JAKARTA, BALIPOST.com – Wacana perubahan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dinilai kader muda Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) seperti senam Poco-Poco.
Politikus muda PDIP Muhammad Syaeful Mujab, Minggu (11/1), mengatakan hal itu pun menjadi pernyataan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat yang menilai bahwa wacana perubahan sistem itu membuat pilkada seperti maju mundur.
Dikutip dari Kantor Berita Antara, ia mengatakan momentum pengkajian ulang sistem Pilkada ini akan menjadi pembuktian apakah Indonesia ingin demokrasinya berkembang atau justru mengalami kemunduran.
“Senam Poco-Poco itu gerakannya maju, mundur, kanan, kiri. Bagi PDI Perjuangan, demokrasi itu harus maju ke depan, bukan dibuat maju-mundur,” kata Syaeful saat konferensi pers Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I 2026 PDIP di Beach City International Stadium (BCIS) Ancol.
Dia mengatakan alasan menekan politik uang (money politics) tidak seharusnya dijadikan pembenaran untuk merampas hak kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpinnya secara langsung.
Menurut dia, persoalan politik uang adalah tantangan yang harus diselesaikan tanpa harus “mengamputasi” hak pilih masyarakat.
“PDI Perjuangan yakin persoalan politik uang itu tidak harus dengan mengamputasi hak rakyat untuk memilih,” katanya.
Sementara itu, politikus muda PDIP lainnya Seno Bagaskoro, menekankan bahwa kedekatan emosional (bonding) antara pemimpin dan rakyat hanya bisa tercipta melalui pemilihan langsung.
“Bagaimana seorang pemimpin bisa merasakan keresahan rakyatnya kalau rakyat tidak kenal siapa dia? Jika dia sadar hanya dipilih oleh segelintir orang di DPRD, bukan oleh mayoritas rakyat maka sulit mengharapkan masalah rakyat bisa selesai,” kata Seno.
Bagi PDIP, menurut dia, pemilu bukan sekadar urusan memenangkan kursi, melainkan bagaimana cara memimpin dan mengelola pemerintahan dengan amanah. Terlebih lagi, dia menilai rakyat kini masih mengalami banyak kesulitan hidup.
“Masa hak untuk menyuarakan siapa pemimpin yang layak bagi mereka selama lima tahun ke depan juga mau diambil? Buat kami, itu logika yang susah dipahami akal sehat,” kata dia.
Sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar Rakernas pada 10-12 Januari 2026. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan rakernas ini bukan sekadar agenda rutin tahunan namun menegaskan konsolidasi PDIP sebagai partai penyeimbang dalam kerja nyata di tengah rakyat.
“Di dalam rakernas ini akan dibahas sikap politik, termasuk jawaban partai atas berbagai persoalan geopolitik, krisis ekologis, korupsi, persoalan ekonomi, penegakan hukum, hingga program internal partai dan tanggung jawab kerakyatan Partai,” kata Hasto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (9/1).
Adapun dia menyampaikan bahwa sikap resmi PDI Perjuangan mengenai sistem pilkada ini dijadwalkan akan diumumkan secara formal dalam rekomendasi hasil Rakernas I pada Senin (12/1). (kmb/balipost)
