DENPASAR, BALIPOST.com – Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali yang menempatkan koperasi sebagai motor penggerak ekonomi lokal dinilai sebagai langkah strategis dan tepat sasaran.
Pemerhati ekonomi dari Sekolah Tinggi Bisnis (STB) Runata, Dr. Luh Kadek Budi Martini di Denpasar menilai kebijakan tersebut sejalan dengan karakter sosial dan budaya Bali yang komunal serta mengedepankan semangat gotong royong.
Menurut Budi Martini, koperasi memiliki potensi besar sebagai wadah pengelolaan berbagai potensi lokal, mulai dari pertanian, kerajinan, hingga ekonomi desa, yang dikelola secara kolektif dan berkeadilan. Dengan dukungan tata kelola modern, digitalisasi, serta pendampingan berkelanjutan, koperasi dinilai mampu menjembatani kepentingan ekonomi masyarakat dengan visi pembangunan Bali yang berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal.
“Secara sosial dan budaya, koperasi sangat cocok dengan Bali. Tinggal bagaimana diperkuat dari sisi manajemen dan profesionalisme agar benar-benar menjadi lembaga ekonomi yang produktif,” ujar perempuan yang akrab disapa Bu Budi ini, Senin (19/1).
Ia menambahkan, secara konseptual koperasi juga sangat realistis menjadi tulang punggung sektor pertanian dan peternakan di Bali. Melalui koperasi, skala usaha kecil petani dan peternak dapat dihimpun menjadi kekuatan ekonomi kolektif, sekaligus membuka akses terhadap pembiayaan, sarana produksi, teknologi, dan pasar secara lebih efisien.
Meski demikian, Bu Budi mengingatkan masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dibenahi. Kualitas sumber daya manusia pengelola, lemahnya manajemen usaha, keterbatasan permodalan, serta rendahnya adopsi teknologi digital menjadi persoalan utama koperasi di Bali. Selain itu, kepercayaan anggota juga belum sepenuhnya kuat akibat tata kelola yang belum transparan.
“Tanpa reformasi kelembagaan dan pendampingan yang konsisten, koperasi berisiko hanya berjalan secara administratif dan belum mampu berperan sebagai entitas bisnis yang kuat,” jelasnya.
Bu Budi menyebut, sejumlah sektor yang paling potensial dikembangkan melalui koperasi di Bali, antara lain hortikultura, kopi, beras organik, peternakan sapi, serta unggas lokal. Komoditas tersebut memiliki pasar yang jelas, baik untuk konsumsi lokal, sektor pariwisata, maupun ekspor.
Menurutnya, koperasi dapat berperan mulai dari pengadaan input produksi, pengolahan pascapanen, standarisasi mutu, hingga pemasaran kolektif. Dengan demikian, nilai tambah tidak hanya dinikmati oleh pedagang besar, tetapi juga petani dan peternak sebagai produsen utama.
Selain sektor primer, koperasi juga dinilai berperan strategis dalam memperkuat rantai pasok UMKM di Bali. Melalui konsolidasi produksi, menjaga kontinuitas pasokan, serta menekan biaya distribusi, koperasi dapat meningkatkan daya saing UMKM dan memperluas akses ke pasar modern, e-commerce, hingga pengadaan pemerintah.
“Koperasi bisa menjadi agregator produk lokal sehingga posisi tawar UMKM lebih kuat dan tidak lagi bergantung pada tengkulak atau perantara,” papar Bu Budi.
Hal sama dikatakan ekonom Kusumayani, M.M., usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Bali diharapkan jangan menjadi hanya menjadi pelengkap pariwisata, tetapi harus mampu berdiri sebagai sektor ekonomi mandiri.
Diakui UMKM terbukti mampu bertahan menjaga perekonomi Bali tetap hidup, khususnya ketika pariwisata terdampak parah saat pandemi Covid-19. Untuk itu, UMKM Bali harus mendapat perhatian serius pemerintah dan perbankan. (Suardika/balipost)
