DENPASAR, BALIPOST.com – Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan komitmennya mewujudkan Bali Mandiri Energi melalui pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar gas atau LNG (Liquefied Natural Gas).
Mulai tahun 2026, Bali akan membangun pembangkit listrik dengan target awal ketersediaan energi sebesar 200 megawatt dan diproyeksikan terus bertambah setiap tahun. Hal tersebut disampaikan Koster saat menghadiri Pelantikan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar, Sabtu (21/2).
Koster memaparkan, pada tahun 2031 tambahan daya ditargetkan mencapai 1.550 megawatt dari posisi saat ini 1.450 megawatt. Dengan demikian, total kapasitas listrik Bali akan mencapai 3.000 megawatt yang dinilai cukup memenuhi kebutuhan Pulau Dewata.
“Energinya adalah energi bersih yang ramah lingkungan. Ke depan, dalam haluan 100 tahun, Bali harus berdaulat di bidang pangan, mandiri energi, air, hingga udara,” tegasnya.
Saat ini, ketersediaan energi listrik di Bali berada pada angka 1.450 megawatt. Dari jumlah tersebut, sekitar 380 megawatt dipasok dari Paiton melalui kabel bawah laut dari Jawa.
Sementara kebutuhan riil listrik Bali jika seluruh beban menyala mencapai 1.200 megawatt. Artinya, hanya tersisa cadangan sekitar 250 megawatt, yang dinilai kurang sehat dan berpotensi memicu gangguan atau blackout apabila terjadi masalah pada kabel bawah laut.
Melihat kondisi tersebut, Koster mengambil kebijakan agar Bali tidak lagi bergantung pada suplai listrik dari luar daerah. “Saya tidak mau ditambahi saluran energi dari luar Bali lewat kabel bawah laut. Saya bertahan. Bali Mandiri Energi dengan energi bersih sudah masuk ke program PLN,” ujarnya.
Selain pembangunan pembangkit berbasis gas, Pemprov Bali juga mendorong percepatan pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap.
Mulai tahun ini, Koster mengampanyekan penggunaan PLTS atap secara luas di berbagai sektor, termasuk kantor pemerintahan, kampus, hotel, restoran, hingga pusat perbelanjaan. Targetnya, sektor ini mampu menyumbang tambahan energi sebesar 250 megawatt.
Langkah tersebut dinilai sejalan dengan visi Bali sebagai daerah yang mengedepankan energi bersih dan ramah lingkungan, sekaligus memperkuat kemandirian energi daerah.
Dengan strategi kombinasi LNG dan energi surya, Koster optimis Bali tidak hanya cukup energi, tetapi juga mampu menjadi contoh provinsi yang berdaulat dan berkelanjutan di Indonesia.
Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur LNG di Bali telah mengantongi Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) dan dipandang sebagai solusi paling cepat untuk menjaga ketahanan energi Pulau Dewata.
Hal tersebut disampaikannya saat diwawancarai di sela aksi bersih-bersih sampah laut di Pantai Kedonganan, Badung, Jumat (6/2) lalu.
Hanif menyebutkan, pemberian SKKL LNG dilakukan berdasarkan pertimbangan lintas kementerian, termasuk Kementerian Pertambangan dan Energi, menyusul pengalaman pemadaman listrik (blackout) yang pernah terjadi di Bali.
“Soal LNG, SKKL-nya sudah kita berikan. Ini atas pertimbangan kebutuhan energi. Kita pernah mengalami blackout dan Bali membutuhkan pasokan energi yang stabil. Solusi paling cepat yang saat ini tersedia adalah LNG,” ujarnya.
Menurut Hanif, penggunaan LNG merupakan langkah transisi menuju sistem energi yang lebih bersih. Ia menekankan bahwa LNG diarahkan sebagai energi rendah emisi, meskipun belum sepenuhnya rendah karbon.
“Ini bukan berarti rendah karbon, tapi rendah emisi. Ini yang harus kita lakukan untuk Bali. Kita harus presisi, karena Bali ini tempat berkumpulnya banyak orang,” katanya.
Terkait adanya penolakan dari sebagian masyarakat pesisir, Hanif menyatakan bahwa proses sosialisasi telah dilakukan berulang kali, termasuk melalui tahapan pelingkupan sosial yang memakan waktu cukup panjang.
“Sosialisasi sudah dilakukan berkali-kali. Proses pelingkupan sosial dan ujiannya berjalan sampai tiga tahun. Bahkan rencana awal yang berjarak 500 meter dari pantai sudah ditarik menjadi 3,5 kilometer. Itu sudah usulan maksimal,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah mendukung pengembangan LNG sebagai bagian dari upaya menuju Bali rendah emisi dan rendah intensitas energi, sambil terus mendorong peningkatan pemanfaatan energi terbarukan.
“Kita dukung Bali rendah emisi. Yang penting saat ini, Bali tidak boleh kekurangan energi. Sambil berjalan, energi terbarukan terus kita tingkatkan,” tegas Hanif.
Meski demikian, Hanif mengaku belum memantau secara detail perkembangan terkini proyek LNG di lapangan dan menyebutkan bahwa evaluasi lanjutan akan dilakukan setelah seluruh proses berjalan sesuai tahapan yang ditetapkan. (Ketut Winata/balipost)
