BANGLI, BALIPOST.com – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Udayana (BEM Unud) mengirimkan surat terbuka kepada Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta. Dalam suratnya, BEM Unud dengan tegas menyatakan sikap menolak rencana pengoperasian kapal pesiar di perairan danau Batur.
Dalam surat yang ditandatangani Ketua BEM Unud I Wayan Arma Surya Darmaputra tersebut BEM Unud menyampaikan keprihatinannya terhadap progresifnya pembangunan Bali saat ini yang mengesampingkan konsep palemahan, salah satunya rencana pengoperasian kapal pesiar di Danau Batur yang digadangkan Pemkab Bangli bersama investor luar.
Terlepas Danau Batur masuk dalam kategori 15 danau prioritas nasional (berdasarkan peraturan presiden No. 60 Tahun 2021 tentang penyelamatan danau prioritas nasional), disampaikan bahwa nyatanya kehidupan manusia dan alam di Bali hidup saling berdampingan dengan Danau Batur yang memberikan sumber daya untuk menghidupi masyarakat setempat, sementara masyarakat yang membalas budi dengan menyucikan wilayah Danau Batur itu sendiri lewat konsep Danu Kerthi melakukan upacara adat yang mengambil air langsung dari danau tersebut.
Proyek kapal pesiar tentunya tidak hanya mencemari nilai kesucian Danau Batur namun dikhawatirkan merampas perekonomian masyarakat yang telah memanfaatkan Danau Batur sesuai dengan nilai kehidupan yang telah lama dianut masyarakat Bali berdasarkan konsep Palemahan itu sendiri.
BEM Unud memahami dan menghargai semangat pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomimelalui sektor pariwisata. Namun demikian,rencana tersebut juga menimbulkan kekhawatiran mendalam karena berpotensi mengancam keseimbangan ekosistem serta kelestarian nilai-nilai sakral yang melekat pada kawasan Danau Batur.
Pembangunan dan pengoprerasian kapal pesiar dikhawatirkan akan menimbulkan pencemaran air akibat limbah bahan bakar dan emisi, mempercepat proses sedimentasi dan mengganggu kehidupan biota air.
Dampak tersebut berpotensi mempercepat degradasi lingkungan dan mengancam keberlanjutan fungsi danau batur sebaagai ekosistem penopang kehidupan masyarakat.
Terlebih lagi, status danau batur sebagai bagian dari Batur Global Geopark yang diakui Unesco menuntut perhatian dan tanggungjawab besar dlam menjaga keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan kelestarian lingkungan melalaui pendekatan konservatif, eduktif serta berkelanjutan.
Dari perspektif sosisl dan budaya, Danau Batur memiliki kedudukan yang sangat sakral dalam kehidupan spritiual masyarakat Bali. Oleh karena itu aktifitas wisata berskala besar di kawasan suci berpotensi menodai kesakralan dan menggangu keseimbangan spiritual yang menjadi bagian integral dari identitas masyarakat Bali.
Terkait hal itu, BEM Unud dengan tegas menyatakan sikapnya menolak rencana pengoperasian kapal pesiar berskala sedang maupun besar di Danau Batur mengingat kondisi danau saat ini memerlukan perhatian serius terhadap pelestarian ekosistem dan kualitas lingkungannya.
Kedua, BEM Unud mendesak Bupati Bangli selaku pemegang otoritas kebijakan daerah untuk memastikan setiap bentuk pembangunan di kawasan Batur Global Geopark berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, prinsip pebangunan berkelanjutan, serta menghormati kearifan lokal masyarakat adat setempat.
Ketiga, BEM Unud juga mendorong dan mendukung upaya pemberdayaan nelayan lokal melalui peran aktif pemerintah daaerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir danau tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan sera nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat.
Sementara itu dimintai tanggapannya terkait surat terbuka tersebut, Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta menegaskan bahwa Pemkab Bangli tidak pernah berencana mengoperasikan kapal pesiar di Danau Batur. Pihaknya pun berencana mengundang BEM Unud untuk berdiskusi terkait hal tersebut.
“Kami sudah pernah berdiskusi dengan BEM Unud saat awal saya menjabat bupati. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kami bisa berdikusi kembali dengan BEM Unud,” pungkasnya. (Dayu Swasrina/balipost)
