DENPASAR, BALIPOST.com – Kelangkaan LPG 3 kilogram di Bali, khususnya di Kota Denpasar kembali menjadi sorotan di tingkat nasional. Anggota Komisi VI DPR R Dapil Bali, IGN Alit Kesuma Kelakan, menilai pelayanan publik terkait distribusi gas subsidi masih jauh dari maksimal.
Persoalan yang sama, mulai dari kelangkaan stok hingga harga jual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), disebut terus berulang hampir setiap tahun.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan jajaran Direksi Pertamina dan Subholding, di Ruang Sidang Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (11/2).
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, di Denpasar kelangkaan LPG 3 kg kembali terjadi pada Februari ini. Bahkan harga sempat menyentuh Rp30 ribu per tabung. Kondisi tersebut dinilai memicu kekecewaan publik karena persoalan muncul secara periodik tanpa solusi yang tuntas.
“Setiap tahun muncul masalah kelangkaan, penjualan di atas HET. Sepertinya masyarakat menganggap Pertamina dan pemerintah tidak mampu menyelesaikan ini,” ujarnya.
Ia menilai jawaban yang selama ini disampaikan Pertamina cenderung normatif, seperti alasan peningkatan konsumsi. Padahal, menurutnya, kondisi tersebut mengindikasikan lemahnya tata kelola, mulai dari perencanaan, pendataan, distribusi hingga pengawasan di lapangan.
Kesuma Kelakan juga menyoroti besarnya anggaran subsidi gas tahun 2025 yang mencapai Rp82 triliun. Dari jumlah itu, sekitar Rp50 triliun disebut tidak tepat sasaran. Jika kondisi ini dibiarkan, bukan hanya masyarakat kecil yang dirugikan, tetapi juga keuangan negara.
“Nah kalau sudah cara lama tidak efektif dan masalah terus muncul secara periodik, mestinya dicarikan cara lain yang lebih tepat dan efektif,” katanya.
Dalam forum tersebut, ia mengusulkan agar Koperasi Merah Putih tidak hanya berstatus sebagai outlet, melainkan ditingkatkan menjadi pangkalan resmi LPG 3 kg. Dengan status pangkalan, penyaluran wajib mengikuti HET dan lebih terkontrol.
“Kalau outlet itu bukan penyalur subsidi akhir dan penjualannya lebih bebas. Tapi kalau pangkalan harus sesuai HET. Ini penting agar harga tidak melambung,” tandasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan data presisi desa dan kelurahan. Menurutnya, kepala desa dan lurah mengetahui secara pasti warga yang berhak menerima subsidi. Dengan dukungan sekitar 8.000 Koperasi Merah Putih yang direncanakan terbentuk di seluruh desa, distribusi dinilai bisa lebih tepat sasaran, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
“Kalau memang cara lama tidak efektif, kenapa tidak dicoba pendekatan baru yang berbasis data presisi desa? Supaya subsidi benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak dan negara tidak dirugikan,” tegasnya.
Pihaknya pun mendesak Pertamina memberikan penjelasan tuntas terkait kendala distribusi LPG 3 kg serta langkah konkret untuk memastikan subsidi energi tepat sasaran dan tidak lagi memicu kelangkaan berulang di daerah. (Ketut Winata/balipost)
