
DENPASAR, BALIPOST.com – Gubernur Bali, Wayan Koster mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan Gilimanuk–Mengwi sepanjang 98,84 kilometer sebagai proyek strategis untuk meningkatkan konektivitas dan pemerataan pembangunan di Bali.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Koster saat menerima kunjungan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Rabu (11/2), serta dalam pertemuan bersama Komisi V DPR RI saat kunjungan kerja ke Bali, Kamis (12/2).
Menurut Koster, percepatan pembangunan jalan tersebut sangat penting untuk mengurai kemacetan, memperlancar distribusi logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Bali Barat dan sekitarnya.
Ia menyampaikan, sesuai permintaannya, Kementerian PPN/Bappenas akan memprioritaskan pengembangan infrastruktur Bali secara menyeluruh. “Astungkara, bukan hanya infrastruktur darat dan laut, tetapi juga udara. Termasuk infrastruktur digitalisasi yang juga mesti dipercepat,” ujarnya.
Sementara itu, Komisi V DPR RI menegaskan komitmennya untuk mendorong dukungan pusat terhadap pembangunan Bali. Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyatakan Bali telah memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional sehingga negara harus hadir membantu percepatan pembangunan.
“Bali sudah menyumbang banyak sekali bagi pusat. Maka infrastruktur Bali harus dibangun secara komprehensif. Negara harus hadir membantu Pemerintah Provinsi Bali dalam mempercepat pembangunan,” tegas Lasarus.
Kunjungan kerja Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur, transportasi, daerah tertinggal, transmigrasi, meteorologi, klimatologi, geofisika, serta SAR tersebut diterima langsung Gubernur Koster di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar.
Dalam pertemuan itu, Gubernur Koster memaparkan capaian makro pembangunan Bali yang menunjukkan tren positif dan telah melampaui kondisi sebelum pandemi Covid-19. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali tahun 2025 tercatat 79,37 atau peringkat kelima nasional. Pertumbuhan ekonomi Bali mencapai 5,82 persen, lebih tinggi dibanding pertumbuhan nasional 5,11 persen. Tingkat kemiskinan Bali berada di angka 3,42 persen, terendah di Indonesia, dengan tingkat pengangguran terbuka 1,45 persen.
Di sektor pariwisata, pada tahun 2024 jumlah wisatawan mancanegara tercatat mencapai 6,3 juta orang. Kontribusi devisa pariwisata Bali terhadap nasional bahkan mencapai lebih dari separuh total devisa pariwisata Indonesia.
Meski demikian, Koster menegaskan Bali masih menghadapi sejumlah tantangan serius, seperti alih fungsi lahan, persoalan sampah, kerusakan ekosistem lingkungan, keterbatasan air bersih, kemacetan, serta kesenjangan ekonomi antara wilayah Sarbagita dan luar Sarbagita. Kapasitas transportasi publik yang belum memadai dan persoalan sosial juga menjadi perhatian.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Bali mengusulkan sejumlah program infrastruktur strategis, di antaranya pembangunan jalan konektivitas antarkabupaten, underpass dan jembatan, sistem penyediaan air baku, pusat olahraga provinsi, serta pengembangan pelabuhan logistik di Celukan Bawang, Padangbai, dan Gunaksa.
Lasarus menilai Bali memiliki karakteristik pembangunan yang berbeda dengan daerah lain sehingga membutuhkan pendekatan khusus. “Bali harus dibangun secara khusus, karena pembangunannya berbeda. Tidak bisa dilihat hanya secara kompetitif, tetapi harus komprehensif dan selaras dengan budaya,” ujarnya.
Ia bahkan membandingkan pembangunan kawasan pariwisata di negara lain seperti Malaysia yang dinilai sudah lebih maju. Menurutnya, percepatan pembangunan infrastruktur Bali justru akan memperkuat posisi Bali sebagai destinasi ikonik dunia.
Gubernur Koster menyambut baik dukungan tersebut dan berharap sinergi pusat dan daerah semakin kuat untuk mewujudkan pembangunan Bali yang berkelanjutan dan berwawasan budaya.
“Pembangunan Bali harus menjaga keseimbangan antara alam, manusia, dan kebudayaan. Bali bukan hanya destinasi pariwisata, tetapi juga pusat peradaban yang harus dijaga keasliannya,” tutupnya.
Dalam kesempatan itu, Kementerian Pekerjaan Umum juga memaparkan penanganan jalan nasional di Bali, upaya pengendalian banjir dan pengamanan pantai, serta peningkatan kualitas jalan tol. BMKG Provinsi Bali turut menyampaikan paparan terkait alat operasional utama, sementara BASARNAS memaparkan strategi operasi pencarian dan pertolongan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana di Bali. (kmb/balipost)









