Wakil Sekretaris Pansus TRAP DPRD Bali, Dr. Somvir (dua kiri) saat RDP dengan BTID, Senin (23/2). (BP/win)

DENPASAR, BALIPOST.com – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Bali Turtle Island Development (BTID) dengan Pansus Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan (TRAP) DPRD Provinsi Bali, digelar di Ruang Rapat Gabungan Kantor DPRD Bali, Senin (23/2).

Wakil Sekretaris Pansus TRAP DPRD Bali, Dr. Somvir, menyoroti nama “Turtle” yang disematkan dalam nama perusahaan. “Kalau pakai nama kura-kura (turtle), harusnya ada rumah dan makanannya. Jangan hanya nama dipakai, tapi habitatnya tidak ada. Mangrove itu makanan dan tempat hidup mereka,” sindirnya.

Baca juga:  Pansus TRAP DPRD Bali Dalami Pelanggaran Proyek Lift Kaca Pantai Kelingking

Menurutnya, kawasan tersebut seharusnya menjadi ruang konservasi yang utuh dan dapat dikembangkan sebagai objek wisata berbasis lingkungan, bukan sepenuhnya berorientasi komersial.

Dr. Somvir juga mengingatkan bahwa proyek berskala besar dengan kapal-kapal internasional dan bangunan mewah berpotensi memicu sorotan global jika mengabaikan aspek lingkungan.
“Kalau mangrove dihilangkan dan diganti gedung-gedung mewah, jangan heran kalau lembaga internasional seperti Greenpeace International datang memprotes,” ujarnya.

Baca juga:  30 Vila di Canggu Disegel Pansus TRAP, Satpol PP Badung Awasi Ketat

Ia menekankan bahwa Bali dikenal dunia karena alam dan budayanya. Jika alam rusak, budaya pun akan ikut tergerus. “Kalau alam ada, budaya ada. Kalau alam tidak ada, budaya juga hilang,” katanya.

Selain isu lingkungan, Pansus juga menyoroti aspek keadilan ekonomi bagi masyarakat Bali.
Legislator meminta kejelasan mengenai skema pembagian keuntungan (profit sharing) bagi pemerintah daerah dan masyarakat setempat, termasuk desa adat di sekitar kawasan. “Jangan sampai atas nama kawasan ekonomi khusus, Bali justru tidak mendapatkan manfaat yang adil,” tegasnya.

Baca juga:  Keinginan BTID Buka Kanal Mulai Dikerjakan, Ini Permintaan Warga

Ia berharap pada RDP berikutnya manajemen BTID dapat hadir langsung untuk membuka ruang dialog yang lebih substansial dan mencari jalan tengah antara investasi dan pelestarian lingkungan.
“Kita tidak anti-investor. Itu kebanggaan. Tapi ikuti aturan, hormati adat dan pura yang disakralkan, jaga mangrove, dan pikirkan masyarakat Bali. Mari duduk bersama dengan semangat, jangan pulang dengan kecewa,” pungkasnya. (Ketut Winata/balipost)

BAGIKAN