TABANAN, BALIPOST.com – Lonjakan volume sampah di TPA Mandung, Desa Sembung Gede, Kerambitan dinilai kian mengkhawatirkan. Dari hasil data lapangan, tiga tahun terakhir kenaikan volume sampah yang masuk per harinya naik hingga 30 persen dan diprediksi akan melebihi kapasitas hingga pertengahan tahun 2026.
Data timbangan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Mandung, Desa Sembung Gede, Kecamatan Kerambitan, menunjukkan saat ini, sampah yang masuk mencapai 128 ton per hari dan berisiko memicu kelebihan kapasitas pada pertengahan tahun 2026 jika tidak segera dimitigasi.
Terkait dengan salah satu persoalan yang dihadapi daerah, Staf Ahli Hukum, Politik, dan Pemerintahan Setda Tabanan, I Made Kristiadi Putra, mewakili Tim Staf Ahli Bupati Tabanan, menegaskan kondisi tersebut merupakan salah satu urgensi yang memang harus mendapatkan perhatian serius.
“Berdasarkan data lapangan, jika tidak ada langkah mitigasi konkret, TPA Mandung berpotensi mengalami overkapasitas pada pertengahan tahun depan,” ujarnya, dikonfirmasi Jumat (2/1).
Hasil kajian kolektif tim staf ahli memberikan usulan atau merekomendasikan penanganan sampah di 2026 harus mulai berbasis kinerja dengan pola insentif bagi desa-desa yang mampu menekan residu sampah.
“Desa yang berhasil mengurangi residu perlu diberikan apresiasi. Dengan demikian, beban TPA bisa berkurang secara alami,” jelasnya.
Tentu untuk memaksimalkan hal tersebut harus didukung anggaran. Disisi lain, terkait optimalisasi pendapatan daerah saat ini dinilai belum tergarap maksimal akibat masih digunakannya sistem manual di sejumlah sektor. Kondisi ini tentu membuka celah inefisiensi yang berpotensi merugikan daerah.
“Masih terdapat proses manual yang seharusnya sudah bertransformasi ke sistem digital. Ini tidak hanya berdampak pada efisiensi, tetapi juga pada transparansi pendapatan daerah,” kata Kristiadi.
Misalnya saja untuk pendapatan daerah yang bersumber dari sektor pariwisata, tim staf ahli Bupati ini merekomendasikan agar dilakukan pemerataan pariwisata melalui konsep travel pattern. Dimana Tanah Lot yang merupakan icon tempat kunjungan wisata yang terkenal di kabupaten Tabanan ini dijadikan lokomotif untuk menarik kunjungan ke desa desa penyangga yang tentunya juga didukung digitalisasi tiket secara penuh agar pendapatan lebih transparan.
Selain dua hal diatas, perhatian juga diarahkan pada manajemen aset dan kearsipan daerah. Ribuan dokumen vital serta aset daerah dinilai memerlukan sistem pendataan yang lebih terintegrasi guna menjamin keamanan dan keberlanjutan dalam jangka panjang.
Sementara rekomendasi ketiga menyasar penyempurnaan program bedah rumah. Tim staf ahli mendorong keterlibatan pola karya bakti TNI agar bantuan tidak berhenti pada distribusi material, melainkan benar-benar tuntas menjadi hunian yang layak bagi masyarakat. “Bantuan harus memastikan rumah benar-benar selesai dan bisa dihuni, bukan sekadar simbolis,” tegas Kristiadi.
Ia menambahkan, tahun 2026 merupakan momentum tepat bagi Pemkab Tabanan untuk memperkuat fondasi pembangunan. “Ini saatnya bergerak dari sekadar wacana menuju langkah nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya. (Puspawati/balipost)
