempat serta berhati-hati dalam penggunaan media sosial. Sementara itu, KBRI Manama mengumumkan penutupan sementara layanan mulai 1 Maret 2026 hingga batas waktu yang belum ditentukan, dengan tetap membuka layanan darurat melalui hotline.
Di Kuwait, KBRI Kuwait City meminta WNI memantau perkembangan situasi, memastikan telah melakukan lapor diri, serta memahami panduan kontinjensi yang telah disiapkan.
Raini menegaskan, Pemkot Denpasar terus mencermati perkembangan internasional dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun instansi terkait guna memastikan perlindungan bagi PMI asal Denpasar. Masyarakat juga diimbau agar mengacu pada informasi resmi dan tidak mudah terpengaruh kabar yang belum terverifikasi. (Widiastuti/balipost)
